Tarik ulur kursi panas Plt Sekkot Makassar

Sindonews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar belum bersikap terkait kekosongan jabatan Sekretaris Kota (Sekkot) sejak 1 Desember 2013. Calon tuggal pelaksana tugas (Plt) Sekkot Sittiara yang diajukan Pemkot Makassar ditolak Pemprov Sulsel dengan alasan tidak objektif.

Pemprov meminta pemkot mengusulkan ulang calon selain Sittiara. Namun, pascakeluarnya surat penolakan pemprov tertanggal 28 November yang ditandatangani Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Numang, pemkot belum mengajukan calon lain. Praktis kendali pemerintahan Pemkot Makassar, dijalankan para asisten.

Sebab disaat bersamaan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin berada di Jakarta dan Surabaya. Sedangkan Wakil Wali Kota Supomo Guntur semakin jarang masuk di ruang kerjanya, di Balai Kota Makassar pasca Pilkada Makassar September 2013.

Informasi yang berkembang di kalangan pejabat Pemkot Makassar, Ilham akan memasang badan agar Sittiara yang dipilih jadi Plt. Di satu sisi, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo secara pribadi tidak suka dengan Sittiara.

"Kita tunggu pak wali kota, sebentar malam sudah ada (kemarin). Dan besok (hari ini) sudah ada keputusan soal itu," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar HM Kasim Wahab, kepada wartawan di Makassar, Senin (2/12/2013).

Dia tambahkan dia, penolakan pemprov sudah dikoordinasikan dengan wali kota melalui saluran telepon. Hanya saja, Ilham belum bersikap. "Besok (hari ini) sudah ada jalan keluar. Apakah (pemkot) mengusulkan nama baru atau tidak, dengan konsekuensi stagnan," terangnya.

Kasim yang juga Sekretaris Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Makassar mengemukakan, dampak dari kekosongan Sekkot dikomunikasikan secara lisan dengan Sekda Sulsel Andi Muallim.

"Muallim, meminta pemkot mengusulkan nama baru calon Plt Sekkot diluar nama tiga calon Sekkot difinitif," terangnya.

Satu bulan lalu, Ilham mengusulkan calon Sekkot definitif dari pejabat tinggi Pemkot Makassar antara lain, Asisten I Sittiara, Asisten II Ibrahim Saleh, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Syahrir Sappile.

Sementara, Sittiara yang ditemuai di ruang kerjanya menyebut penolakan pemprov atas dirinya tidak berdampak pada pelayanan adminstrasi di Pemkot Makassar. Meski ditolak, Sittiara banyak melaksanakan tugas-tugas Sekkot.

"Tidak ada dampaknya, pelayanan administrasi tetap berjalan seperti biasa. Saat Pak Sekda tidak ada di tempat, asisten yang ambil alih. Layaknya saat Pak Agar masih menjabat, saat dia keluar daerah asisten yang menggantikan," jelasnya.

Meski demikian, Sittiara mengakui kekosongan jabatan Sekkot akan berdampak pada pelayanan administrasi keuangan. Menurut dia, pencairan anggaran seperti gaji pegawai dan tagihan kepada rekanan hanya boleh ditandatangani Sekkot sebagai penguasa anggaran.