Buka Pendaftaran, Gerindra Goda Kader PDIP
Selasa, 05 Mei 2015 - 10:49 WIB
Buka Pendaftaran, Gerindra Goda Kader PDIP
A
A
A
MALANG - Partai Gerindra resmi membuka pendaftaran guna menjaring bakal calon bupati dan wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malang 2015.
Ketua Tim Penjaringan Zia Ulhaq mengatakan, pendaftaran yang akan dibuka untuk umum ini, dimulai pada hari Rabu lusa selama seminggu. “Mulai sekarang, Gerindra secara resmi mengumumkan kepada publik, bahwa Gerindra siap mengusung calon sendiri,” kata Zia di Sekretariat DPC Gerindra, Jalan Bromo, Kepanjen, Kabupaten Malang, kemarin.
Syarat untuk bisa mendaftar di Gerindra, menurut dia, warga negara Indonesia dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Selain itu, mampu menyerahkan uang pendaftaran senilai Rp10 juta untuk posisi bakal calon bupati atau Rp5 juta untuk bakal calon bupati. “Kami tidak membatasi diri calon harus warga Malang. Kami terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia dan memiliki KTP,” ujarnya.
Saat ini, menurut Zia, dari komposisi perolehan kursi di DPRD Kabupaten Malang, Gerindra memperoleh tujuh kursi. Dengan modal ini, DPP Partai Gerindra menginstruksikan jajarannya untuk mengusung calon sendiri. Namun, kondisi ini jelas belum memenuhi syarat formal sehingga tetap membutuhkan koalisi partai politik. “Kami intens membangun komunikasi dengan Demokrat dan PPP. Dua partai ini telah memberikan sinyal untuk berkoalisi,” ungkap Zia.
Zia yang juga anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang ini, mengatakan, partainya membuka kesempatan seluasluasnya kepada masyarakat atau kader terbaik bangsa untuk berkompetisi pada pilkada nanti. Gerindra, menurut Zia, juga menawarkan diri bagi kader PDIP yang telah mendaftar di PDIP, namun tidak diakomodasi. “Kami persilakan Pak Geng Wahyudi maupun Pak Anis. Silakan mendaftar. Gerindra siap menjadi kendaraan politik,” tutur dia.
Ketua DPC Partai Gerindra Achmad Subhan mengatakan, pihaknya siap “bentrok” dengan incumbent . “Dalam politik, segala sesuatu bisa terjadi. Saya siap mengalahkan incumbent ,” katanya. Achmad Subhan saat ini menjabat Wakil Bupati Malang. Dia berpasangan dengan Bupati Rendra Kresna sejak Pilkada Malang lima tahun silam. Jika Subhan memilih untuk bertarung, kedua incumbent ini akan menjadi rival pada pilkada akhir Desember nanti.
Ditanya tentang peluangnya untuk bisa menumbangkan Rendra, Achmad Subhan secara diplomasi mengatakan dirinya memiliki strategi tersendiri. “Kalau berpikir untuk berkuasa, ya peluangnya tentu kecil. Tapi, kalau kita berpikir untuk rakyat, pasti menang. Apalagi seiring perjalanan, saya bisa mengetahui Rendra sudah tidak produktif lagi,” ujar dia.
Menghadapi Pilkada Malang, Bupati Malang Rendra Kresna masih dibimbangkan dengan kondisi Partai Golkar. Meski menjabat Ketua DPD Golkar, hingga kini Rendra belum mengantongi rekomendasi dari Golkar. Politikus Golkar ini bahkan mendapatkan rekomendasi dari PKB dan NasDem.
Ketua KPUD Kabupaten Malang Santoko mengatakan, calon yang ingin maju sebagai calon bupati maupun wakil bupati, harus diusung partai politik maupun koalisi parpol, minimal memperoleh 10 kursi di parlemen.
Terpisah, Koordinator Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Malang Purnawan Adhi Negara mengatakan, pihaknya mengimbau pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk tidak memasang spanduk atau banner di pohon.
Yosef naiobe
Ketua Tim Penjaringan Zia Ulhaq mengatakan, pendaftaran yang akan dibuka untuk umum ini, dimulai pada hari Rabu lusa selama seminggu. “Mulai sekarang, Gerindra secara resmi mengumumkan kepada publik, bahwa Gerindra siap mengusung calon sendiri,” kata Zia di Sekretariat DPC Gerindra, Jalan Bromo, Kepanjen, Kabupaten Malang, kemarin.
Syarat untuk bisa mendaftar di Gerindra, menurut dia, warga negara Indonesia dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Selain itu, mampu menyerahkan uang pendaftaran senilai Rp10 juta untuk posisi bakal calon bupati atau Rp5 juta untuk bakal calon bupati. “Kami tidak membatasi diri calon harus warga Malang. Kami terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia dan memiliki KTP,” ujarnya.
Saat ini, menurut Zia, dari komposisi perolehan kursi di DPRD Kabupaten Malang, Gerindra memperoleh tujuh kursi. Dengan modal ini, DPP Partai Gerindra menginstruksikan jajarannya untuk mengusung calon sendiri. Namun, kondisi ini jelas belum memenuhi syarat formal sehingga tetap membutuhkan koalisi partai politik. “Kami intens membangun komunikasi dengan Demokrat dan PPP. Dua partai ini telah memberikan sinyal untuk berkoalisi,” ungkap Zia.
Zia yang juga anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang ini, mengatakan, partainya membuka kesempatan seluasluasnya kepada masyarakat atau kader terbaik bangsa untuk berkompetisi pada pilkada nanti. Gerindra, menurut Zia, juga menawarkan diri bagi kader PDIP yang telah mendaftar di PDIP, namun tidak diakomodasi. “Kami persilakan Pak Geng Wahyudi maupun Pak Anis. Silakan mendaftar. Gerindra siap menjadi kendaraan politik,” tutur dia.
Ketua DPC Partai Gerindra Achmad Subhan mengatakan, pihaknya siap “bentrok” dengan incumbent . “Dalam politik, segala sesuatu bisa terjadi. Saya siap mengalahkan incumbent ,” katanya. Achmad Subhan saat ini menjabat Wakil Bupati Malang. Dia berpasangan dengan Bupati Rendra Kresna sejak Pilkada Malang lima tahun silam. Jika Subhan memilih untuk bertarung, kedua incumbent ini akan menjadi rival pada pilkada akhir Desember nanti.
Ditanya tentang peluangnya untuk bisa menumbangkan Rendra, Achmad Subhan secara diplomasi mengatakan dirinya memiliki strategi tersendiri. “Kalau berpikir untuk berkuasa, ya peluangnya tentu kecil. Tapi, kalau kita berpikir untuk rakyat, pasti menang. Apalagi seiring perjalanan, saya bisa mengetahui Rendra sudah tidak produktif lagi,” ujar dia.
Menghadapi Pilkada Malang, Bupati Malang Rendra Kresna masih dibimbangkan dengan kondisi Partai Golkar. Meski menjabat Ketua DPD Golkar, hingga kini Rendra belum mengantongi rekomendasi dari Golkar. Politikus Golkar ini bahkan mendapatkan rekomendasi dari PKB dan NasDem.
Ketua KPUD Kabupaten Malang Santoko mengatakan, calon yang ingin maju sebagai calon bupati maupun wakil bupati, harus diusung partai politik maupun koalisi parpol, minimal memperoleh 10 kursi di parlemen.
Terpisah, Koordinator Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Malang Purnawan Adhi Negara mengatakan, pihaknya mengimbau pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk tidak memasang spanduk atau banner di pohon.
Yosef naiobe
(ftr)
