Kesejahteraan 8.300 PNS TNI AL Ditingkatkan
Jum'at, 20 Maret 2015 - 10:31 WIB
Kesejahteraan 8.300 PNS TNI AL Ditingkatkan
A
A
A
SURABAYA - Kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran TNI AL akan ditingkatkan. Mereka yang belum memiliki rumah pribadi akan difasilitasi agar mudah mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Ini menjadi bagian semangat Rapat Koordinasi (Rakor) ke-4 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) TNI AL, di Wisma Perwira Lanudal Juanda yang dibuka oleh Aspers Kasal Laksamana Muda TNI Djoko Teguh Wahojo kemarin. Rakor tahun ini mengambil tema ”Melalui Rakor Kita Tingkatkan Profesionalisme dan Jiwa Korps PNS Dalam Rangka Mendukung TNI AL Berkelas Dunia” berlangsung sejak kemarin hingga Jumat (20/3).
Ada 120 orang perwakilan dari 8.300 PNS jajaran TNI AL se- Indonesia yang hadir. Mereka mewakili satuan kerja (satker), yakni Marinir, Kolinlamil, Lantamal, Lanal, Puspeneral, Armatim, Armabar, Kormar, Dispsial, dan lainnya. Aspers Kasal Laksamana Muda TNI Djoko Teguh Wahojo menegaskan rakor itu menindaklanjuti Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang ditindaklanjuti keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Korpri.
Payung hukum tersebut memberikan wadah bagi PNS. ”PNS bebas intervensi pihak manapun, terutama partai politik. Dan selama ini Korpri mampu menunjukkan netralitasnya,” kata Djoko Teguh Wahojo usai foto bersama peserta rakor. Ikut mendampingi, Danpus Penerbal Laksamana Pertama TNI Sigit Setiyanta. PNS TNI AL selama ini berperan aktif memberi sumbangsih pembangunan bangsa dan negara.
Kendati demikian, jenderal bintang dua ini menekankan supaya PNS tetap mengedepankan kualitas pelayanan publik yang murah, cepat, dan tepat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU ASN. ”Korpri harus memperbaiki diri dalam pemberi layanan pada bangsa dan negara. Korpri TNI AL diharapkan terus meningkatkan tanggung jawab,” ujar Djoko Teguh.
Rakor juga untuk merumuskan gagasan-gagasan ke depan, yang selaras dengan UU ASN terbaru. Undang-Undang ini memperkuat posisi Korpri sebagai Korps ASN semakin kuat. ”Kami ingin kesejahteraan PNS terus ditingkatkan. (remunerasi) Akan dibicarakan dengan menteri keuangan dan menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara),” paparnya.
Bagi PNS yang belum memiliki rumah pribadi, Mabesal akan berupaya meringankan cicilan. Ketua Pusat Korpri Unit TNI AL Drs Safwanuddin menegaskan setiap PNS mendapatkan insentif lain di luar gaji. Staf Umum Personel Angkatan Laut ini menambahkan, yang perlu mendapat perhatian mendesak adalah minimnya jumlah posisi bagi PNS. ”Selama ini seat (posisi) tidak ada.
Jumlah PNS banyak namun ketersediaan job masih kurang. Akhirnya yang terjadi, jobPNS tidak sesuai golongan. Golongan III yang harusnya setara perwira, ternyata job-nya tidak setara. Sementara kenaikan pangkat berkala jalan terus, tiap 4 tahun sekali,” kata pria asal Makassar ini. Untuk asuransi BPJS, semua PNS TNI AL mendapatkan. Program KPR juga ada, dengan keberadaan tabungan wajib disiplin yang bisa menjadi uang muka KPR.
Tabungan itu diambil dari potongan PNS, Rp50.000 per bulan. ”Selama ini PNS TNI AL yang baru tersentuh fasilitas KPR baru yang berada di Jawa, 80% difasilitasi dinas. Lainnya, di luar Jawa masih menempati mes atau rumah dinas. Ini karena ada penempatan PNS dari Jawa. Ini sebagai bagian tour of area,” papar Safwanuddin.
Soeprayitno
Ini menjadi bagian semangat Rapat Koordinasi (Rakor) ke-4 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) TNI AL, di Wisma Perwira Lanudal Juanda yang dibuka oleh Aspers Kasal Laksamana Muda TNI Djoko Teguh Wahojo kemarin. Rakor tahun ini mengambil tema ”Melalui Rakor Kita Tingkatkan Profesionalisme dan Jiwa Korps PNS Dalam Rangka Mendukung TNI AL Berkelas Dunia” berlangsung sejak kemarin hingga Jumat (20/3).
Ada 120 orang perwakilan dari 8.300 PNS jajaran TNI AL se- Indonesia yang hadir. Mereka mewakili satuan kerja (satker), yakni Marinir, Kolinlamil, Lantamal, Lanal, Puspeneral, Armatim, Armabar, Kormar, Dispsial, dan lainnya. Aspers Kasal Laksamana Muda TNI Djoko Teguh Wahojo menegaskan rakor itu menindaklanjuti Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang ditindaklanjuti keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Korpri.
Payung hukum tersebut memberikan wadah bagi PNS. ”PNS bebas intervensi pihak manapun, terutama partai politik. Dan selama ini Korpri mampu menunjukkan netralitasnya,” kata Djoko Teguh Wahojo usai foto bersama peserta rakor. Ikut mendampingi, Danpus Penerbal Laksamana Pertama TNI Sigit Setiyanta. PNS TNI AL selama ini berperan aktif memberi sumbangsih pembangunan bangsa dan negara.
Kendati demikian, jenderal bintang dua ini menekankan supaya PNS tetap mengedepankan kualitas pelayanan publik yang murah, cepat, dan tepat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU ASN. ”Korpri harus memperbaiki diri dalam pemberi layanan pada bangsa dan negara. Korpri TNI AL diharapkan terus meningkatkan tanggung jawab,” ujar Djoko Teguh.
Rakor juga untuk merumuskan gagasan-gagasan ke depan, yang selaras dengan UU ASN terbaru. Undang-Undang ini memperkuat posisi Korpri sebagai Korps ASN semakin kuat. ”Kami ingin kesejahteraan PNS terus ditingkatkan. (remunerasi) Akan dibicarakan dengan menteri keuangan dan menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara),” paparnya.
Bagi PNS yang belum memiliki rumah pribadi, Mabesal akan berupaya meringankan cicilan. Ketua Pusat Korpri Unit TNI AL Drs Safwanuddin menegaskan setiap PNS mendapatkan insentif lain di luar gaji. Staf Umum Personel Angkatan Laut ini menambahkan, yang perlu mendapat perhatian mendesak adalah minimnya jumlah posisi bagi PNS. ”Selama ini seat (posisi) tidak ada.
Jumlah PNS banyak namun ketersediaan job masih kurang. Akhirnya yang terjadi, jobPNS tidak sesuai golongan. Golongan III yang harusnya setara perwira, ternyata job-nya tidak setara. Sementara kenaikan pangkat berkala jalan terus, tiap 4 tahun sekali,” kata pria asal Makassar ini. Untuk asuransi BPJS, semua PNS TNI AL mendapatkan. Program KPR juga ada, dengan keberadaan tabungan wajib disiplin yang bisa menjadi uang muka KPR.
Tabungan itu diambil dari potongan PNS, Rp50.000 per bulan. ”Selama ini PNS TNI AL yang baru tersentuh fasilitas KPR baru yang berada di Jawa, 80% difasilitasi dinas. Lainnya, di luar Jawa masih menempati mes atau rumah dinas. Ini karena ada penempatan PNS dari Jawa. Ini sebagai bagian tour of area,” papar Safwanuddin.
Soeprayitno
(bhr)
