Status tanggap darurat Gunung Kelud dicabut
Jum'at, 14 Maret 2014 - 21:47 WIB
Status tanggap darurat Gunung Kelud dicabut
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hari ini resmi mencabut status tanggap darurat penanganan erupsi Gunung Kelud. Pencabutan dilakukan setelah seluruh proses rehabilitasi rumah korban erupsi Gunung Kelud dinyatakan tuntas 100 persen.
"Perbaikan rumah masyarakat yang menjadi korban sudah 100 persen tuntas sesuai target. Sehingga penanganan tanggap darurat hari ini sudah dinyatakan selesai," ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Jumat (14/3/2014).
Kendati demikian, pihaknya tetap akan memantau dan memperhatikan masyarakat dan daerah yang terkena dampak erupsi Gunung Kelud, seperti Blitar, Kediri dan Malang.
"Meski tidak diperpanjang, namun kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperhatikan mereka tetap seperti biasa," tutur Soekarwo.
Menurut Soekarwo, selama tanggap darurat, jumlah rumah rusak yang dilakukan rehabilitasi terus meningkat. Dari angka sekira 8.000 rumah, naik menjadi 12.000 dan terbaru menjadi 14.000 lebih rumah. Ini terjadi karena banyak warga yang berharap adanya perbaikan rumahnya kendati tidak termasuk dalam data perbaikan.
"Bupati Malang meminta rumah warga yang tidak layak huni tapi tidak menjadi korban erupsi kelud supaya ikut diperbaiki. Sekalian menuntaskan program perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Hanya saja, penanganannya nanti bersifat konvensional," ungkapnya.
Sementara itu, dengan dicabutnya status tanggap darurat penanganan bencana erupsi Gunung Kelud maka posko induk di Gedung Negara Grahadi juga ditutup. Sejumlah logistik yang masih tertumpuk di posko juga telah disalurkan ke daerah bencana.
"Posko Bantuan Bencana di Grahadi sudah selesai. Namun data-data dan perkembangan tetap akan dipantau. Sebelum ini masih banyak sumbangan yang masuk dan sekarang kami mohon maaf karena sudah selesai," tambah Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf.
"Perbaikan rumah masyarakat yang menjadi korban sudah 100 persen tuntas sesuai target. Sehingga penanganan tanggap darurat hari ini sudah dinyatakan selesai," ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Jumat (14/3/2014).
Kendati demikian, pihaknya tetap akan memantau dan memperhatikan masyarakat dan daerah yang terkena dampak erupsi Gunung Kelud, seperti Blitar, Kediri dan Malang.
"Meski tidak diperpanjang, namun kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperhatikan mereka tetap seperti biasa," tutur Soekarwo.
Menurut Soekarwo, selama tanggap darurat, jumlah rumah rusak yang dilakukan rehabilitasi terus meningkat. Dari angka sekira 8.000 rumah, naik menjadi 12.000 dan terbaru menjadi 14.000 lebih rumah. Ini terjadi karena banyak warga yang berharap adanya perbaikan rumahnya kendati tidak termasuk dalam data perbaikan.
"Bupati Malang meminta rumah warga yang tidak layak huni tapi tidak menjadi korban erupsi kelud supaya ikut diperbaiki. Sekalian menuntaskan program perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Hanya saja, penanganannya nanti bersifat konvensional," ungkapnya.
Sementara itu, dengan dicabutnya status tanggap darurat penanganan bencana erupsi Gunung Kelud maka posko induk di Gedung Negara Grahadi juga ditutup. Sejumlah logistik yang masih tertumpuk di posko juga telah disalurkan ke daerah bencana.
"Posko Bantuan Bencana di Grahadi sudah selesai. Namun data-data dan perkembangan tetap akan dipantau. Sebelum ini masih banyak sumbangan yang masuk dan sekarang kami mohon maaf karena sudah selesai," tambah Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf.
(rsa)
