BUMD DKI Diimbau Alokasikan THR untuk Penanganan Covid-19
Selasa, 12 Mei 2020 - 21:00 WIB
loading...
Sejumlah BUMD Jakarta diimbau mengalokasikan THR untuk kegiatan-kegiatan atau donasi kemanusiaan terkait penanggulangan Covid-19.Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta diimbau mengalokasikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk kegiatan-kegiatan atau donasi kemanusiaan terkait penanggulangan Covid-19. Diperlukan kesadaran sosial dari pejabat BUMD untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Hal itu tertuang dalam surat edaran dengan nomor 871/-085 yang ditandatangani Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD), Faisal Syaruddin pada 6 Mei 2020 lalu. Dalam surat itu, Faisal mendorong perusahaan agar alokasi biaya yang diperuntukan THR, dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan atau donasi kemanusiaan terkait penanggulangan Covid-19
"Kepada direksi, dewan komisari atau dewan pengawas dan karyawan diimbau untuk tidak diberikan, dipotong atau ditunda pembayaran tunjangan hari raya (THR) pada tahun 2020," kata Faisal dalam surat edaran nomor 871/-085 yang dikutip, Selasa (12/5/2020).
Dalam surat itu juga diimbau agar direksi menerapkan kebijakan pada anak perusahaan yang terkonsilidasi pada BUMD dan dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan."Pelaksanaan surat ini agar dilaporkan kepada BPBUMD," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris BP BUMD DKI Jakarta, Riyadi menegaskan, surat edaran ini bersifat imbauan lantaran tidak ada dasar hukum yang mengatur untuk mewajibkan mereka melaksanakannya."Ketika cek dasar hukumnya terkait dengan itu, enggak ketemu dasar hukum itu PP, Perpres, Keppres, Permendagri, atau Permen apa. Kami enggak menemukan. Jadi ya sudah kami sifatnya imbauan saja," jelasnya.
Hal itu tertuang dalam surat edaran dengan nomor 871/-085 yang ditandatangani Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD), Faisal Syaruddin pada 6 Mei 2020 lalu. Dalam surat itu, Faisal mendorong perusahaan agar alokasi biaya yang diperuntukan THR, dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan atau donasi kemanusiaan terkait penanggulangan Covid-19
"Kepada direksi, dewan komisari atau dewan pengawas dan karyawan diimbau untuk tidak diberikan, dipotong atau ditunda pembayaran tunjangan hari raya (THR) pada tahun 2020," kata Faisal dalam surat edaran nomor 871/-085 yang dikutip, Selasa (12/5/2020).
Dalam surat itu juga diimbau agar direksi menerapkan kebijakan pada anak perusahaan yang terkonsilidasi pada BUMD dan dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan."Pelaksanaan surat ini agar dilaporkan kepada BPBUMD," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris BP BUMD DKI Jakarta, Riyadi menegaskan, surat edaran ini bersifat imbauan lantaran tidak ada dasar hukum yang mengatur untuk mewajibkan mereka melaksanakannya."Ketika cek dasar hukumnya terkait dengan itu, enggak ketemu dasar hukum itu PP, Perpres, Keppres, Permendagri, atau Permen apa. Kami enggak menemukan. Jadi ya sudah kami sifatnya imbauan saja," jelasnya.
Lihat Juga :
