Musrembang Kecamatan Merupakan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Musrembang Kecamatan Merupakan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
A
A
A
PASANGKAYU - Acara Musrenbang Kecamatan tahun 2019, Kamis (21/02/2019) di Kantor Kecamatan Sarjo, Bambaira dan Bambalamotu, sangat berbeda dengan pelaksanaan Musrenbang tahun sebelumnya, karena dilaksanakan 1 hari dalam tiga kecamatan.
Hadir dalam kegiatan Musrenbang, Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa, Wakil Bupati Pasangkayu Muhammad Saal, Ketua DPRD Pasangkayu Lukman Said, Kepala Bappeda Litbang Arhamuddin, Kapolsek Bambalamotu, Staf Khusus Bupati Pasangkayu, Camat Pasangkayu, Para Kepala OPD, Para Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.
Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa dalam sambutannya saat pembukaan musrembang menjelaskan bahwa semuanya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasangkayu.
Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah ini, sesuai UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri No. 18 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Bupati lebih lanjut menjelaskan, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dukungan perencanaan pembangunan dalam bentuk Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD, telah mengamanatkan bahwa, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk perencanaan kerja pemerintah daerah yang sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati.
Hal itu lanjutnya, sebagai implementasi dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan kerja OPD nantinya. Berkenaan dengan hal tersebut tentunya pada kesempatan ini, Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kecamatan dan Bappeda Litbang Pasangkayu yang telah menyusun dengan baik kegiatan Musrenbang tahun 2019.
Diakhir sambutannya, Bupati Agus menuturkan secara runut bahwa, dimulai dari tahap awal penyusunan perencanaan pembangunan harus benar-benar memastikan bahwa program yang diusulkan prioritas di masing-masing kecamatan yang berhubungan dengan penguatan pelayanan publik, penguatan ekonomi kerakyatan, pemantapan dan ketersediaan infrastruktur yang memadai berkualitas dalam pelayanan publik.
Hadir dalam kegiatan Musrenbang, Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa, Wakil Bupati Pasangkayu Muhammad Saal, Ketua DPRD Pasangkayu Lukman Said, Kepala Bappeda Litbang Arhamuddin, Kapolsek Bambalamotu, Staf Khusus Bupati Pasangkayu, Camat Pasangkayu, Para Kepala OPD, Para Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.
Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa dalam sambutannya saat pembukaan musrembang menjelaskan bahwa semuanya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasangkayu.
Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah ini, sesuai UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri No. 18 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Bupati lebih lanjut menjelaskan, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dukungan perencanaan pembangunan dalam bentuk Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD, telah mengamanatkan bahwa, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk perencanaan kerja pemerintah daerah yang sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati.
Hal itu lanjutnya, sebagai implementasi dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan kerja OPD nantinya. Berkenaan dengan hal tersebut tentunya pada kesempatan ini, Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kecamatan dan Bappeda Litbang Pasangkayu yang telah menyusun dengan baik kegiatan Musrenbang tahun 2019.
Diakhir sambutannya, Bupati Agus menuturkan secara runut bahwa, dimulai dari tahap awal penyusunan perencanaan pembangunan harus benar-benar memastikan bahwa program yang diusulkan prioritas di masing-masing kecamatan yang berhubungan dengan penguatan pelayanan publik, penguatan ekonomi kerakyatan, pemantapan dan ketersediaan infrastruktur yang memadai berkualitas dalam pelayanan publik.
(akn)
Explore More