Gerindra Tunjuk Mayjen (Purn) Sudrajat, PKS Konsisten Kawal Demiz-Syaikhu
Gerindra Tunjuk Mayjen (Purn) Sudrajat, PKS Konsisten Kawal Demiz-Syaikhu
A
A
A
BANDUNG - DPD Partai Gerindra Jawa Barat berencana membuka kembali komunikasi politik dengan PKS pascapenunjukkan Mayjen (Purn) Sudrajat oleh Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai cagub Jabar di Pilgub Jabar 2018.
"Selama belum terdaftar di KPU, berbagai macam kemungkinan bisa terjadi. Kami sedang ikhtiarkan untuk bisa reuni koalisi bersama PKS, seperti di DKI," ungkap Ketua DPD Gerindra Jabar Mulyadi melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (8/12/2017).
Meski begitu, Mulyadi mengakui, keputusan koalisi partainya dengan PKS dan Demokrat, termasuk PAN yang telah lebih dulu mengusung Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu menjadi kewenangan di tingkat pusat.
"Kami tetap membuka komunikasi hingga waktu pendaftran di KPU. Selama ada irisan dan kesepahaman bersama, masih bisa memungkinkan koalisi ini bisa terjadi. Meskipun, PKS, Demokrat, dan PAN sepakat mengusung Demiz-Syaikhu, tapi pasangan fix itu kalau sudah didaftarkan di KPU," tandasnya.
Sementara itu, PKS menghormati langkah sekutunya itu yang bermanuver menunjuk Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai cagub Jabar. Meski begitu, PKS berkomitmen tetap mengawal Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu di Pilgub Jabar 2018.
"Kami tentu menghormati semua keinginan, termasuk kami juga berkeinginan Gerindra bersama kita, namanya juga keinginan, jadi wajar," ungkap Pjs Ketua DPW PKS Jabar Nur Supriyanto melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (8/12/2017).
Supriyanto menegaskan, partainya tetap berkomitmen mengusung Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu bersama Demokrat dan PAN. Terlebih, hingga kini, pihaknya belum mendapatkan arahan apapun dari DPP PKS.
"Jadi kami tetap kawal Demiz-Syaikhu, kami tetap konsisten dengan Demokrat dan PAN. Kan boleh dong Gerindra berkeinginan bersama dengan PKS, tapi juga PKS berkeinginan dong Gerindra bergabung dengan kita," tuturnya.
Dia menyatakan akan menunggu arahan dari DPP PKS terkait langkah politik selanjutnya pascamanuver Gerindra tersebut. "Kalau di PKS, terkait dengan person itu keputusannya ada di DPP, kami yang ada di Jabar ini koki aja lah yang meracik koalisi bersama. Kalau DPP memutuskan, kita samina waatona," tandasnya.
"Selama belum terdaftar di KPU, berbagai macam kemungkinan bisa terjadi. Kami sedang ikhtiarkan untuk bisa reuni koalisi bersama PKS, seperti di DKI," ungkap Ketua DPD Gerindra Jabar Mulyadi melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (8/12/2017).
Meski begitu, Mulyadi mengakui, keputusan koalisi partainya dengan PKS dan Demokrat, termasuk PAN yang telah lebih dulu mengusung Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu menjadi kewenangan di tingkat pusat.
"Kami tetap membuka komunikasi hingga waktu pendaftran di KPU. Selama ada irisan dan kesepahaman bersama, masih bisa memungkinkan koalisi ini bisa terjadi. Meskipun, PKS, Demokrat, dan PAN sepakat mengusung Demiz-Syaikhu, tapi pasangan fix itu kalau sudah didaftarkan di KPU," tandasnya.
Sementara itu, PKS menghormati langkah sekutunya itu yang bermanuver menunjuk Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai cagub Jabar. Meski begitu, PKS berkomitmen tetap mengawal Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu di Pilgub Jabar 2018.
"Kami tentu menghormati semua keinginan, termasuk kami juga berkeinginan Gerindra bersama kita, namanya juga keinginan, jadi wajar," ungkap Pjs Ketua DPW PKS Jabar Nur Supriyanto melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (8/12/2017).
Supriyanto menegaskan, partainya tetap berkomitmen mengusung Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu bersama Demokrat dan PAN. Terlebih, hingga kini, pihaknya belum mendapatkan arahan apapun dari DPP PKS.
"Jadi kami tetap kawal Demiz-Syaikhu, kami tetap konsisten dengan Demokrat dan PAN. Kan boleh dong Gerindra berkeinginan bersama dengan PKS, tapi juga PKS berkeinginan dong Gerindra bergabung dengan kita," tuturnya.
Dia menyatakan akan menunggu arahan dari DPP PKS terkait langkah politik selanjutnya pascamanuver Gerindra tersebut. "Kalau di PKS, terkait dengan person itu keputusannya ada di DPP, kami yang ada di Jabar ini koki aja lah yang meracik koalisi bersama. Kalau DPP memutuskan, kita samina waatona," tandasnya.
(wib)
Explore More