Lokalisasi Dolly Ditutup, 5 Ketua RW Putat Jaya Mundur
A
A
A
SURABAYA - Lima Ketua RW di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, menyatakan mundur dari jabatannya sebagai sikap tegas menolak penutupan lokalisasi Dolly. Ancaman itu datang dari Ketua RW 3, 6, 10, 11 dan 12.
Ketua RW 11 Tohari mengatakan, dia dan empat RW lainnya yang disusul dengan RT yang ada di wilayahkan sepakat untuk mundur. Para RW ini berada di barisan warga, PSK, mucikari, dan tokoh yang menolak penutupan lokalisasi Dolly.
"Kita sudah sepakat akan meletakkan jabatan kita semua sebagai RW dan RT, jika mereka (Pemkot Surabaya) memaksa menutup Dolly," tegas Tohari, kepada wartawan, Selasa 18 Juni 2014.
Kelima Ketua RW ini akan membuktikan pernyataannya setelah deklarasi penutupan lokalisasi Dolly hari ini. Tentunya, dengan tanpa Ketua RW dan RT, otomatis sudah tidak ada lagi kontrol sosial di masyarakat.
Dengan begitu, aturan-aturan pemerintah yang selama ada di lokaliaasi akan hilang dengan sendirinya. Menurutnya, penutupan Dolly ini adalah bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap warganya.
Terbukti, penutupan ini dilakukan sepihak oleh pemerintah. Pihak-pihak yang terlibat langsung tidak pernah diajak bicara. "Pemerintah juga tidak peduli dengan warganya, kenapa kita juga harus peduli," tegasnya.
Bersama dengan Front Pembela Lokalisasi (FPL), dipastikan pasca deklarasi ini tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap Dolly. Semua wisma masih beroprasi dan beraktivitas seperti biasa pada malam jelang deklarasi.
Penututpan lokalisasi Dolly ini akan ditandai dengan deklarasi di gedung Islamic Center, Jalan Dukuh Kupang, Surabaya, sekitar satu kilometer dari lokalisasi.
Deklarasi tersebut sedianya akan dihadiri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Mentri Sosial RI Salim Segaf al Jufri.
Ketua RW 11 Tohari mengatakan, dia dan empat RW lainnya yang disusul dengan RT yang ada di wilayahkan sepakat untuk mundur. Para RW ini berada di barisan warga, PSK, mucikari, dan tokoh yang menolak penutupan lokalisasi Dolly.
"Kita sudah sepakat akan meletakkan jabatan kita semua sebagai RW dan RT, jika mereka (Pemkot Surabaya) memaksa menutup Dolly," tegas Tohari, kepada wartawan, Selasa 18 Juni 2014.
Kelima Ketua RW ini akan membuktikan pernyataannya setelah deklarasi penutupan lokalisasi Dolly hari ini. Tentunya, dengan tanpa Ketua RW dan RT, otomatis sudah tidak ada lagi kontrol sosial di masyarakat.
Dengan begitu, aturan-aturan pemerintah yang selama ada di lokaliaasi akan hilang dengan sendirinya. Menurutnya, penutupan Dolly ini adalah bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap warganya.
Terbukti, penutupan ini dilakukan sepihak oleh pemerintah. Pihak-pihak yang terlibat langsung tidak pernah diajak bicara. "Pemerintah juga tidak peduli dengan warganya, kenapa kita juga harus peduli," tegasnya.
Bersama dengan Front Pembela Lokalisasi (FPL), dipastikan pasca deklarasi ini tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap Dolly. Semua wisma masih beroprasi dan beraktivitas seperti biasa pada malam jelang deklarasi.
Penututpan lokalisasi Dolly ini akan ditandai dengan deklarasi di gedung Islamic Center, Jalan Dukuh Kupang, Surabaya, sekitar satu kilometer dari lokalisasi.
Deklarasi tersebut sedianya akan dihadiri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Mentri Sosial RI Salim Segaf al Jufri.
(san)