Pemkab Pasangkayu Raih Penghargaan SPIP dari BPKP RI
Jum'at, 07 Desember 2018 - 13:59 WIB
Pemkab Pasangkayu Raih Penghargaan SPIP dari BPKP RI
A
A
A
PASANGKAYU - Kabupaten Pasangkayu meraih penghargaan Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) level 3 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangun (BPKP) Republik Indonesia.
Menurut Kepala Inspektorat Pemkab Pasangkayu Rahmat K Turusi, prestasi tersebut patut dibanggakan. Dari beberapa kabupaten di Sulbar yang memperoleh penghargaan yang sama, Kabupaten Pasangkayu memperoleh penghargaan tertinggi.
"Penghargaan ini diberikan terkait dengan penilaian BPKP terhadap tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP di Pasangkayu," kata Kepala Inspektorat Pasangkayu Rahmat K Turusi yang mewakili Bupati Pasangkayu dalam penerimaan penghargaan tersebut, Jumat (7/12/2018).
Penghargaan diserahkan oleh Kepala Deputi BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Ernadhi Sudarmanto, di kantor perwakilan BPKP Sulbar, Rabu (5/12/2018).
“Meski kita adalah kabupaten termuda, namun kita memperoleh level tertinggi dari kabupaten lain di Sulbar. Yang lain ada yang dapat level dua dan satu. Penghargaan ini bukti komitmen bapak bupati terhadap upaya penguatan SPIP dan penyelenggaran pemerintahan di Pasangkayu,” tambah Rahmat.
Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa mengapresiasi penghargaan dari BPKP. Menurutnya, itu akan menjadi penyemangat untuk mencipatkan SPIP Pemkab Pasangkayu yang lebih handal ke depan.
"Raihan penghargaan pada level 3 ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, di mana semua Kementrian/Lembaga/Daerah (K/L/D) sudah mesti mencapai level 3 paling lambat tahun 2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019," kata Bupati Agus.
Bupati dua periode itu menyebut, sebagai wujud komitmen penyelenggaraan SPIP di Pemkab Pasangkayu pihaknya telah menerbitkan Perbup Nomor 18/2017 tentang SPIP, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 336/2017 tentang pembentukan Satgas SPIP.
“Dalam mengawal pencapaian standar SPIP yang lebih baik, kami telah bekerjasama dengan perwakilan BPKP Sulbar, antara lain dengan kerjasama pemanfaatan aplikasi SIMDA aset dan SIMDA keuangan, serta akan menerapkan SIMDA perencanaan pada tahun 2018 ini,” terangnya.
Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan penerapan SPIP yang lebih baik pihaknya mengaku telah mendelegasikan secara menyeluruh ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk perizinan dengan sistem daring, sementara dalam bidang pengelolaan kepegawaian pihaknya telah memiliki data base kepegawaian yang bisa diakses secara daring.
Selain itu, juga telah memberi dukungan kepada Inspektorat, berupa penambahan dan pengembangan SDM serta upaya pemenuhan anggaran pengawasan secara berkesinambungan. Kemudian atas bantuan dan petunjuk dari BPKP perwakilan Sulbar, pihaknya juga telah melaksanakan gerakan penilaian resiko secara serentak di Pasangkayu pada awal Maret lalu.
Ditegaskannya, penerepan SPIP bukan hanya sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, sebab kehadiran SPIP dirasakannya semakin memudahkan identifikasi dan pengendalian masalah. SPIP juga mesti dihadirkan dan diterapkan sebagai suatu kultur pengendalian yang menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.
“Kami bertekad dengan Maturitas SPIP level tiga yang kami raih dapat menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik. Kami juga menyadari masih adanya kelemahan-kelemahan, olehnya tetap diharapkan pembinaan berkelanjutan dari BPKP,” pungkasnya.
Menurut Kepala Inspektorat Pemkab Pasangkayu Rahmat K Turusi, prestasi tersebut patut dibanggakan. Dari beberapa kabupaten di Sulbar yang memperoleh penghargaan yang sama, Kabupaten Pasangkayu memperoleh penghargaan tertinggi.
"Penghargaan ini diberikan terkait dengan penilaian BPKP terhadap tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP di Pasangkayu," kata Kepala Inspektorat Pasangkayu Rahmat K Turusi yang mewakili Bupati Pasangkayu dalam penerimaan penghargaan tersebut, Jumat (7/12/2018).
Penghargaan diserahkan oleh Kepala Deputi BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Ernadhi Sudarmanto, di kantor perwakilan BPKP Sulbar, Rabu (5/12/2018).
“Meski kita adalah kabupaten termuda, namun kita memperoleh level tertinggi dari kabupaten lain di Sulbar. Yang lain ada yang dapat level dua dan satu. Penghargaan ini bukti komitmen bapak bupati terhadap upaya penguatan SPIP dan penyelenggaran pemerintahan di Pasangkayu,” tambah Rahmat.
Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa mengapresiasi penghargaan dari BPKP. Menurutnya, itu akan menjadi penyemangat untuk mencipatkan SPIP Pemkab Pasangkayu yang lebih handal ke depan.
"Raihan penghargaan pada level 3 ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, di mana semua Kementrian/Lembaga/Daerah (K/L/D) sudah mesti mencapai level 3 paling lambat tahun 2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019," kata Bupati Agus.
Bupati dua periode itu menyebut, sebagai wujud komitmen penyelenggaraan SPIP di Pemkab Pasangkayu pihaknya telah menerbitkan Perbup Nomor 18/2017 tentang SPIP, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 336/2017 tentang pembentukan Satgas SPIP.
“Dalam mengawal pencapaian standar SPIP yang lebih baik, kami telah bekerjasama dengan perwakilan BPKP Sulbar, antara lain dengan kerjasama pemanfaatan aplikasi SIMDA aset dan SIMDA keuangan, serta akan menerapkan SIMDA perencanaan pada tahun 2018 ini,” terangnya.
Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan penerapan SPIP yang lebih baik pihaknya mengaku telah mendelegasikan secara menyeluruh ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk perizinan dengan sistem daring, sementara dalam bidang pengelolaan kepegawaian pihaknya telah memiliki data base kepegawaian yang bisa diakses secara daring.
Selain itu, juga telah memberi dukungan kepada Inspektorat, berupa penambahan dan pengembangan SDM serta upaya pemenuhan anggaran pengawasan secara berkesinambungan. Kemudian atas bantuan dan petunjuk dari BPKP perwakilan Sulbar, pihaknya juga telah melaksanakan gerakan penilaian resiko secara serentak di Pasangkayu pada awal Maret lalu.
Ditegaskannya, penerepan SPIP bukan hanya sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, sebab kehadiran SPIP dirasakannya semakin memudahkan identifikasi dan pengendalian masalah. SPIP juga mesti dihadirkan dan diterapkan sebagai suatu kultur pengendalian yang menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.
“Kami bertekad dengan Maturitas SPIP level tiga yang kami raih dapat menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik. Kami juga menyadari masih adanya kelemahan-kelemahan, olehnya tetap diharapkan pembinaan berkelanjutan dari BPKP,” pungkasnya.
(akn)
