Richard Ohee: Perlu Strategi Khusus untuk Tangani Kasus Korupsi di Papua
Jum'at, 18 November 2022 - 14:09 WIB
loading...
Richard Ohee, putera sulung pelaku sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI, Ramses Ohee (alm.) angkat bicara soal strategi membangun Papua. (Ist)
A
A
A
JAYAPURA - Richard Ohee, putera sulung pelaku sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI, Ramses Ohee (alm.) angkat bicara soal strategi membangun Papua, termasuk strategi menangani kasus korupsi di Bumi Cenderawasih ini.
Salah satu strategi menurut Ondofolo Kampung Waena Kabupaten Jayapura ini, yaitu seperti yang ikut digagas oleh mendiang Ramses Ohee ayahnya, yakni melalui pemekaran provinsi (Daerah Otonom Baru / DOB). Sebagaimana diketahui, Provinsi Papua sejak Juni 2022 telah dimekarkan 3 DOB baru, yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.
“Terkait dengan pemekaran ini, beliau (Alm. Ramses Ohee) sudah lama desak Jakarta untuk segera diwujudkan, tapi Jakarta lambat jawab. Sekarang barang (DOB) su jadi, itu strategi. Bangun Papua harus tahu strategi khusus, seperti tiga provinsi yang sudah jadi itu, itu strategi,” ungkap Richard Ohee di Waena.
Melalui pemekaran ini, lanjur Richard Ohee, akan memberi dampak ke banyak hal, di antaranya adalah penataan ulang dana Otonomi Khusus (Otsus), baik terkait besaran alokasi dananya maupun sistem pengawasannya guna meminimalisir potensi penyimpangan alias korupsi.
Richard Ohee juga memberikan strategi khusus terkait penanganan korupsi di Papua. Richard Ohee meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka kantor di Papua serta menggandeng para tokoh adat. Pelibatan para tokoh adat sebagai jaringan kerja KPK di tanah Papua, menurut Richard Ohee, lantaran para tokoh adat ini kenal secara baik setiap warga yang tinggal di wilayah adatnya.
Richard memberi contoh, sebagai Ondofolo di wilayah adat Waena, hampir semua warga Waena dirinya kenal asal-usulnya, pekerjaannya dan bahkan kehidupan sosialnya. Dalam perangkat Ondofolo, Richard dibantu lima orang Kepala Suku yang juga mengenal semua warga yang tinggal di wilayah para kepala suku tersebut.
“Pemerintah sudah kasih Papua uang yang banyak melalui Otsus. Untuk memudahkan KPK melacak penggunaan uang Otsus, harus ada kantor cabang KPK di sini (Papua), terus jaringan KPK yang di sini itu jaringannya ke Ondoafi. Jadi, kantor KPK jaringannya orang adat semua. Jadi, KPK tunggu saja di kantor, informasi akan tiba di kantor. Kantor harus ada, mau berantas korupsi (di Papua) tapi KPK kantornya jauh-jauh di sana (Jakarta) buat apa, harus ada cabangnya di sini,” kata Richard Ohee.
Salah satu strategi menurut Ondofolo Kampung Waena Kabupaten Jayapura ini, yaitu seperti yang ikut digagas oleh mendiang Ramses Ohee ayahnya, yakni melalui pemekaran provinsi (Daerah Otonom Baru / DOB). Sebagaimana diketahui, Provinsi Papua sejak Juni 2022 telah dimekarkan 3 DOB baru, yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.
“Terkait dengan pemekaran ini, beliau (Alm. Ramses Ohee) sudah lama desak Jakarta untuk segera diwujudkan, tapi Jakarta lambat jawab. Sekarang barang (DOB) su jadi, itu strategi. Bangun Papua harus tahu strategi khusus, seperti tiga provinsi yang sudah jadi itu, itu strategi,” ungkap Richard Ohee di Waena.
Melalui pemekaran ini, lanjur Richard Ohee, akan memberi dampak ke banyak hal, di antaranya adalah penataan ulang dana Otonomi Khusus (Otsus), baik terkait besaran alokasi dananya maupun sistem pengawasannya guna meminimalisir potensi penyimpangan alias korupsi.
Richard Ohee juga memberikan strategi khusus terkait penanganan korupsi di Papua. Richard Ohee meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka kantor di Papua serta menggandeng para tokoh adat. Pelibatan para tokoh adat sebagai jaringan kerja KPK di tanah Papua, menurut Richard Ohee, lantaran para tokoh adat ini kenal secara baik setiap warga yang tinggal di wilayah adatnya.
Richard memberi contoh, sebagai Ondofolo di wilayah adat Waena, hampir semua warga Waena dirinya kenal asal-usulnya, pekerjaannya dan bahkan kehidupan sosialnya. Dalam perangkat Ondofolo, Richard dibantu lima orang Kepala Suku yang juga mengenal semua warga yang tinggal di wilayah para kepala suku tersebut.
“Pemerintah sudah kasih Papua uang yang banyak melalui Otsus. Untuk memudahkan KPK melacak penggunaan uang Otsus, harus ada kantor cabang KPK di sini (Papua), terus jaringan KPK yang di sini itu jaringannya ke Ondoafi. Jadi, kantor KPK jaringannya orang adat semua. Jadi, KPK tunggu saja di kantor, informasi akan tiba di kantor. Kantor harus ada, mau berantas korupsi (di Papua) tapi KPK kantornya jauh-jauh di sana (Jakarta) buat apa, harus ada cabangnya di sini,” kata Richard Ohee.
Lihat Juga :
