Diperiksa BK DPRD DKI, William Beberkan Kronologi Postingannya
Selasa, 12 November 2019 - 18:27 WIB
Diperiksa BK DPRD DKI, William Beberkan Kronologi Postingannya
A
A
A
JAKARTA - Diduga melakukan pelanggaran etik, anggota DPRD DKI William Aditya Sarana diperiksa badan kehormatan DPRD DKI Jakarta. Pemeriksaan ini terkait soal postingan politikus PSI mengenai rancangan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI tahun 2020.
Usai pemeriksaan, Willam mengatakan kalau apa yang dilakukannya merupakan sikap kritis dalam upaya mencegah mark up anggaran DKI Jakarta. Menurut Willam suasana di dalam ruangan Badan Kehormatan sangat kondusif.
"Mungkin nanti tinggal tunggu saja dari BK. Pada intinya semuanya setuju bahwa ini sikap kritis," kata Willam di gedung DPRD DKI, Jalan Kebin Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
Willam menggaris bawahi, keinginan PSI untuk mengupload kejanggalan rancangan APBD DKI 2020 ke media sosial agar masyarakat DKI Jakarta mengetahui hal tersebut. Bukan untuk menjadi gaduh, itu semua sudah menjadi tanggung jawab anggota dewan untuk membuka semua kejanggalan yang ada di Pemerintaha Provinsi DKI. (Baca: Diduga Langgar Kode Etik, Politikus PSI Dilaporkan ke BK DPRD DKI )
"Tadi saya menjawab apa yang ditanyakan. Salah satunya terkait kronologi kami upload itu ke media sosial. Sikap poltik kami dari PSI memang ingin APBD rancangan hukum diupload. Itu tujuan kami upload di media sosial," ujarnya.
Willam menuturkan, saat ini PSI sendiri tidak mau terbelenggu dengan aduan tersebut. Karena apa yang dilakukan merupakan suatu keharusan dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di DPRD DKI Jakarta.
Usai pemeriksaan, Willam mengatakan kalau apa yang dilakukannya merupakan sikap kritis dalam upaya mencegah mark up anggaran DKI Jakarta. Menurut Willam suasana di dalam ruangan Badan Kehormatan sangat kondusif.
"Mungkin nanti tinggal tunggu saja dari BK. Pada intinya semuanya setuju bahwa ini sikap kritis," kata Willam di gedung DPRD DKI, Jalan Kebin Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
Willam menggaris bawahi, keinginan PSI untuk mengupload kejanggalan rancangan APBD DKI 2020 ke media sosial agar masyarakat DKI Jakarta mengetahui hal tersebut. Bukan untuk menjadi gaduh, itu semua sudah menjadi tanggung jawab anggota dewan untuk membuka semua kejanggalan yang ada di Pemerintaha Provinsi DKI. (Baca: Diduga Langgar Kode Etik, Politikus PSI Dilaporkan ke BK DPRD DKI )
"Tadi saya menjawab apa yang ditanyakan. Salah satunya terkait kronologi kami upload itu ke media sosial. Sikap poltik kami dari PSI memang ingin APBD rancangan hukum diupload. Itu tujuan kami upload di media sosial," ujarnya.
Willam menuturkan, saat ini PSI sendiri tidak mau terbelenggu dengan aduan tersebut. Karena apa yang dilakukan merupakan suatu keharusan dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di DPRD DKI Jakarta.
(ysw)
