Jelang Pilkada Serentak 2018, Polda Jabar Waspadai Peredaran Upal
Kamis, 16 November 2017 - 08:13 WIB
Jelang Pilkada Serentak 2018, Polda Jabar Waspadai Peredaran Upal
A
A
A
BANDUNG - Polda Jabar mewaspadai peredaran uang palsu (palsu) yang terindikasi marak saat Pilkada Serentak dan Pilgub Jabar 2018. Karena itu, Polda Jabar menggandeng Kantor Perwakilan Wilayah (KPW) Bank Indonesia (BI) Jabar untuk meningkatkan sosialisasi dan pencegahan.
Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, dalam satu tahun saja, sejak Januari hingga November 2017, kepolisian telah mengamankan 9.700 lembar lebih upal. Upal sebanyak itu sebagian dari pengungkapan tujuh kasus tindak pidana dengan 15 tersangka.
Peredaran uang palsu, kata Agung, teridentifikasi makin rawan saat Pilkada Serentak 2018 berlangsung. Sebab, masyarakat awam masih mudah diimingi-imingi uang untuk memilih pasangan calon tertentu. Karena itu, Polda Jabar meminta BI meningkatkan sosialisasi uang asli agar masyarakat makin mengerti dan tak menjadi korban.
"Jajaran juga diinstruksikan untuk meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan. Pengungkapan kasus upal bukan hanya menangkap pengedar, tetapi dua tingkat di atasnya, pembuat dan penyandang dana pemalsuan itu. Semua daerah di Jabar rawan peredaran uang palsu, kami tidak boleh underestimate," kata Kapolda ditemui di Gedung BI Jabar, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Rabu (15/11/2017).
Direktur Eksekutif KPW BI Jabar Wiwiek Sisto Widayat mengemukakan, kerja sama dengan Polri ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada 9 September 2014 oleh Kapolri dan Gubernur BI. Kemudian di Jabar, kerja sama ditindaklanjuti oleh Polda Jabar dan KPW BI Jabar dengan penandatangan MoU pada 30 April 2015.
"Kerja sama yang disepakati antara lain, mengatur dan menindak pelanggaran sistem pembayaran, pembuatan dan peredaran uang palsu, kredit, pengangkutan uang, serta pengamanan kantor-kantor BI di seluruh daerah. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan dan bantuan alat kepada anggota polisi dari 27 polres di jajaran Polda Jabar dalam mengedentifikasi awal upal," kata Wiwiek.
Disinggung tentang jumlah upal yang beredar saat pilkada, Wiwiek menyatakan, hal itu sulit diketahui. Namun pada 2014, temuan upal memang cukup besar. Untuk mengantisipasi itu, terutama menghadapi tahun politik 2018-2019, BI telah menambahkan dan menyempurnakan security feature (fitur pengaman) yang lebih pada uang rupiah emisi 2016, sehingga uang lebih sulit dipalsukan. "Alhamdulillah, uang rupiah emisi 2016 belum ada yang dipalsukan," tandas Wiwiek. (Baca juga: Polda-BI Musnahkan 54.041 Lembar Upal ).
Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, dalam satu tahun saja, sejak Januari hingga November 2017, kepolisian telah mengamankan 9.700 lembar lebih upal. Upal sebanyak itu sebagian dari pengungkapan tujuh kasus tindak pidana dengan 15 tersangka.
Peredaran uang palsu, kata Agung, teridentifikasi makin rawan saat Pilkada Serentak 2018 berlangsung. Sebab, masyarakat awam masih mudah diimingi-imingi uang untuk memilih pasangan calon tertentu. Karena itu, Polda Jabar meminta BI meningkatkan sosialisasi uang asli agar masyarakat makin mengerti dan tak menjadi korban.
"Jajaran juga diinstruksikan untuk meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan. Pengungkapan kasus upal bukan hanya menangkap pengedar, tetapi dua tingkat di atasnya, pembuat dan penyandang dana pemalsuan itu. Semua daerah di Jabar rawan peredaran uang palsu, kami tidak boleh underestimate," kata Kapolda ditemui di Gedung BI Jabar, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Rabu (15/11/2017).
Direktur Eksekutif KPW BI Jabar Wiwiek Sisto Widayat mengemukakan, kerja sama dengan Polri ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada 9 September 2014 oleh Kapolri dan Gubernur BI. Kemudian di Jabar, kerja sama ditindaklanjuti oleh Polda Jabar dan KPW BI Jabar dengan penandatangan MoU pada 30 April 2015.
"Kerja sama yang disepakati antara lain, mengatur dan menindak pelanggaran sistem pembayaran, pembuatan dan peredaran uang palsu, kredit, pengangkutan uang, serta pengamanan kantor-kantor BI di seluruh daerah. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan dan bantuan alat kepada anggota polisi dari 27 polres di jajaran Polda Jabar dalam mengedentifikasi awal upal," kata Wiwiek.
Disinggung tentang jumlah upal yang beredar saat pilkada, Wiwiek menyatakan, hal itu sulit diketahui. Namun pada 2014, temuan upal memang cukup besar. Untuk mengantisipasi itu, terutama menghadapi tahun politik 2018-2019, BI telah menambahkan dan menyempurnakan security feature (fitur pengaman) yang lebih pada uang rupiah emisi 2016, sehingga uang lebih sulit dipalsukan. "Alhamdulillah, uang rupiah emisi 2016 belum ada yang dipalsukan," tandas Wiwiek. (Baca juga: Polda-BI Musnahkan 54.041 Lembar Upal ).
(zik)
