Soal THR PNS DKI, Sandiaga: Harus Berprinsip Pada Keadilan
Kamis, 24 Mei 2018 - 14:13 WIB
Soal THR PNS DKI, Sandiaga: Harus Berprinsip Pada Keadilan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku tengah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) guna membahasa Tunjangan Hari Raya PNS DKI Jakarta.
“Untuk THR kami juga baru dapat pengumuman pagi ini langsung berkoordinasi dengan bapak kepala BKD dan kita akan ikuti keputusan pemerintah pusat dan kita akan tentunya memastikan bahwa DKI kebijakannya selaras dengan arahan kebijakan pusat,” kata Sandi di Balai Kota, Kamis (24/5/2018).
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, Presiden RI Joko Widodo juga telah mengumumkan perihal pembagian THR. Dengan kata lain, pmerintah pusat serius menangani permasalahan tersebut.
“Pemerintah pusat sangat serius untuk menangani ini dan kita yakinkan juga karena sekarang keadaan ekonomi melambat, masyarakat daya belinya turun. Dan pembayaran THR ini kita harapkan akn timbul geliat ekonomi,” lanjutnya.
Sandi menuturkan, salah satu pembicaraan dengan Kepala BKD yakni mengenai kriteria dan besaran yang didapat sesuai kinerja dari pegawai yang bersangkutan.
“Ini yang sekarang kita lagi bicarakan sama bapak kepala BKD. nanti pak kepala BKD yang akan memberikan keterangan. DKI memiliki kemampuan secara finansial dan kita akan nanti selaraskan juga kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” terangnya.
Dalam pembagian THR itu, lanjut Sandi harus berprinsip pada keadilan. Ia berharap tidak ada kesenjangan antara satu pegawai dengan yang lainnya. Khususnya antara Pekerja Harian Lepas (PHL) dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Ya tentunya harus adilkan. Setara jadi bukan hanya yang PNS tapi yang PHL kita harus perhatikan juga karena kan nanti akan benchmarking dengan kebijakan tentang THR ini bagi para PHL. PPSU juga kita harus disesuaikan juga. Sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah Provinsi DKI, kebijakannya harus berkesinambungan,” katanya.
“Untuk THR kami juga baru dapat pengumuman pagi ini langsung berkoordinasi dengan bapak kepala BKD dan kita akan ikuti keputusan pemerintah pusat dan kita akan tentunya memastikan bahwa DKI kebijakannya selaras dengan arahan kebijakan pusat,” kata Sandi di Balai Kota, Kamis (24/5/2018).
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, Presiden RI Joko Widodo juga telah mengumumkan perihal pembagian THR. Dengan kata lain, pmerintah pusat serius menangani permasalahan tersebut.
“Pemerintah pusat sangat serius untuk menangani ini dan kita yakinkan juga karena sekarang keadaan ekonomi melambat, masyarakat daya belinya turun. Dan pembayaran THR ini kita harapkan akn timbul geliat ekonomi,” lanjutnya.
Sandi menuturkan, salah satu pembicaraan dengan Kepala BKD yakni mengenai kriteria dan besaran yang didapat sesuai kinerja dari pegawai yang bersangkutan.
“Ini yang sekarang kita lagi bicarakan sama bapak kepala BKD. nanti pak kepala BKD yang akan memberikan keterangan. DKI memiliki kemampuan secara finansial dan kita akan nanti selaraskan juga kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” terangnya.
Dalam pembagian THR itu, lanjut Sandi harus berprinsip pada keadilan. Ia berharap tidak ada kesenjangan antara satu pegawai dengan yang lainnya. Khususnya antara Pekerja Harian Lepas (PHL) dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Ya tentunya harus adilkan. Setara jadi bukan hanya yang PNS tapi yang PHL kita harus perhatikan juga karena kan nanti akan benchmarking dengan kebijakan tentang THR ini bagi para PHL. PPSU juga kita harus disesuaikan juga. Sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah Provinsi DKI, kebijakannya harus berkesinambungan,” katanya.
(ysw)
