Menerima LHP Pertama dan Mendapat WTP dari BPK RI, Pemkab Muba Banjir Pujian
Selasa, 23 April 2019 - 15:11 WIB
Menerima LHP Pertama dan Mendapat WTP dari BPK RI, Pemkab Muba Banjir Pujian
A
A
A
SEKAYU - Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 pertama se-Indonesia kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI dan dari LHP tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-6, Pemkab Muba menuai apresiasi dari fraksi-fraksi DPRD Muba.
Seperti yang disampaikan delapan Fraksi DPRD Muba pada rapat paripurna dalam rangka pemandangan umum fraksi terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018, oleh Bupati Muba H Dodi Reza Alex, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muba, Selasa (23/4/2019).
Apresiasi itu di antaranya disampaikan juru bicara Fraksi PAN Sumarno berharap kepada Bupati dan Jajaran Pemkab Muba bersyukur tentang apa yang telah diraih pada tahun 2018, dan tetap terus melakukan perbaikan serta peningkatan agar APBD dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran masyarakat menuju Muba Maju Berjaya 2022.
"Sektor pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, kami berharap Bupati Muba menunjuk tim pengawas sehingga pembangunan lebih berkualitas untuk dimanfaatkan masyarakat juga bertahan dengan waktu yang lebih lama,"ujar Sumarno pada Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Muba Abusari Burhan SH MSi dan dihadiri Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Wakil Bupati Muba Beni Hernedi tersebut.
Fraksi PDIP Sodingun SH mengucapkan selamat atas capaian yang tak luput dari kerja keras bersama itu, dan berharap dapat dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang.
"Namun hal ini jangan membuat kita terlena, kami mengingatkan Pemkab Muba agar terus berupaya meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ucapnya.
Senada Fraksi Partai Golkar Hj Mery mengatakan setelah menyimak pidato Bupati Muba Muba pada Rapat Paripurna (22/4/2019) lalu, suatu kebanggaan bagi Kabupaten Muba yang mendapat WTP ke-6 dari LHP BPK RI.
"Selain itu kami Fraksi Golkar menghimbau kepada Pemkab Muba untuk memperhatikan sektor-sektor yang belum mencapai target di tahun lalu, dan kami berharap agar kita kedepannya bekerja secara profesional untuk kepentingan masyarakat," tandas Jubir Fraksi Partai Golkar itu.
Seperti yang disampaikan delapan Fraksi DPRD Muba pada rapat paripurna dalam rangka pemandangan umum fraksi terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018, oleh Bupati Muba H Dodi Reza Alex, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muba, Selasa (23/4/2019).
Apresiasi itu di antaranya disampaikan juru bicara Fraksi PAN Sumarno berharap kepada Bupati dan Jajaran Pemkab Muba bersyukur tentang apa yang telah diraih pada tahun 2018, dan tetap terus melakukan perbaikan serta peningkatan agar APBD dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran masyarakat menuju Muba Maju Berjaya 2022.
"Sektor pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, kami berharap Bupati Muba menunjuk tim pengawas sehingga pembangunan lebih berkualitas untuk dimanfaatkan masyarakat juga bertahan dengan waktu yang lebih lama,"ujar Sumarno pada Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Muba Abusari Burhan SH MSi dan dihadiri Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Wakil Bupati Muba Beni Hernedi tersebut.
Fraksi PDIP Sodingun SH mengucapkan selamat atas capaian yang tak luput dari kerja keras bersama itu, dan berharap dapat dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang.
"Namun hal ini jangan membuat kita terlena, kami mengingatkan Pemkab Muba agar terus berupaya meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ucapnya.
Senada Fraksi Partai Golkar Hj Mery mengatakan setelah menyimak pidato Bupati Muba Muba pada Rapat Paripurna (22/4/2019) lalu, suatu kebanggaan bagi Kabupaten Muba yang mendapat WTP ke-6 dari LHP BPK RI.
"Selain itu kami Fraksi Golkar menghimbau kepada Pemkab Muba untuk memperhatikan sektor-sektor yang belum mencapai target di tahun lalu, dan kami berharap agar kita kedepannya bekerja secara profesional untuk kepentingan masyarakat," tandas Jubir Fraksi Partai Golkar itu.
(akn)
