Alih Fungsi Lahan yang Tidak Terkontrol Pemicu Banjir Bandang
Rabu, 15 Juli 2020 - 06:00 WIB
Apalagi di wilayah itu di kisaran kurang lebih radius 5 kilometer, terdapat 3 sungai besar, yakni Sungai Radda, Sungai Rongkong, dan Sungai Baliase. Sungai-sungai inilah yang dianggap mengalami pedangkalan, disamping kondisi bebatuannya yang juga mengalami pelapukan.
"Jadi memang banyak faktor selain curah hujan tadi yang mempengaruhi. Terutama alih fungsi lahan di bagian hulu. Kemudian juga erosi dan sedimentasi pendangkalan sungai yang cukup masif sehingga itulah yang menyebabkan baniir bandang," tegas Adi.
Guru Besar Teknik Geologi Fakultas Teknik Unhas inipun menekankan, upaya penanggulangan bencana ini harus dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah. Salah satunya, memgevakuasi kembali perencanaan tata ruang di daerah tersebut.
"Kita harus lihat kembali rencana tata ruang wilayahnya. Karena itulah referensi legal suatu daerah dalam membangub. Daerah yang memang dikhususkan konservasi, dalam hal ini misalnya derah hulu sungai, itu harus dijaga. Tidak boleh dijadikan macam-macam selain daerah konservasi," papar Adi.
Di daerah di sepanjang sungai, pun perlu ditinjau kembali. Sebisa mungkin, tidak menjadikan wilayah ini sebagai daerah pemukiman karena kondisinya yang rawan.
"Kalau daerah tersebut sangat rawan kalau terjadi banjir, itu tidak boleh dijadikan pemukiman. Jadi konsekuensinya, pemerintah harus carikan tempat bermukim bagi masyarakat. Tetap jadikan aspek kebencanaan sebagai acuan utama dalam merencanakan tata ruang," tandasnya.
Edukasi atau literasi mitigasi kebencanaan pun harus digalakkan sejak dini. Pengetahuan akan resiko dan mitigasi bencana sangat penting bafi masyarakat untuk meminimalkan dampak bencana. Bahkan pendidikan ini sudah selayaknya masuk diajarkan di bangku sekolah.
Kata Adi, Puslitbang Studi Kebencanaan Unhas sebelumnya telah bekerja dengan Pemprov Sulsel menghadirkan pendidikan mitigasi bencana sebagai muatan lokal yang diajarkan di tingkat sekolah. Namun masih sebatas di tingkat pendidikan menengah yang nenjadi naungan pemerintah provinsi.
"Ini masih kita galakkan kembali edukasi literasi kebencanaan. Ini banyak yang hilang sebenarnya, padahal ini penting. Masyarakat sejak dini harus diberikan pengetahuan tentang menjaga lingkungan," harap dia.
Selain itu, persoalan teknis lainnya lewat pembangunan infratsruktur untuk mengantisipasi bencana berdasarkan pemetaan wilayah resiko bencana. Semisal membangun tanggul di daerah sungai atau pengerukan sungai jika mengalami pendangkalan. Disamping pemulihan kembali fungsi lahan.
"Jadi memang banyak faktor selain curah hujan tadi yang mempengaruhi. Terutama alih fungsi lahan di bagian hulu. Kemudian juga erosi dan sedimentasi pendangkalan sungai yang cukup masif sehingga itulah yang menyebabkan baniir bandang," tegas Adi.
Guru Besar Teknik Geologi Fakultas Teknik Unhas inipun menekankan, upaya penanggulangan bencana ini harus dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah. Salah satunya, memgevakuasi kembali perencanaan tata ruang di daerah tersebut.
"Kita harus lihat kembali rencana tata ruang wilayahnya. Karena itulah referensi legal suatu daerah dalam membangub. Daerah yang memang dikhususkan konservasi, dalam hal ini misalnya derah hulu sungai, itu harus dijaga. Tidak boleh dijadikan macam-macam selain daerah konservasi," papar Adi.
Di daerah di sepanjang sungai, pun perlu ditinjau kembali. Sebisa mungkin, tidak menjadikan wilayah ini sebagai daerah pemukiman karena kondisinya yang rawan.
"Kalau daerah tersebut sangat rawan kalau terjadi banjir, itu tidak boleh dijadikan pemukiman. Jadi konsekuensinya, pemerintah harus carikan tempat bermukim bagi masyarakat. Tetap jadikan aspek kebencanaan sebagai acuan utama dalam merencanakan tata ruang," tandasnya.
Edukasi atau literasi mitigasi kebencanaan pun harus digalakkan sejak dini. Pengetahuan akan resiko dan mitigasi bencana sangat penting bafi masyarakat untuk meminimalkan dampak bencana. Bahkan pendidikan ini sudah selayaknya masuk diajarkan di bangku sekolah.
Kata Adi, Puslitbang Studi Kebencanaan Unhas sebelumnya telah bekerja dengan Pemprov Sulsel menghadirkan pendidikan mitigasi bencana sebagai muatan lokal yang diajarkan di tingkat sekolah. Namun masih sebatas di tingkat pendidikan menengah yang nenjadi naungan pemerintah provinsi.
"Ini masih kita galakkan kembali edukasi literasi kebencanaan. Ini banyak yang hilang sebenarnya, padahal ini penting. Masyarakat sejak dini harus diberikan pengetahuan tentang menjaga lingkungan," harap dia.
Selain itu, persoalan teknis lainnya lewat pembangunan infratsruktur untuk mengantisipasi bencana berdasarkan pemetaan wilayah resiko bencana. Semisal membangun tanggul di daerah sungai atau pengerukan sungai jika mengalami pendangkalan. Disamping pemulihan kembali fungsi lahan.
tulis komentar anda