Pejabat Lutra akan jadi tersangka korupsi
Senin, 19 November 2012 - 17:16 WIB
Pejabat Lutra akan jadi tersangka korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Teka-teki siapa bakal menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bakal terjawab.
Pasalnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah IV Makassar telah diterima penyidik Polres Luwu Utara (Lutra) dan ditemukan adanya kerugian negara RP1,2 miliar dari total anggaran pembebasan lahan dua tahap tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp2,4 miliar.
Bahkan, bocoran diterima di Polres Luwu Utara satu pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara yang tergabung dalam tim 9 pembebasan lahan tersebut telah dinyatakan tersangka yaitu ketua tim 9 yang juga sekaligus Sekretaris Kabupaten (Sekab) Luwu Utara Mujahidin Ibrahim.
"Hasil penyidikan dan audit BPK, bakal tersangka mengarah kepada ketua tim 9 (Mujahidin Ibrahim) sebagai penanggungjawab," kata Kapolres Luwu Utara AKBP Hery Marwanto ketika dihubungi SINDO di Makassar, Senin (19/11/2012).
Sementara Sekab Mujahiddin Ibrahim , yang ingin ditemui di ruangannya dua kali, tidak berhasil. Ibrahim memimpin rapat sejak pukul 08.00 Wita hingga pukul 15.30 Wita soal anggaran dan rapat dengan pimpinan PT Askes.
Telepon genggamnya yang dihubungi juga tidak diangkat. Namun sebelumnya, ia mengaku pembayaran pembebasan lahan sudah sesuai aturan yang ada.
Mantan Asisten I Andi Eviana, yang juga masuk anggota Tim 9 mengatakan, Muslimin adalah pemilik sah, sehingga Pemkab membayar harga lahan kepadanya. Itu dibuktikan dengan adanya sertifikat kepemilikan lahan.
Adapun jika ada masalah dibelakang hari kata Andi Eviana itu adalah kesalahan kepala desa yang memberikan rekomendasi bahwa Muslimin adalah pemilik sah.
“Saya juga heran mengapa polisi menyidik kasus ini. Padahal sudah sesuai prosedur dan Muslimin adalah pemilik sah lahan TPA,” katanya.
Pasalnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah IV Makassar telah diterima penyidik Polres Luwu Utara (Lutra) dan ditemukan adanya kerugian negara RP1,2 miliar dari total anggaran pembebasan lahan dua tahap tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp2,4 miliar.
Bahkan, bocoran diterima di Polres Luwu Utara satu pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara yang tergabung dalam tim 9 pembebasan lahan tersebut telah dinyatakan tersangka yaitu ketua tim 9 yang juga sekaligus Sekretaris Kabupaten (Sekab) Luwu Utara Mujahidin Ibrahim.
"Hasil penyidikan dan audit BPK, bakal tersangka mengarah kepada ketua tim 9 (Mujahidin Ibrahim) sebagai penanggungjawab," kata Kapolres Luwu Utara AKBP Hery Marwanto ketika dihubungi SINDO di Makassar, Senin (19/11/2012).
Sementara Sekab Mujahiddin Ibrahim , yang ingin ditemui di ruangannya dua kali, tidak berhasil. Ibrahim memimpin rapat sejak pukul 08.00 Wita hingga pukul 15.30 Wita soal anggaran dan rapat dengan pimpinan PT Askes.
Telepon genggamnya yang dihubungi juga tidak diangkat. Namun sebelumnya, ia mengaku pembayaran pembebasan lahan sudah sesuai aturan yang ada.
Mantan Asisten I Andi Eviana, yang juga masuk anggota Tim 9 mengatakan, Muslimin adalah pemilik sah, sehingga Pemkab membayar harga lahan kepadanya. Itu dibuktikan dengan adanya sertifikat kepemilikan lahan.
Adapun jika ada masalah dibelakang hari kata Andi Eviana itu adalah kesalahan kepala desa yang memberikan rekomendasi bahwa Muslimin adalah pemilik sah.
“Saya juga heran mengapa polisi menyidik kasus ini. Padahal sudah sesuai prosedur dan Muslimin adalah pemilik sah lahan TPA,” katanya.
(ysw)
