Bupati Pasangkayu Tegaskan Produk Unggulan Desa
A
A
A
PASANGKAYU - Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pasangkayu menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2018 dan persiapan penyusunan RKPDesa tahun 2020, Rabu (20/3/2019).
Rapat koordinasi berlangsung di ruang pola kantor bupati Pasangkayu dan dihadiri oleh Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa, Wakil Bupati Muhammad Saal, Sekkab Pasangkayu Firman, Asisten Bidang Pemerintahan Makmur, para staf khusus bupati, dan seluruh jajaran pemerintah desa se-Kabuaten Pasangkayu.
Bupati Agus mengatakan, rapat koordinasi penting dilaksanakan pada awal tahun 2019 selain bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2018 juga sekaligus persiapan penyusunan RKPDesa tahun 2020.
"Pelaksanaan program desa tahun 2018, dan mematangkan perencanaan program desa tahun 2020 juga sekaligus melihat kesiapan desa dalam pelaksanaan program tahun 2019," tandasnya.
Pada rapat evaluasi ini agus menjelaskan kepada seluruh desa dan para kepala dusun, agar memastikan anggaran desa yang telah didapatkan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Untuk semua pihak yang ada di desa harus melaksanakan perencanaan yang matang sesuai visi misi masing-masing kepala desa yang diintegrasikan dengan visi misi bupati dan wakil bupati.
"Setiap kegaiatan yang ada di desa harus direncanakan, dilaksanakan dan diawasi dengan baik, tidak boleh bertentangan dengan visi misi bupati dan kepala desa," tegas Agus.
Semua pihak harus terlibat dalam pengawasan dana desa termasuk BPD dan para kepala dusun. Anggaran harus tepat sasaran dan bermanfaat manfaat. Prinsip-prinsip penganggaran yang benar.
Untuk itu bupati dua periode ini lebih jauh menjelaskan, dengan dana desa yang sudah cukup besar, sangat diharapkan setiap desa memiliki prestasi desa serta memiliki program unggulan desa, yang dapat ditampilkan di masyarakat.
"Apa prestasi desa selama penggunaan dana yang sudah besar, negara harus hadir ditengah- ditengah masyarakat yang lagi kesusahan. Agar didesa semua bisa terbangun dengan baik. Dibangun dari desa ke kota," papar Agus.
Pemerintahan harus tegak lurus ke atas untuk bisa memaksimalkan pembangunan desa. Desa dibangun dengan kerangka kebersamaan. Dengan demikian diharapkan program pembangunan di desa bisa terencana dan berjalan dengan baik.
Agus menekankan, untuk tahun anggaran 2019 dan perencanaan program tahun 2020 Pemkab Pasangkayu menginginkan program pembangunan di desa tidak fokus pada pembangunan fisik saja, tapi juga fokus pada sektor pemberdayaan masyarakat.
Program pemberdayaan dimaksud seperti pengembangan UMKM, BUMDes, dan destinasi wisata. Ini dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi pendapatan lokal desa, dalam rangka penguatan pondasi ekonomi desa.
“Ke depan diharapakan prioritas penggunaan anggaran desa itu pada sektor pemberdayaan. juga menginginkan desa memaksimalkan lahan-lahan aset desa untuk kepentingan pengembangan ekonomi,” ujarnya.
Rapat koordinasi berlangsung di ruang pola kantor bupati Pasangkayu dan dihadiri oleh Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa, Wakil Bupati Muhammad Saal, Sekkab Pasangkayu Firman, Asisten Bidang Pemerintahan Makmur, para staf khusus bupati, dan seluruh jajaran pemerintah desa se-Kabuaten Pasangkayu.
Bupati Agus mengatakan, rapat koordinasi penting dilaksanakan pada awal tahun 2019 selain bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2018 juga sekaligus persiapan penyusunan RKPDesa tahun 2020.
"Pelaksanaan program desa tahun 2018, dan mematangkan perencanaan program desa tahun 2020 juga sekaligus melihat kesiapan desa dalam pelaksanaan program tahun 2019," tandasnya.
Pada rapat evaluasi ini agus menjelaskan kepada seluruh desa dan para kepala dusun, agar memastikan anggaran desa yang telah didapatkan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Untuk semua pihak yang ada di desa harus melaksanakan perencanaan yang matang sesuai visi misi masing-masing kepala desa yang diintegrasikan dengan visi misi bupati dan wakil bupati.
"Setiap kegaiatan yang ada di desa harus direncanakan, dilaksanakan dan diawasi dengan baik, tidak boleh bertentangan dengan visi misi bupati dan kepala desa," tegas Agus.
Semua pihak harus terlibat dalam pengawasan dana desa termasuk BPD dan para kepala dusun. Anggaran harus tepat sasaran dan bermanfaat manfaat. Prinsip-prinsip penganggaran yang benar.
Untuk itu bupati dua periode ini lebih jauh menjelaskan, dengan dana desa yang sudah cukup besar, sangat diharapkan setiap desa memiliki prestasi desa serta memiliki program unggulan desa, yang dapat ditampilkan di masyarakat.
"Apa prestasi desa selama penggunaan dana yang sudah besar, negara harus hadir ditengah- ditengah masyarakat yang lagi kesusahan. Agar didesa semua bisa terbangun dengan baik. Dibangun dari desa ke kota," papar Agus.
Pemerintahan harus tegak lurus ke atas untuk bisa memaksimalkan pembangunan desa. Desa dibangun dengan kerangka kebersamaan. Dengan demikian diharapkan program pembangunan di desa bisa terencana dan berjalan dengan baik.
Agus menekankan, untuk tahun anggaran 2019 dan perencanaan program tahun 2020 Pemkab Pasangkayu menginginkan program pembangunan di desa tidak fokus pada pembangunan fisik saja, tapi juga fokus pada sektor pemberdayaan masyarakat.
Program pemberdayaan dimaksud seperti pengembangan UMKM, BUMDes, dan destinasi wisata. Ini dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi pendapatan lokal desa, dalam rangka penguatan pondasi ekonomi desa.
“Ke depan diharapakan prioritas penggunaan anggaran desa itu pada sektor pemberdayaan. juga menginginkan desa memaksimalkan lahan-lahan aset desa untuk kepentingan pengembangan ekonomi,” ujarnya.
(akn)