Risma Jamin Tak Ada Pelanggaran HAM di Dolly
Jum'at, 13 Juni 2014 - 18:09 WIB
Risma Jamin Tak Ada Pelanggaran HAM di Dolly
A
A
A
SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjamin tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penutupan Lokalisasi Dolly, di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan.
Pasalnya, setelah penutupan, baik Pekerja Seks Komersial (PSK), mucikari, dan warga terdampak, nasibnya tetap akan diperhatikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Risma, panggilan Tri Rismaharini, saat menerima kunjungan dari warga yang sepakat penutupan Dolly di Balai Kota Surabaya, mengatakan, tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan Pemkot Surabaya. Sebaliknya, pemkot ingin agar warga setempat, khususnya anak-anak bisa mendapat masa depan yang lebih baik.
Pemkot juga tidak menutup lokalisasi begitu saja. Warga, PSK, dan mucikari juga diberi pelatihan keterampilan agar mereka bisa hidup dengan keterampilan tersebut. Bahkan, pemkot siap memberi modal usaha bagi para korban penutupan ini.
“Kami ingin agar mereka (yang hidup di Dolly) bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik. Tidak hanya untuk mereka, tapi juga anak-anak mereka. Saya pastikan tidak ada pelanggaran HAM,” katanya, Jumat (13/6/2014).
Orang nomor satu di Surabaya ini menegaskan, yang memicu dirinya menutup lokalisasi ini adalah soal masa depan anak-anak. Seringkali dia melakukan sidak ke sejumlah tempat hiburan, banyak sekali ditemukan anak di bawah umur menjadi korban perdagangan orang (traffiking).
“Jika setelah Dolly ditutup ada warga yang bilang tidak punya pekerjaan, silahkan ngomong ke saya, akan saya bantu. Sekarang sudah ada orang di Dolly yang sudah bekerja di linmas (perlindungan masyarakat) dan Satpol PP," terangnya.
Pasalnya, setelah penutupan, baik Pekerja Seks Komersial (PSK), mucikari, dan warga terdampak, nasibnya tetap akan diperhatikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Risma, panggilan Tri Rismaharini, saat menerima kunjungan dari warga yang sepakat penutupan Dolly di Balai Kota Surabaya, mengatakan, tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan Pemkot Surabaya. Sebaliknya, pemkot ingin agar warga setempat, khususnya anak-anak bisa mendapat masa depan yang lebih baik.
Pemkot juga tidak menutup lokalisasi begitu saja. Warga, PSK, dan mucikari juga diberi pelatihan keterampilan agar mereka bisa hidup dengan keterampilan tersebut. Bahkan, pemkot siap memberi modal usaha bagi para korban penutupan ini.
“Kami ingin agar mereka (yang hidup di Dolly) bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik. Tidak hanya untuk mereka, tapi juga anak-anak mereka. Saya pastikan tidak ada pelanggaran HAM,” katanya, Jumat (13/6/2014).
Orang nomor satu di Surabaya ini menegaskan, yang memicu dirinya menutup lokalisasi ini adalah soal masa depan anak-anak. Seringkali dia melakukan sidak ke sejumlah tempat hiburan, banyak sekali ditemukan anak di bawah umur menjadi korban perdagangan orang (traffiking).
“Jika setelah Dolly ditutup ada warga yang bilang tidak punya pekerjaan, silahkan ngomong ke saya, akan saya bantu. Sekarang sudah ada orang di Dolly yang sudah bekerja di linmas (perlindungan masyarakat) dan Satpol PP," terangnya.
(san)
