Sosialisasi kandidat cagub jadi ajang black campaign
Minggu, 13 Januari 2013 - 17:27 WIB
Sosialisasi kandidat cagub jadi ajang black campaign
A
A
A
Sindonews.com - Pemuda dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas (Mura) menyesal dan kecewa dengan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan oleh kandidat cagub. Pasalnya sosialisasi menjadi ajang intrik politik (black campaign) yang tidak sehat dan menimbulkan keresahan serta perpecahan di masyarakat.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Musi Rawas (Mura) Alhayat mengatakan, masyarakat dan pemuda di Mura merasa prihatin, karena kompetisi yang akan berlangsung telah dimulai dengan cara yang tidak sehat.
Hal ini dapat dilihat adanya berbagai isu-isu terhadap calon atau kelompok tertentu dengan cara pembusukan karakter. Sebagian besar pemuda yang ada di Sumsel berharap adanya sosok pemimpin yang benar jadi pilihan masyarakat.
"Kompetisi yang tidak sehat ini pasti berimbas di masyarakat, seharusnya kandidat yang ikut berkompetisi untuk Pilgub harus menunjuk nilai positif dan menjadi panutan bagi masyarakat, termasuk bagi para kandidat itu sendiri," tegas Alhayat, Minggu (13/1/2013).
Mantan Ketua HMI Cabang Kota Lubuklinggau menjelaskan, isu-isu black campaign ini sebenarnya adanya rasa ketakutan dan kegelisahan yang mendalam dari kelompok tertentu, dan kelompok ini menganggap kuat, baik secara elektabilitas, kualitas maupun integritas.
"Kami menolak keras bagi kandidat pilgub yang menghalalkan segala cara dalam berkompetisi, termasuk memprovokasi masyarakat untuk terbelah. Dan apabila ada kandidat yang melakukan tindakan seperti ini sebaiknya jangan dipilih karena kalau sampai terpilih sangat membahayakan," jelas dia.
Menurut Alhayat, yang lebih parah lagi jika calon yang seperti ini terpilih, maka dapat dipastikan tidak akan memikirkan masyarakat. Mirisnya calon tersebut sibuk memperkaya diri sendiri, keluarga, dan sibuk untuk membentuk dinasti kerajaan geng (kelompok sendiri).
Tetapi sebaliknya, apabila ada kandidat yang melakukan black campaign atau menggunakan cara-cara yang tidak benar, maka diyakini tidak akan dipilih oleh masyarakat. Karena masyarakat sudah cerdas dan tidak akan terbuai lagi oleh janji-janji yang tidak terbukti, sloganitas yang menghanyutkan.
Masyarakat sekarang ini sudah melihat, bukan cuma kinerja, tetapi juga sosok pemimpin yang layak atau tidak.
"Kami mengharapkan sosok pemimpin yang mampu memberi ketentraman, kesejukan, dan kedamaian, tidak menebar fitnah tanpa bukti, tidak menebar pesona yang hanya cuma janji, berani bersaing ketat tapi sehat, tampil di masyarakat dengan kepribadian yang tidak dibuat bukan sok akrab dengan masyarakat," ungkapnya.
Dia menambahkan, masyarakat berharap kepada semua pihak, khususnya kandidat yang berkompetisi mawas diri dan mematuhi semua aturan serta mekanisme yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang (UU).
Sementara, Wakil Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gelombang Umat (Gelomat) Kabupaten Mura, Jamaluddin mengatakan, black campaign boleh dilakukan sifatnya mengkritisi pembangunan yang ada. Bukan melakukan blcak campaign masalah kehidupan pribadi ataupun fitnah yang menyesatkan masyarakat.
"Masalah pribadi dan SARA jangan dijadikan sarana untuk menghalalkan segala cara mencapai tujuan tetapi bagaimana cara berkompetisi untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat," pungkasnya.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Musi Rawas (Mura) Alhayat mengatakan, masyarakat dan pemuda di Mura merasa prihatin, karena kompetisi yang akan berlangsung telah dimulai dengan cara yang tidak sehat.
Hal ini dapat dilihat adanya berbagai isu-isu terhadap calon atau kelompok tertentu dengan cara pembusukan karakter. Sebagian besar pemuda yang ada di Sumsel berharap adanya sosok pemimpin yang benar jadi pilihan masyarakat.
"Kompetisi yang tidak sehat ini pasti berimbas di masyarakat, seharusnya kandidat yang ikut berkompetisi untuk Pilgub harus menunjuk nilai positif dan menjadi panutan bagi masyarakat, termasuk bagi para kandidat itu sendiri," tegas Alhayat, Minggu (13/1/2013).
Mantan Ketua HMI Cabang Kota Lubuklinggau menjelaskan, isu-isu black campaign ini sebenarnya adanya rasa ketakutan dan kegelisahan yang mendalam dari kelompok tertentu, dan kelompok ini menganggap kuat, baik secara elektabilitas, kualitas maupun integritas.
"Kami menolak keras bagi kandidat pilgub yang menghalalkan segala cara dalam berkompetisi, termasuk memprovokasi masyarakat untuk terbelah. Dan apabila ada kandidat yang melakukan tindakan seperti ini sebaiknya jangan dipilih karena kalau sampai terpilih sangat membahayakan," jelas dia.
Menurut Alhayat, yang lebih parah lagi jika calon yang seperti ini terpilih, maka dapat dipastikan tidak akan memikirkan masyarakat. Mirisnya calon tersebut sibuk memperkaya diri sendiri, keluarga, dan sibuk untuk membentuk dinasti kerajaan geng (kelompok sendiri).
Tetapi sebaliknya, apabila ada kandidat yang melakukan black campaign atau menggunakan cara-cara yang tidak benar, maka diyakini tidak akan dipilih oleh masyarakat. Karena masyarakat sudah cerdas dan tidak akan terbuai lagi oleh janji-janji yang tidak terbukti, sloganitas yang menghanyutkan.
Masyarakat sekarang ini sudah melihat, bukan cuma kinerja, tetapi juga sosok pemimpin yang layak atau tidak.
"Kami mengharapkan sosok pemimpin yang mampu memberi ketentraman, kesejukan, dan kedamaian, tidak menebar fitnah tanpa bukti, tidak menebar pesona yang hanya cuma janji, berani bersaing ketat tapi sehat, tampil di masyarakat dengan kepribadian yang tidak dibuat bukan sok akrab dengan masyarakat," ungkapnya.
Dia menambahkan, masyarakat berharap kepada semua pihak, khususnya kandidat yang berkompetisi mawas diri dan mematuhi semua aturan serta mekanisme yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang (UU).
Sementara, Wakil Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gelombang Umat (Gelomat) Kabupaten Mura, Jamaluddin mengatakan, black campaign boleh dilakukan sifatnya mengkritisi pembangunan yang ada. Bukan melakukan blcak campaign masalah kehidupan pribadi ataupun fitnah yang menyesatkan masyarakat.
"Masalah pribadi dan SARA jangan dijadikan sarana untuk menghalalkan segala cara mencapai tujuan tetapi bagaimana cara berkompetisi untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat," pungkasnya.
(hyk)
