Masih Beroperasi, PSK Dolly Akan Dirazia
A
A
A
SURABAYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya akan melaksanakan deklarasi penutupan lokalisasi Dolly, di gedung Islamic Centre, pada 18 Juni 2014.
“Kami menyatakan bahwa, Surabaya sudah tidak ada lagi lokalisasi. Setelah deklarasi dan setelah bulan puasa nanti, kami akan rutin menggelar razia untuk menutup Dolly selamanya,” kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto, Kamis (26/6/2014).
Ditambahkan dia, terkait masih banyaknya PSK dan mucikari yang tidak mengambil dana kompensasi, menurutnya karena ada sejumlah pihak yang mengintimidasi PSK maupun mucikari agar tidak mengambil dana tersebut.
"Dari laporan yang kami terima, bagi yang menerima dana kompensasi dianggap sebagai tanda tidak setia kawan dan sudah keluar dari kelompok mereka," terangnya.
Mantan Camat Rungkut ini menambahkan, dana kompensasi merupakan niat baik pemerintah terhadap para PSK, dan mucikari Dolly yang selama ini menggantungkan hidupnya dari melacur.
"Jangan dihalang-halangi. Semua PSK dan mucikari punya hak untuk mengambil dana kompensasi. Jangan ditakut-takuti. Semua orang punya pilihan hidup masing-masing. Masak orang ingin bekerja lebih bermartabat dihalang-halangi,” pungkasnya.
“Kami menyatakan bahwa, Surabaya sudah tidak ada lagi lokalisasi. Setelah deklarasi dan setelah bulan puasa nanti, kami akan rutin menggelar razia untuk menutup Dolly selamanya,” kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto, Kamis (26/6/2014).
Ditambahkan dia, terkait masih banyaknya PSK dan mucikari yang tidak mengambil dana kompensasi, menurutnya karena ada sejumlah pihak yang mengintimidasi PSK maupun mucikari agar tidak mengambil dana tersebut.
"Dari laporan yang kami terima, bagi yang menerima dana kompensasi dianggap sebagai tanda tidak setia kawan dan sudah keluar dari kelompok mereka," terangnya.
Mantan Camat Rungkut ini menambahkan, dana kompensasi merupakan niat baik pemerintah terhadap para PSK, dan mucikari Dolly yang selama ini menggantungkan hidupnya dari melacur.
"Jangan dihalang-halangi. Semua PSK dan mucikari punya hak untuk mengambil dana kompensasi. Jangan ditakut-takuti. Semua orang punya pilihan hidup masing-masing. Masak orang ingin bekerja lebih bermartabat dihalang-halangi,” pungkasnya.
(san)