Komnas HAM Minta Risma Tunda Penutupan Lokalisasi Dolly

SURABAYA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menunda penutupan lokalisasi Dolly. Ini menyusul adanya sikap penolakan dari ribuan Pekerja Seks Komersial (PSK), mucikari, dan warga di sekitar lokalisasi di Jalan Jarak, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan itu.

Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi dalam kunjungannya ke lokalisasi Dolly, Kamis (12/6/2014), meminta orang nomor satu di Surabaya itu untuk tidak terlalu memaksakan diri menutup lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Menurut dia, Risma, panggilan Tri Rismaharini harus membuka ruang dialog dengan warga, agar ditemukan solusi yang bisa diterima semua pihak.

"Setiap pembangunan pasti ada niat baik. Tapi seringkali ini perlu waktu agar masyarakat yakin kehidupan ekonomi mereka (yang terdampak) tidak terguncang. Ini menyangkut urusan perut, pasti mereka akan melakukan perlawanan," katanya.

Kata Dianto, jika Risma tetap ngotot melakukan penutupan Dolly, dipastikan akan ada penolakan besar dari PSK, mucikari, maupun warga. Pihaknya berencana menemui Risma untuk mengadakan dialog. Dia akan menyampaikan bahwa warga merasa keberatan dengan penutupan Dolly. Secara institusi, dia meminta agar Pemkot Surabaya berani menjamin bahwa kehidupan warga pasca penutupan bisa lebih baik dibanding yang ada sekarang.

"Kasus Dolly ini berkaitan dengan HAM. Sebab, ini menyangkut hak masyarakat untuk hidup sejahtera. Jika tidak, pemkot sama saja mengabaikan HAM. Maka, pemkot harus menyelesaikan masalah ini dengan baik," terangnya.