Revisi PAD Jadi Rp56,7 T, DPRD Anggap Pemprov DKI Pesimistis
Rabu, 23 Oktober 2019 - 23:08 WIB
Revisi PAD Jadi Rp56,7 T, DPRD Anggap Pemprov DKI Pesimistis
A
A
A
JAKARTA - Setelah mengusulkan APBD DKI tahun 2020 naik menjadi Rp95,6 triliun, Pemprov DKI merevisi usulan tersebut menjadi Rp89 triliun atau sama dengan tahun 2019. Salah sau yang direvisi adalah pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp57,71 triliun menjadi Rp56,71 triliun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta S Andyka terkejut dengan adanya penyesuaian usulan KUA PPAS yang mencapai Rp6 triliun dan bahkan pendapatan asli daerah (PAD) pun menurun dari Rp57,71 triliun menjadi Rp56,71 triliun.
Dia menyebut bahwa PAD hasil revisi ini tampak pesimistis. Dirinya mempertanyakan apakah penurunan usulan anggaran ini untuk mengantisipasi adanya dana yang tidak cair. "Dari pajak daerah direvisi kok pesimis sekali," ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Rabu (23/10/2019).
Andyka juga menyoroti dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta yang terbilang besar meski sudah mengalami penurunan dari Rp9,7 triliun jadi Rp8 triliun.
"Terkait pemberian pinjaman daerah dari 2 jadi 1 (turun Rp1 triliun) kami ingin bilang PMD tidak terlalu jadi prioritas tapi belanja yang bersentuhan dengan masyarakat itu yang diprioritaskan," ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyisir ulang rencana anggaran 2020. Penyisiran untuk memastikan tidak ada anggaran yang terbuang. Menurutnya jangan sampai ada pengeluaran yang tidak perlu.
"Kalau tidak perlu, ya nggak usah dikeluarkan. Diberikan kepada tempat lain yang lebih penting," pungkasnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta S Andyka terkejut dengan adanya penyesuaian usulan KUA PPAS yang mencapai Rp6 triliun dan bahkan pendapatan asli daerah (PAD) pun menurun dari Rp57,71 triliun menjadi Rp56,71 triliun.
Dia menyebut bahwa PAD hasil revisi ini tampak pesimistis. Dirinya mempertanyakan apakah penurunan usulan anggaran ini untuk mengantisipasi adanya dana yang tidak cair. "Dari pajak daerah direvisi kok pesimis sekali," ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Rabu (23/10/2019).
Andyka juga menyoroti dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta yang terbilang besar meski sudah mengalami penurunan dari Rp9,7 triliun jadi Rp8 triliun.
"Terkait pemberian pinjaman daerah dari 2 jadi 1 (turun Rp1 triliun) kami ingin bilang PMD tidak terlalu jadi prioritas tapi belanja yang bersentuhan dengan masyarakat itu yang diprioritaskan," ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyisir ulang rencana anggaran 2020. Penyisiran untuk memastikan tidak ada anggaran yang terbuang. Menurutnya jangan sampai ada pengeluaran yang tidak perlu.
"Kalau tidak perlu, ya nggak usah dikeluarkan. Diberikan kepada tempat lain yang lebih penting," pungkasnya.
(ysw)
