Kadis LH DKI Rinci Kejanggalan Surat Permohonan THR dari Sudin
Kamis, 31 Mei 2018 - 18:05 WIB
Kadis LH DKI Rinci Kejanggalan Surat Permohonan THR dari Sudin
A
A
A
JAKARTA - Beberapa hari terakhir beredar surat permohonan tunjangan hari raya (THR) yang mengatasnamakan Suku Dinas (Sudin) Kebersihan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Suku Dinas Kebersihan Tambora Jakarta Barat.
Menanggapi kabar tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji, mengatakan, surat edaran tersebut sangat janggal karena masih menggunakan nama Dinas Kebersihan. Padahal sejak awal 2017, Dinas Kebersihan DKI telah berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup.
"Coba lihat juga jabatan yang bertanda tangan, Kepala Dinas Kebersihan kecamatan. NIP-nya juga hanya 9 karakter, kini nomor induk PNS itu 18 karakter," ujar Isnawa kepada SINDOnews, Kamis (31/5/2018).
Isnawa juga menegaskan dari foto-foto surat permohonan THR itu terlalu banyak kejanggalan. (Baca juga: Sudin Minta THR ke Warga, Kadis LH Yakin Bukan Anak Buahnya)
"Banyak kejanggalannya. Saya sudah perintahkan Bidang Penegakan Hukum dan Sudin untuk menyelidiki masalah ini. Yang jelas tidak ada kebijakan dari dinas untuk meminta uang THR dari masyarakat," tegasnya.
Meski demikian, pihaknya akan menginvestigasi kasus tersebut. Pihaknya merasa dirugikan lantaran pelaku mencatut nama instansinya. Modus seperti ini memang beberapa kali terjadi menjelang hari raya di tahun-tahun sebelumnya. (Baca juga: Anies: Jika Ormas Memaksa Minta THR, Laporkan ke Polisi)
"Pelaku yang mengatasnamakan petugas kebersihan mengedarkan surat permohonan atau proposal permintaan tunjangan hari raya kepada pelaku usaha, pedagang dan pengelola kawasan komersial," tuturnya. (Baca juga: Ada Sudin 'Nakal' Minta THR ke Warga, Sandiaga Janji Beri Sanksi)
Menanggapi kabar tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji, mengatakan, surat edaran tersebut sangat janggal karena masih menggunakan nama Dinas Kebersihan. Padahal sejak awal 2017, Dinas Kebersihan DKI telah berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup.
"Coba lihat juga jabatan yang bertanda tangan, Kepala Dinas Kebersihan kecamatan. NIP-nya juga hanya 9 karakter, kini nomor induk PNS itu 18 karakter," ujar Isnawa kepada SINDOnews, Kamis (31/5/2018).
Isnawa juga menegaskan dari foto-foto surat permohonan THR itu terlalu banyak kejanggalan. (Baca juga: Sudin Minta THR ke Warga, Kadis LH Yakin Bukan Anak Buahnya)
"Banyak kejanggalannya. Saya sudah perintahkan Bidang Penegakan Hukum dan Sudin untuk menyelidiki masalah ini. Yang jelas tidak ada kebijakan dari dinas untuk meminta uang THR dari masyarakat," tegasnya.
Meski demikian, pihaknya akan menginvestigasi kasus tersebut. Pihaknya merasa dirugikan lantaran pelaku mencatut nama instansinya. Modus seperti ini memang beberapa kali terjadi menjelang hari raya di tahun-tahun sebelumnya. (Baca juga: Anies: Jika Ormas Memaksa Minta THR, Laporkan ke Polisi)
"Pelaku yang mengatasnamakan petugas kebersihan mengedarkan surat permohonan atau proposal permintaan tunjangan hari raya kepada pelaku usaha, pedagang dan pengelola kawasan komersial," tuturnya. (Baca juga: Ada Sudin 'Nakal' Minta THR ke Warga, Sandiaga Janji Beri Sanksi)
(thm)
