Pemekaran Papua Bentuk Keseriusan Pemerintah Membangun Kesejahteraan Masyarakat
Kamis, 04 Agustus 2022 - 17:01 WIB
loading...
Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo mengatakan, sebenarnya pemekaran Provinsi Papua ini selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan di Papua. (Ist)
A
A
A
JAYAPURA - DPR RI mengesahkan UU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Ketiga UU yang disahkan tersebut yakni, UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Pegunungan. UU tersebut dinilai menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua sekaligus bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia.
Hal itu terungkap dalam Webinar “Expansion of Papua Province For The Youth Generation,”. Hadir dalam seminar tersebut, Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo, tokoh pemuda Papua Gazali H Renngiwuryang dan Pengamat politik dan akademisi UIN Jakarta Robi Sugara.
Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo mengatakan, sebenarnya pemekaran Provinsi Papua ini selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan di Papua. Ini adalah kebijakan yang sangat luar biasa yang diberikan pemerintah RI melalui Presiden Jokowi, sebagai bentuk keseriusan dalam membangun kesejahteraan masyarakat Papua.
“Pemekaran ini perlu karena kondisi geografis yang lebih luas dua kali lebih dari Pulau Jawa, sehingga membutuhkan rentang kendali yang diperlebar supaya pelayanan publik kepada masyarakat yang tidak pernah atau jarang terlayani bisa terwujud. Selain itu, juga dapat mengurangi anggaran khususnya transportasi dan akomodasi,” katanya, Kamis (4/8/2022).
Masyarakat Papua sebagian besar ada di pegunungan, sehingga para aparat negara membutuhkan biaya yang cukup besar dalam hal transportasi. Pemekaran provinsi ini adalah cara pemerintah memperluas pelayanan publik kepada masyarakat supaya perhatian dari pemerintah itu betul-betul bisa merata.
Menurut dia, tiga provinsi baru tersebut akan menyerap SDM-SDM, khususnya dari warga asli Papua yang tentunya menguntungkan generasi muda yang memiliki kemampuan dari berbagai bidang. Kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pemekaran ini, semestinya mereka sampaikan.
Jangan menggunakan cara-cara yang tidak relevan dengan memprovokasi masyarakat hanya karena menolak kebijakan ini, dan menuduh akan adanya transmigrasi besar-besaran ke Papua, orang asli Papua akan dibunuh, akan adanya penambahan pasukan dan lain-lain.
Hal itu terungkap dalam Webinar “Expansion of Papua Province For The Youth Generation,”. Hadir dalam seminar tersebut, Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo, tokoh pemuda Papua Gazali H Renngiwuryang dan Pengamat politik dan akademisi UIN Jakarta Robi Sugara.
Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo mengatakan, sebenarnya pemekaran Provinsi Papua ini selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan di Papua. Ini adalah kebijakan yang sangat luar biasa yang diberikan pemerintah RI melalui Presiden Jokowi, sebagai bentuk keseriusan dalam membangun kesejahteraan masyarakat Papua.
“Pemekaran ini perlu karena kondisi geografis yang lebih luas dua kali lebih dari Pulau Jawa, sehingga membutuhkan rentang kendali yang diperlebar supaya pelayanan publik kepada masyarakat yang tidak pernah atau jarang terlayani bisa terwujud. Selain itu, juga dapat mengurangi anggaran khususnya transportasi dan akomodasi,” katanya, Kamis (4/8/2022).
Masyarakat Papua sebagian besar ada di pegunungan, sehingga para aparat negara membutuhkan biaya yang cukup besar dalam hal transportasi. Pemekaran provinsi ini adalah cara pemerintah memperluas pelayanan publik kepada masyarakat supaya perhatian dari pemerintah itu betul-betul bisa merata.
Menurut dia, tiga provinsi baru tersebut akan menyerap SDM-SDM, khususnya dari warga asli Papua yang tentunya menguntungkan generasi muda yang memiliki kemampuan dari berbagai bidang. Kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pemekaran ini, semestinya mereka sampaikan.
Jangan menggunakan cara-cara yang tidak relevan dengan memprovokasi masyarakat hanya karena menolak kebijakan ini, dan menuduh akan adanya transmigrasi besar-besaran ke Papua, orang asli Papua akan dibunuh, akan adanya penambahan pasukan dan lain-lain.
Lihat Juga :
