KUPA PPAS APBD DKI 2021 Disepakati Rp79,52 Triliun
Selasa, 12 Oktober 2021 - 15:13 WIB
loading...
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Taufik.Foto/SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta menyepakati rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD DKI 2021 sebesar Rp79,52 triliun. KUPA-PPAS APBD DKI Jakarta 2021 ini segera ditetapkan melalui MoU dalam rapat paripurna pada Rabu, 13 Oktober 2021 besok.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Taufik mengatakan, besaran angka tersebut disepakati setelah KUPA-PPAS APBD DKI dibahas di tingkatan komisi-komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja, Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga penelitian akhir pimpinan dewan dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab).“Angkanya Rp79,52 triliun,” kata Taufik pada Selasa (12/10/2021).
Politisi Partai Gerindra itu merinci besaran angka tersebut diproyeksikan kepada sejumlah postur yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp44,81 triliun, Pendapatan transfer Rp16,87 triliun, dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) lima BUMD sebesar Rp9,66 triliun. Baca: Ariza Ngaku Belum Kepikiran Maju Cagub DKI Jakarta
Sedangkan, untuk postur belanja daerah Rp69,62 triliun, Belanja Operasi Rp34,69 triliun, dan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp2,51 triliun. “Untuk selanjutnya rancangan KUPA-PPAS APBD DKI 2021 ini akan segera ditetapkan melalui MoU dalam rapat paripurna pada Rabu 13 Oktober 2021 mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri memastikan segera berkoordinasi secara internal agar penyajian rancangan KUPA-PPAS APBD DKI 2021 terus disempurnakan.
“Setelah ini SKPD akan melakukan perbaikan hasil putusan ini dan akan melakukan penyesuaian kode rekening atau komponen belanja atas berdasarkan putusan hari ini,” ujar Edi.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Taufik mengatakan, besaran angka tersebut disepakati setelah KUPA-PPAS APBD DKI dibahas di tingkatan komisi-komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja, Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga penelitian akhir pimpinan dewan dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab).“Angkanya Rp79,52 triliun,” kata Taufik pada Selasa (12/10/2021).
Politisi Partai Gerindra itu merinci besaran angka tersebut diproyeksikan kepada sejumlah postur yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp44,81 triliun, Pendapatan transfer Rp16,87 triliun, dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) lima BUMD sebesar Rp9,66 triliun. Baca: Ariza Ngaku Belum Kepikiran Maju Cagub DKI Jakarta
Sedangkan, untuk postur belanja daerah Rp69,62 triliun, Belanja Operasi Rp34,69 triliun, dan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp2,51 triliun. “Untuk selanjutnya rancangan KUPA-PPAS APBD DKI 2021 ini akan segera ditetapkan melalui MoU dalam rapat paripurna pada Rabu 13 Oktober 2021 mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri memastikan segera berkoordinasi secara internal agar penyajian rancangan KUPA-PPAS APBD DKI 2021 terus disempurnakan.
“Setelah ini SKPD akan melakukan perbaikan hasil putusan ini dan akan melakukan penyesuaian kode rekening atau komponen belanja atas berdasarkan putusan hari ini,” ujar Edi.
(hab)
Lihat Juga :
