Mediasi Gagal, Penyelesaian Ganti Rugi Tol Cipali lewat Persidangan
Senin, 04 Maret 2019 - 14:01 WIB
Mediasi Gagal, Penyelesaian Ganti Rugi Tol Cipali lewat Persidangan
A
A
A
MAJALENGKA - Proses mediasi penyelesaian ganti rugi proyek pembangunan Tol Cipali gagal. Sebab, pihak tergugat bersikukuh menolak gugatan pihak penggugat yang menuntut revisi besaran ganti rugi. Karena itu, proses penyelesaian sengketa akan diselesaikan dalam proses persidangan.
"Mediasi gagal, pihak tergugat menolak untuk dilakukan revisi. Mereka menolak, tidak ada tawar menawar, dan memilih persidangan. Agenda sidang tanggal 2 April," kata salah satu pihak tergugat, Fahmi seusai proses mediasi di PN Majalengka, Senin (4/3/2019).
Dia menjelaskan, dalam gugatan tersebut, masyarakat terdampak penggusuran Tol Cipali tidak hanya menggugat pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka saja. Mereka juga menyertakan beberapa pihak, yakni Kemendagri, Kementrian PUPR, Gubernur, Tim Pengadaan Tanah (TPT) Pusat, TPT Kabupaten, dan PT Lintas Marga Sedaya sebagai tergugat.
Sementara, Fahmi menjelaskan, gugatan itu dilakukan lantaran besaran ganti rugi yang dinilai sangat kecil. Dia mengaku, dalam prosesnya, ada manipulasi yang dilakukan saat pembahasan ganti rugi lalu.
"Saat proses pembahasan harga, kami datang dan menandatangani tanda hadir. Namun, ternyata itu dianggap persetujuan harga ganti rugi sebesar Rp18.000 per meter. Jadi, sudah ada manipulasi pada awalnya," ungkap dia. (Baca juga; 3 Tahun Beroperasi, Tol Cipali Masih Menyisakan Persoalan Ganti Rugi )
"Mediasi gagal, pihak tergugat menolak untuk dilakukan revisi. Mereka menolak, tidak ada tawar menawar, dan memilih persidangan. Agenda sidang tanggal 2 April," kata salah satu pihak tergugat, Fahmi seusai proses mediasi di PN Majalengka, Senin (4/3/2019).
Dia menjelaskan, dalam gugatan tersebut, masyarakat terdampak penggusuran Tol Cipali tidak hanya menggugat pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka saja. Mereka juga menyertakan beberapa pihak, yakni Kemendagri, Kementrian PUPR, Gubernur, Tim Pengadaan Tanah (TPT) Pusat, TPT Kabupaten, dan PT Lintas Marga Sedaya sebagai tergugat.
Sementara, Fahmi menjelaskan, gugatan itu dilakukan lantaran besaran ganti rugi yang dinilai sangat kecil. Dia mengaku, dalam prosesnya, ada manipulasi yang dilakukan saat pembahasan ganti rugi lalu.
"Saat proses pembahasan harga, kami datang dan menandatangani tanda hadir. Namun, ternyata itu dianggap persetujuan harga ganti rugi sebesar Rp18.000 per meter. Jadi, sudah ada manipulasi pada awalnya," ungkap dia. (Baca juga; 3 Tahun Beroperasi, Tol Cipali Masih Menyisakan Persoalan Ganti Rugi )
(wib)
