Babi Berkeliaran di Kapuk, DPRD DKI Minta RPH Dharma Jaya Ditutup
Jum'at, 06 Desember 2019 - 16:26 WIB
Babi Berkeliaran di Kapuk, DPRD DKI Minta RPH Dharma Jaya Ditutup
A
A
A
JAKARTA - Babi berkeliaran di dekat Rumah Potong Hewan (RPH) Dharma Jaya, Jalan Peternakan, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Kondisi ini dinilai mengganggu aktivitas lalu lintas dan warga.
Fitri, salah seorang warga sekitar mengatakan, keberadaan RPH dan sejumlah babi yang berada di lokasi menimbulkan bau tak sedap. Bahkan beberapa keluarganya enggan berkunjung lantaran rumahnya yang berada dekat RPH.
Meski demikian, Fitri mengaku dilematis, sebab keberadaan RPH membantu perekomian keluarganya. Suaminya, Yatno (42), mendapatkan penghasilan dari situ lantaran bekerja sebagai sopir truk pengangangkut babi dan jagal potong.
"Satu sisi menimbulkan bau, tapi satu sisi juga suami saya bekerja di situ," ucapnya saat ditemui di lokasi, Jumat (6/12/2019).
Hal sama diungkapkan warga lainnya, Ruslan (42). Dia mengaku dilematis. Kata dia, dibandingkan harus menggeser RPH atau menutup. Warga sepertinya rela direlokasi. Terlebih, bila harus digeser atau ditutup, bukan tak mungkin masalah penolakan akan terjadi.
"Makannya mending di sini, dan kami yang pindah," kata Ruslan.
Sedangkan, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Purwanto mengatakan, penutupan itu diminta karena keberadaan RPH dikeluhkan warga sekitar. Merujuk dari Perda DKI nomor 4 tahun 2007 tentang pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas. Dia menilai semestinya RPH tidak disana.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christhyana Sari. Dia mendukung agar RPH Babi ditutup lantaran banyak dikeluhan dari warga sekitar Kapuk.
"Kita meminta agar rumah potong babi di daerah Kapuk Jakarta Barat segera ditutup karena meresahkan warga," tuturnya.
Sementara itu, saat Sindo mendatangi kawasan itu, Kamis 5 Desember 2019 petang. Babi terlihat berkeliaran di luar kandang dan RPH. Babi berwana merah muda bejumlah 6 ekor terlihat hanya beberapa meter dari pagar RPH.
Salah satu penjaga menggunakan kayu terlihat berjaga di sekitaran babi. Ia kemudian tampak sibuk mengarahkan babi ke RPH yang terlihat bersebrangan dengan kayu.
Meski tak sebanyak saat menggembala kambing maupun sapi. Namun penjaga terlihat sulit menggiringnya, beberapa kali kayu yang dibawanya dipukulkan ke aspal agar membuat takut babi.
Di tengah jalan, beberapa babi juga terlihat asyik bermain di kubangan lumpur. Mungkin itu yang membuat penggembala sulit mengatur. Beberapa kendaraan terlihat sulit melintas. Imbasnya antrean mengular terlihat di kawasan itu.
Menanggapi hal ini Dirut PD Dharma Jaya Raditya Endra Budiman pun angkat bicara. Radit mengatakan masalah penyeberangan hewan ke RPH akan diselesaikanya dengan oleh Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahana Pangan (DKPKP). Radit mengatakan bila kedepan persoalan distribusi hewan babi bisa saja menggunakan truk.
"Makanya saya koordinasi dengan DKPKP kan belom jadi (kandangnya) belom 100 persen siap. Nanti kita akan bicarakan, yang pasti enggk akan kejalananlah, mungkin diangkut pakai truk. Enggak mungkin disuruh nyebrang itu babi," tandas Radit dikonfirmasi.
Sementara mengenai usulan DPRD menutup RPH Babi, Radit mengatakan, RPH didirikan untuk mengontrol peredaran daging babi di Jakarta. Selain itu, lanjut Radit, pihaknya mengatakan pemusatan RPH babi di Kapuk untuk memisahkan hewan halal dan tidak halal diperjualbelikan di sekitar Jakarta.
"Juga pemisahan antara halal dan haram kan pemotongan itu kita pisahin. Intinya itu sebenarnya," tambah Radit.
Dengan alasan itulah Radit mengatakan, hingga saat ini produksi hewan potong babi di Kapuk masih berjalan normal seperti biasa. Desakan akan ditutup oleh DPRD ditegaskan Radit tak mengganggu aktivitas di sana.
Fitri, salah seorang warga sekitar mengatakan, keberadaan RPH dan sejumlah babi yang berada di lokasi menimbulkan bau tak sedap. Bahkan beberapa keluarganya enggan berkunjung lantaran rumahnya yang berada dekat RPH.
Meski demikian, Fitri mengaku dilematis, sebab keberadaan RPH membantu perekomian keluarganya. Suaminya, Yatno (42), mendapatkan penghasilan dari situ lantaran bekerja sebagai sopir truk pengangangkut babi dan jagal potong.
"Satu sisi menimbulkan bau, tapi satu sisi juga suami saya bekerja di situ," ucapnya saat ditemui di lokasi, Jumat (6/12/2019).
Hal sama diungkapkan warga lainnya, Ruslan (42). Dia mengaku dilematis. Kata dia, dibandingkan harus menggeser RPH atau menutup. Warga sepertinya rela direlokasi. Terlebih, bila harus digeser atau ditutup, bukan tak mungkin masalah penolakan akan terjadi.
"Makannya mending di sini, dan kami yang pindah," kata Ruslan.
Sedangkan, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Purwanto mengatakan, penutupan itu diminta karena keberadaan RPH dikeluhkan warga sekitar. Merujuk dari Perda DKI nomor 4 tahun 2007 tentang pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas. Dia menilai semestinya RPH tidak disana.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christhyana Sari. Dia mendukung agar RPH Babi ditutup lantaran banyak dikeluhan dari warga sekitar Kapuk.
"Kita meminta agar rumah potong babi di daerah Kapuk Jakarta Barat segera ditutup karena meresahkan warga," tuturnya.
Sementara itu, saat Sindo mendatangi kawasan itu, Kamis 5 Desember 2019 petang. Babi terlihat berkeliaran di luar kandang dan RPH. Babi berwana merah muda bejumlah 6 ekor terlihat hanya beberapa meter dari pagar RPH.
Salah satu penjaga menggunakan kayu terlihat berjaga di sekitaran babi. Ia kemudian tampak sibuk mengarahkan babi ke RPH yang terlihat bersebrangan dengan kayu.
Meski tak sebanyak saat menggembala kambing maupun sapi. Namun penjaga terlihat sulit menggiringnya, beberapa kali kayu yang dibawanya dipukulkan ke aspal agar membuat takut babi.
Di tengah jalan, beberapa babi juga terlihat asyik bermain di kubangan lumpur. Mungkin itu yang membuat penggembala sulit mengatur. Beberapa kendaraan terlihat sulit melintas. Imbasnya antrean mengular terlihat di kawasan itu.
Menanggapi hal ini Dirut PD Dharma Jaya Raditya Endra Budiman pun angkat bicara. Radit mengatakan masalah penyeberangan hewan ke RPH akan diselesaikanya dengan oleh Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahana Pangan (DKPKP). Radit mengatakan bila kedepan persoalan distribusi hewan babi bisa saja menggunakan truk.
"Makanya saya koordinasi dengan DKPKP kan belom jadi (kandangnya) belom 100 persen siap. Nanti kita akan bicarakan, yang pasti enggk akan kejalananlah, mungkin diangkut pakai truk. Enggak mungkin disuruh nyebrang itu babi," tandas Radit dikonfirmasi.
Sementara mengenai usulan DPRD menutup RPH Babi, Radit mengatakan, RPH didirikan untuk mengontrol peredaran daging babi di Jakarta. Selain itu, lanjut Radit, pihaknya mengatakan pemusatan RPH babi di Kapuk untuk memisahkan hewan halal dan tidak halal diperjualbelikan di sekitar Jakarta.
"Juga pemisahan antara halal dan haram kan pemotongan itu kita pisahin. Intinya itu sebenarnya," tambah Radit.
Dengan alasan itulah Radit mengatakan, hingga saat ini produksi hewan potong babi di Kapuk masih berjalan normal seperti biasa. Desakan akan ditutup oleh DPRD ditegaskan Radit tak mengganggu aktivitas di sana.
(mhd)
