Terungkap! Murka dan Pemberontakan Diponegoro Bukan soal Proyek Jalan Kereta Api Melindas Makam Leluhur
Senin, 20 Februari 2023 - 07:05 WIB
Murka dan pemberontakan yang dikobarkan Pangeran Diponegoro ternyata bukan soal proyek alan kereta api melindas makam leluhur. Foto: Istimewa
MURKA Pangeran Diponegoro yang berujung pemberontakan bukan lah karena proyek jalan kereta api yang melindas makam leluhur. Ternyata, itu hanya lah pemicu pemberontakan (1825-1830).
Kemarahan Diponegoro yang lantas memerintahkan para pengikutnya mencabuti patok-patok batas proyek jalan kereta api adalah akumulasi. Sebagai puncak akumulasi kemarahan, pasukan perang berjumlah besar pun dihimpunnya.
Pangeran Diponegoro sudah lama tidak menyukai Belanda. Terutama saat kolonial Belanda terlalu dalam mencampuri urusan keraton Yogyakarta. Peristiwa itu terjadi pascamangkatnya Sultan Hamengku Buwono IV pada tahun 1820.
Pemerintah Belanda mendudukkan Raden Mas Menol, Putra Sultan Hamengku Buwono IV sebagai sultan pengganti.
Karena Mas Menol masih anak-anak, Belanda lantas mengangkat Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Ratu Kencono (ibu Sultan) dan Ratu Ageng (nenek Sultan) sebagai wali.
Sementara untuk urusan pemerintahan keraton, Belanda menyerahkan kepada patih dengan pengawasan residen. Pengaturan itu, terutama soal kewalian sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menyempitkan kekuasaan Diponegoro.
Pengaturan wali yang dianggap menyimpangi tradisi keraton, ditambah tidak adanya upaya Belanda berunding lebih dulu, telah memanaskan hati Pangeran Diponegoro.
“Belanda mengetahui bahwa Diponegoro tidak berafiliasi terhadapnya,” demikian dikutip dari buku Sejarah Nusantara Yang Disembunyikan (2019).
Kemarahan Diponegoro yang lantas memerintahkan para pengikutnya mencabuti patok-patok batas proyek jalan kereta api adalah akumulasi. Sebagai puncak akumulasi kemarahan, pasukan perang berjumlah besar pun dihimpunnya.
Pangeran Diponegoro sudah lama tidak menyukai Belanda. Terutama saat kolonial Belanda terlalu dalam mencampuri urusan keraton Yogyakarta. Peristiwa itu terjadi pascamangkatnya Sultan Hamengku Buwono IV pada tahun 1820.
Pemerintah Belanda mendudukkan Raden Mas Menol, Putra Sultan Hamengku Buwono IV sebagai sultan pengganti.
Baca Juga
Karena Mas Menol masih anak-anak, Belanda lantas mengangkat Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Ratu Kencono (ibu Sultan) dan Ratu Ageng (nenek Sultan) sebagai wali.
Sementara untuk urusan pemerintahan keraton, Belanda menyerahkan kepada patih dengan pengawasan residen. Pengaturan itu, terutama soal kewalian sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menyempitkan kekuasaan Diponegoro.
Pengaturan wali yang dianggap menyimpangi tradisi keraton, ditambah tidak adanya upaya Belanda berunding lebih dulu, telah memanaskan hati Pangeran Diponegoro.
“Belanda mengetahui bahwa Diponegoro tidak berafiliasi terhadapnya,” demikian dikutip dari buku Sejarah Nusantara Yang Disembunyikan (2019).
tulis komentar anda