Anggota DPR Asal Papua Desak Pemerintah Segera Lakukan Pemekaran
Sabtu, 16 November 2019 - 09:37 WIB
Anggota DPR Asal Papua Desak Pemerintah Segera Lakukan Pemekaran
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR RI asal Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie meminta pemerintah pusat segera melakukan pemekaran di provinsi Papua. Pemekaran provinsi tersebut di yakini dapat membawa Papua semakin maju dari segi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Jimmy mengatakan, pemekaran Papua itu merupakan wacana yang sudah menjadi gagasan sejak 18 tahun lalu. Dia berharap, pemerintah serius dalam pemekaran Papua. Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Mendagri Tito Karnavian, diharapkan bisa menyerap aspirasi keinginan masyarakat Papua. Dia pun berencana untuk menemui mereka.
"Dengan adanya pemekaran, Papua akan semakin maju dari segi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Saya pikir kalau ditanya setuju atau tidak, saya setuju," kata Jimmy di kawasan Jakarta Pusat, Kamis 14 November 2019.
Jimmy menjelaskan, pemekaran Papua merupakan peluang bagus untuk masyarakat Papua. Dia menyayangkan sejumlah pihak yang masih menolak dengan rencana pemekaran. Menurutnya, dengan adanya pemekaran, lapangan pekerjaan akan terbuka.
"Saya pikir dampaknya banyak. Terutama orang asli Papua yang selama ini, mengeluh betapa generasi muda yang berpendidikan, lalu nganggur, akan ada pembukaan lapangan pekerjaan. Mereka bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil, pasti membutuhkan itu. Keluhan masyarakat Papua tidak menduduki jabatan penting, dengan ini mereka akan menduduki jabatan penting," ungkapnya.
Jimmy yang sempat mengenyam pendidikan di Nabire ini, mengaku akan bersedia membantu pemekaran Papua. Sebab, dia berpengalaman dalam memekarkan Irian Jaya Barat yang saat ini Papua Barat. "Saya bersedia saja. Kalau saya diminta bantu untuk merealisasikan ini. Kalau Papua Tengah, saya ini besar di Nabire," tuturnya.
Namun, dia menyarankan kepada masyarakat Papua yang tengah memperjuangkan pemekaran ini, untuk tidak saling berbenturan hanya karena perbedaan pendapat di mana lokasi ibu kota atau siapa yang akan mengisi jabatan tertentu.
"Jangan berbenturan karena siapa yang akan jadi gubernur, ibu kota ada di mana, itu tidak penting. Jadi harus bijaksana," imbuh Jimmy.
Sebelumnya para tokoh Papua meminta bumi Cenderawasih terbagi hingga 5 provinsi selain Papua dan Papua Barat. Namun, Presiden Jokowi menyetujui pemekaran Papua terbagi atas 2-3 wilayah.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan idealnya ada tiga provinsi lagi di Papua. Namun, anggaran yang terbatas membuat pemerintah pusat hanya bisa menyetujui penambahan dua provinsi lagi.
Dua calon provinsi baru itu adalah Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah. Papua Selatan bakal mencakup Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kota Merauke. Adapun Papua Tengah mencakup wilayah adat Meepago dan La Pago.
Jimmy mengatakan, pemekaran Papua itu merupakan wacana yang sudah menjadi gagasan sejak 18 tahun lalu. Dia berharap, pemerintah serius dalam pemekaran Papua. Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Mendagri Tito Karnavian, diharapkan bisa menyerap aspirasi keinginan masyarakat Papua. Dia pun berencana untuk menemui mereka.
"Dengan adanya pemekaran, Papua akan semakin maju dari segi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Saya pikir kalau ditanya setuju atau tidak, saya setuju," kata Jimmy di kawasan Jakarta Pusat, Kamis 14 November 2019.
Jimmy menjelaskan, pemekaran Papua merupakan peluang bagus untuk masyarakat Papua. Dia menyayangkan sejumlah pihak yang masih menolak dengan rencana pemekaran. Menurutnya, dengan adanya pemekaran, lapangan pekerjaan akan terbuka.
"Saya pikir dampaknya banyak. Terutama orang asli Papua yang selama ini, mengeluh betapa generasi muda yang berpendidikan, lalu nganggur, akan ada pembukaan lapangan pekerjaan. Mereka bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil, pasti membutuhkan itu. Keluhan masyarakat Papua tidak menduduki jabatan penting, dengan ini mereka akan menduduki jabatan penting," ungkapnya.
Jimmy yang sempat mengenyam pendidikan di Nabire ini, mengaku akan bersedia membantu pemekaran Papua. Sebab, dia berpengalaman dalam memekarkan Irian Jaya Barat yang saat ini Papua Barat. "Saya bersedia saja. Kalau saya diminta bantu untuk merealisasikan ini. Kalau Papua Tengah, saya ini besar di Nabire," tuturnya.
Namun, dia menyarankan kepada masyarakat Papua yang tengah memperjuangkan pemekaran ini, untuk tidak saling berbenturan hanya karena perbedaan pendapat di mana lokasi ibu kota atau siapa yang akan mengisi jabatan tertentu.
"Jangan berbenturan karena siapa yang akan jadi gubernur, ibu kota ada di mana, itu tidak penting. Jadi harus bijaksana," imbuh Jimmy.
Sebelumnya para tokoh Papua meminta bumi Cenderawasih terbagi hingga 5 provinsi selain Papua dan Papua Barat. Namun, Presiden Jokowi menyetujui pemekaran Papua terbagi atas 2-3 wilayah.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan idealnya ada tiga provinsi lagi di Papua. Namun, anggaran yang terbatas membuat pemerintah pusat hanya bisa menyetujui penambahan dua provinsi lagi.
Dua calon provinsi baru itu adalah Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah. Papua Selatan bakal mencakup Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kota Merauke. Adapun Papua Tengah mencakup wilayah adat Meepago dan La Pago.
(wib)
