Wali Kota Palu Kuatkan Koordinasi Penanganan Bencana Palu
A
A
A
PALU - Wali Kota Palu Hidayat menghadiri sekaligus memimpin langsung pertemuan dalam rangka menguatkan koordinasi dan melancarkan sistem penanganan bencana alam di Kota Palu.
Pertemuan dilaksanakan di Ruang rapat Bantaya pada Selasa, (27/08/2019).
Pertemuan yang digagas oleh BPBD Kota Palu tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala OPD dan instansi terkait yakni camat, lurah serta sejumlah organisasi dan cluster penanganan bencana di wilayah Kota Palu.
Ikut mendampingi kepala BPBD Kota Palu, Resly Tampubolon dan Dharma Gunawan Mochtar, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu,
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan progres hunian sementara yang dibangun oleh PUPR dan NGO tanggal 1 Agustus 2019 serta rekapitulasi relokasi pilihan huntap korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi menurut kecamatan dan kelurahan per 10 agustus 2019.
Wali Kota Palu berharap kepada para NGO agar bersinergi dengan pemerintah dalam hal progresnya di lapangan. Ia juga berharap NGO memberikan laporan pada pemerintah dalam hal ini BPBD Kota Palu. "NGO jangan hanya berkoordinasi dengan pihak kecamatan atau kelurahan namun ke pihak yang lebih berkompeten dalam hal ini pihak BPBD Kota Palu,"ungkapnya.
Wali Kota juga menawarkan NGO bisa berkantor di Kantor Wali Kota Palu agar memudahkan koordinasi.
Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Palu juga menyesalkan adanya warga yang mengambil kunci bilik huntara namun tidak menempatinya Terkait hal ini Wali Kota akan menindak tegas, yakni mengambil alih bilik huntara yang tidak ditempati dan diserahkan kepada warga yang lebih membutuhkan.
Pertemuan dilaksanakan di Ruang rapat Bantaya pada Selasa, (27/08/2019).
Pertemuan yang digagas oleh BPBD Kota Palu tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala OPD dan instansi terkait yakni camat, lurah serta sejumlah organisasi dan cluster penanganan bencana di wilayah Kota Palu.
Ikut mendampingi kepala BPBD Kota Palu, Resly Tampubolon dan Dharma Gunawan Mochtar, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu,
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan progres hunian sementara yang dibangun oleh PUPR dan NGO tanggal 1 Agustus 2019 serta rekapitulasi relokasi pilihan huntap korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi menurut kecamatan dan kelurahan per 10 agustus 2019.
Wali Kota Palu berharap kepada para NGO agar bersinergi dengan pemerintah dalam hal progresnya di lapangan. Ia juga berharap NGO memberikan laporan pada pemerintah dalam hal ini BPBD Kota Palu. "NGO jangan hanya berkoordinasi dengan pihak kecamatan atau kelurahan namun ke pihak yang lebih berkompeten dalam hal ini pihak BPBD Kota Palu,"ungkapnya.
Wali Kota juga menawarkan NGO bisa berkantor di Kantor Wali Kota Palu agar memudahkan koordinasi.
Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Palu juga menyesalkan adanya warga yang mengambil kunci bilik huntara namun tidak menempatinya Terkait hal ini Wali Kota akan menindak tegas, yakni mengambil alih bilik huntara yang tidak ditempati dan diserahkan kepada warga yang lebih membutuhkan.
(atk)