Mafia Tanah di Bandung Bakal Disikat Habis
Rabu, 13 Agustus 2014 - 12:15 WIB
Mafia Tanah di Bandung Bakal Disikat Habis
A
A
A
BANDUNG - Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Suhardi Alius menyatakan siap mendukung Pemerintah Kota Bandung untuk 'berperang' dengan mafia tanah yang selama ini sering mengklaim aset-aset negara, termasuk aset milik TNI dan Polri.
"Banyak aset pemerintah yang dipreteli oleh orang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya ini sudah terjadi sejak saya jadi Kapolda (Jabar)," kata Suhardi yang juga mantan Kapolda Jabar saat ditemui di Balai Kota Bandung, Rabu (13/8/2014).
Untuk itu, lanjut Suhardi, pihaknya sengaja datang dan menggelar rapat dengan Wali Kota Bandung, Kapolrestabes Bandung, Kajari Bandung, dan Kepala BPN Kota Bandung untuk memberikan dukungan.
Menurutnya, selama ini banyak kasus penguasaan aset oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan modus pembuatan dokumen palsu. Namun, setelah ditelusuri banyak dari mereka yang tidak bisa menunjukkan keabsahan dari dokumen-dokumen tersebut.
"Ini butuh komitmen dan konsisten. Saya dari Mabes Polri akan tunjuk penyidik terbaik untuk melaksanakannya. Jangan sampai aset yang sekian banyak beralih pada orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang kita fight," tegasnya.
Pihaknya juga menegaskan, jika nantinya ada oknum penegak hukum seperti TNI, Polri, atau Kejaksaan, hal itu akan ditindak tegas dengan mengedepankan fungsi internal masing-masing instansi. "Kalau ada oknum di instansi harus diperiksa. Kita Polri back up 100 persen."
Di tempat yang sama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (RK), mengaku perlu ada bantuan dari Mabes Polri lantaran kasus penguasaan aset tanah sudah melibatkan oknum-oknum di berbagai instansi.
Selain itu, nantinya Kota Bandung akan menjadi percontohan mengenai penegakan dan pelegalan aset yang sifatnya sistematis. "Tanpa back up nasional, gerak kita akan lambat. Makanya beliau (Kabareskrim) datang bela-belain untuk menyemangati dan kembali lagi ke Jakarta," pungkasnya.
"Banyak aset pemerintah yang dipreteli oleh orang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya ini sudah terjadi sejak saya jadi Kapolda (Jabar)," kata Suhardi yang juga mantan Kapolda Jabar saat ditemui di Balai Kota Bandung, Rabu (13/8/2014).
Untuk itu, lanjut Suhardi, pihaknya sengaja datang dan menggelar rapat dengan Wali Kota Bandung, Kapolrestabes Bandung, Kajari Bandung, dan Kepala BPN Kota Bandung untuk memberikan dukungan.
Menurutnya, selama ini banyak kasus penguasaan aset oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan modus pembuatan dokumen palsu. Namun, setelah ditelusuri banyak dari mereka yang tidak bisa menunjukkan keabsahan dari dokumen-dokumen tersebut.
"Ini butuh komitmen dan konsisten. Saya dari Mabes Polri akan tunjuk penyidik terbaik untuk melaksanakannya. Jangan sampai aset yang sekian banyak beralih pada orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang kita fight," tegasnya.
Pihaknya juga menegaskan, jika nantinya ada oknum penegak hukum seperti TNI, Polri, atau Kejaksaan, hal itu akan ditindak tegas dengan mengedepankan fungsi internal masing-masing instansi. "Kalau ada oknum di instansi harus diperiksa. Kita Polri back up 100 persen."
Di tempat yang sama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (RK), mengaku perlu ada bantuan dari Mabes Polri lantaran kasus penguasaan aset tanah sudah melibatkan oknum-oknum di berbagai instansi.
Selain itu, nantinya Kota Bandung akan menjadi percontohan mengenai penegakan dan pelegalan aset yang sifatnya sistematis. "Tanpa back up nasional, gerak kita akan lambat. Makanya beliau (Kabareskrim) datang bela-belain untuk menyemangati dan kembali lagi ke Jakarta," pungkasnya.
(ilo)
