646,86 Km Jalan di Jawa Timur Belum Penuhi Standar
Rabu, 29 Juli 2020 - 01:13 WIB
Kepala DPUBM Jatim, Gatot Sulistyo Hadi.Foto/ist
SURABAYA - Data Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Jawa Timur ( Jatim ) menyebutkan, hingga akhir tahun 2019 jalan provinsi yang belum memenuhi standar sepanjang 646,86 kilometer (km) atau setara 45,52%. Sedangkan yang sudah memenuhi standar sepanjang 774,23 km atau 54,48%.
Kepala DPUBM Jatim, Gatot Sulistyo Hadi mengatakan, sebagai pengampu kebijakan di bidang jalan provinsi Jatim sepanjang 1.421 km, pihaknya berkewajiban untuk menjaga agar ruas-ruas jalan tersebut berada dalam kondisi yang optimal.
(Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan di Jatim, Siap-siap Dikurung 3 Bulan )
“Hal ini (jalan yang belum memenuhi standar) menjadi tantangan yang harus dihadapi ke depan. Targetnya adalah tahun 2024, seluruh jalan provinsi sudah bisa 100 % memenuhi standar,” katanya, Selasa (28/7/2020).
Guna mencapai target tersebut, salah satu langkah yang diambil adalah dengan program pelebaran jalan dengan bahu jalan diperkeras (kiri dan kanan). Namun, tantangannya adalah, saat ini tenaga ASN bidang teknis di DPUBM Jatim banyak yang memasuki usia purna tugas. Sehingga tenaga berkurang.
“Berkurangnya personel ini perlu dipikirkan strategi pengelolaan jalan ke depan di tengah minimnya tenaga pendukung,” terang Gatot.
(Baca juga: Khofifah Bikin Surat Edaran Pelaksanaan Idul Adha saat Pandemi COVID-19 )
Sejak tahun 2017 hingga 2019, DPUBM Jatim memprioritaskan pelebaran jalan untuk memenuhi lebar standar jalan provinsi. Terutama pada area black spot, akses menuju kawasan pariwisata, kawasan industri dan daerah tertinggal.
Diantaranya, ruas jalan Ponorogo – Pacitan, Situbondo – Bondowoso, Pakah – Ponco, Ponco – Jatirogo, Mojokerto – Ploso, Maospati – Magetan, Kejayan – Tosari, Batu – Kediri, Pacet – Cangar, Sampang – Ketapang, Sampang – Omben, Pamekasan – Sotabar, Sumenep – Pantai Lombang.
Menurut Gatot, akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat. Ketersediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap, kata dia, akan meningkatkan akselerasi pengembangan kawasan. Baik kawasan industri maupun kawasan pariwisata. Dampaknya adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dari tahun ke tahun. Kinerja kami semakin meningkat. Jalan-jalan provinsi kondisinya semakin layak dan aman untuk dilalui,” pungkasnya
Kepala DPUBM Jatim, Gatot Sulistyo Hadi mengatakan, sebagai pengampu kebijakan di bidang jalan provinsi Jatim sepanjang 1.421 km, pihaknya berkewajiban untuk menjaga agar ruas-ruas jalan tersebut berada dalam kondisi yang optimal.
(Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan di Jatim, Siap-siap Dikurung 3 Bulan )
“Hal ini (jalan yang belum memenuhi standar) menjadi tantangan yang harus dihadapi ke depan. Targetnya adalah tahun 2024, seluruh jalan provinsi sudah bisa 100 % memenuhi standar,” katanya, Selasa (28/7/2020).
Guna mencapai target tersebut, salah satu langkah yang diambil adalah dengan program pelebaran jalan dengan bahu jalan diperkeras (kiri dan kanan). Namun, tantangannya adalah, saat ini tenaga ASN bidang teknis di DPUBM Jatim banyak yang memasuki usia purna tugas. Sehingga tenaga berkurang.
“Berkurangnya personel ini perlu dipikirkan strategi pengelolaan jalan ke depan di tengah minimnya tenaga pendukung,” terang Gatot.
(Baca juga: Khofifah Bikin Surat Edaran Pelaksanaan Idul Adha saat Pandemi COVID-19 )
Sejak tahun 2017 hingga 2019, DPUBM Jatim memprioritaskan pelebaran jalan untuk memenuhi lebar standar jalan provinsi. Terutama pada area black spot, akses menuju kawasan pariwisata, kawasan industri dan daerah tertinggal.
Diantaranya, ruas jalan Ponorogo – Pacitan, Situbondo – Bondowoso, Pakah – Ponco, Ponco – Jatirogo, Mojokerto – Ploso, Maospati – Magetan, Kejayan – Tosari, Batu – Kediri, Pacet – Cangar, Sampang – Ketapang, Sampang – Omben, Pamekasan – Sotabar, Sumenep – Pantai Lombang.
Menurut Gatot, akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat. Ketersediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap, kata dia, akan meningkatkan akselerasi pengembangan kawasan. Baik kawasan industri maupun kawasan pariwisata. Dampaknya adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dari tahun ke tahun. Kinerja kami semakin meningkat. Jalan-jalan provinsi kondisinya semakin layak dan aman untuk dilalui,” pungkasnya
(msd)
tulis komentar anda