KPU diminta netral Pilkada Polman

Sindonews.com - Tiga dari delapan pasangan calon yang akan bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), mendatangi Kantor KPU. Mereka meminta penyelenggara pemilu bisa netral dalam pemilihan demokratis itu.

Ketiganya pasangan itu adalah nomor urut 2 Mujirin–Hasan Bado, nomor urut 4 Najamuddin Ibrahim–Erfan Kamil, dan nomor urut 8 Munarfa Atjo–Andi Bebas.

Ketiga pasangan tersebut bertemu dengan para komisioner KPU Polman, Panwaslukada, serta Ketua KPU Provinsi Sulbar, Usman Suhuria dan satu anggota KPU Sulbar Adi Irawan Alimin.

Kedatangan ketiga pasangan calon beberapa jam menjelang pencoblosan tersebut tidak lain mengingatkan KPU, maupun panwas untuk tetap netral, dan menjaga integritasnya sebagai penyelenggara pilkada.

“Kita tahu bersama bahwa dalam proses demokrasi ini, peranan KPU sangat besar . Karena itu, saya ingin meminta kesungguhan KPU untuk tetap bersikap netral. Jangan sampai KPU ikut bermain untuk memenangkan salah satu kandidat,” tegas Mujirin, kepada wartawan, Senin (7/10/2013).

Mujirin dengan tegas menyampaikan, bahwa dirinya bersama pasangan lainnya ingin agar Pilkada Polman terlaksana dengan jujur dan adil dan demokratis.

Bahkan, dengan tegas Mujirin menyatakan bahwa apapun hasilnya pertemuan itu, akan diterima dengan catatan pelaksanaannya bersih, jujur dan adil.

“Makanya, kami datang untuk mengingatkan KPU untuk memegang teguh prinsip independen dan menjaga integritanya. Karena, kalau sampai terjadi kecurangan, maka kami juga tidak akan tinggal diam,” tukasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh kandidat lainnya, Munarfa Atjo. Sebagai peserta pemilu, dirinya siap menerima hasil apapun. Asalkan, semuanya berjalan dengan apa adanya, tanpa terjadi kecurangan. Sebab, sekarang ini, potensi untuk terjadinya hal itu sudah tercium.

Sementara itu, Calon Wakil dari Mujirin, Hasan Bado memita panwas untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Bahkan, dia mempertanyakan apakah panwas memproses semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama tahapan pilkada.

Termasuk pidato-pidato Bupati Polman Ali Baal Masdar dibeberapa mesjid dan acara pemerintah yang mendorong masyarakat untuk memilih pemimpin yang surveynya tinggi.

“Itukan jelas arahanya siapa yang dimaksud. Jadi, jangan anggap persoalan itu tidak ada. Bahkan, itu bisa menjadi sesuatu yang bombardir nantinya,” tandas Hasan Bado.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Polman Achmadi Touwe mengaku bahwa mulai dari tahapan sampai hari ini masih tetap berdiri pada independensi sebagai penyelenggara.

“Integritas KPU akan tetap kami jaga dalam melaksanakan pesta demokrasi ini dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun,” ungkapnya.

Karena itu, pada pencoblosan nanti, dia berharap seluruh kandidat untuk mengingatkan saksi-saksinya untuk tetap berada di lapangan hingga proses rekapitulasi selesai. Karena, di situ ada form C1 yang harus diserahkan oleh PPS kepada setiap saksi.