Bupati Pangandaran Targetkan Wilayahnya Bebas Stunting, Gizi Kurang dan Gizi Buruk

PANGANDARAN - Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menargetkan Kabupaten Pangandaran tahun 2020 sudah terbebas dari gizi kurang dan gizi buruk. "Sikap Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menangani persoalan gizi kurang dan gizi buruk telah dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan," kata Jeje.

Jeje menambahkan, beberapa upaya penanganan atau interverensi penanganan gizi kurang dan gizi buruk yang sudah dilaksanakan hasilnya dinilai memuaskan. "Ke depan Pemkab Pangandaran akan membantu penderita gizi kurang dan gizi buruk secara inten dan kontinyu," tambahnya.

Penanganan gizi kurang dan gizi buruk tersebut dengan cara memberikan asupan gizi selama 90 hari yang setiap harinya senilai Rp25.000. "Berdasarkan data saat ini tercatat 600 gizi kurang dan 57 gizi buruk dan Pemkab Pangandaran akan menanganinya secara khusus," papar Jeje.

Dijelaskan Jeje, ke depan balita yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk akan diberi makanan siap saji yang dimasak dan diantarkan langsung oleh Kader Posyandu ke rumah yang bersangkutan. "Melalui asupan gizi tersebut diharapkan memenuhi unsur empat sehat lima sempurna sehingga kebutuhan gizi balita tersebut terpenuhi," jelasnya.

Jeje mengaku, program penanganan gizi kurang dan gizi buruk dengan cara seperti itu merupakan langkah pertama pemerintah kabupaten di Indonesia. "Cara penanganan dengan metode seperti itu akan saya pantau terus progresnya, sejauh mana efektivitas program ini dalam upaya menangani gizi kurang dan gizi buruk," terang Jeje.

Harapan Jeje, interverensi tersebut bisa mewujudkan Kabupaten Pangandaran zero gizi kurang dan gizi buruk.

Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangandaran Ida Nurlaela menyambut baik dilaksanakan program ini. Menurutnya PKK Provinsi Jawa Barat punya progam Sekoper Cinta (sekolah perempuan mencapai cita-cita) tujuannya adalah mengatasi persoalan stunting, gizi kurang dan gizi buruk. "Sekoper Cinta bertujuan meminimalisir KDRT karena persoalan ekonomi, masalah human traficking yang marak terjadi di masyarakat karena kasus ekonomi, serta membuka wawasan untuk perempuan agar ada kesetaraan gender," kata Ida.

Untuk masalah stunting, di Jawa barat tercatat 12,6 persen sedangkan di Kabupaten Pangandaran tercatat hanya sekitar 1,2 persen. Angka itu pun dengan program zero stanting yang sekarang dilaksankan Pemkab angka gizi kurang dan gizi buruk terus berkurang. "Kader Posyandu dalam menangani stunting, gizi kurang dan gizi buruk menjadi garda terdepan," tambahnya.

Selain kader Posyandu, bidan juga berperan sebagai koordinator dalam suatu Posyandu juga menjadi penentu. "Sekarang bidan diberikan fasilitas sepeda motor, begitu juga TPD karena mereka juga sangat penting membantu masalah stunting, gizi kurang dan gizi buruk," jelas Ida.

Ida berharap, program pemberian makan pada gizi kurang dan gizi buruk menjadi stimulan bagi masyarakat sehingga timbul kepedulian masyarakat pada pertumbuhan dan perkembangan anak.