Pemkab Sleman Bentuk Relawan Tangani Ratusan Ha Kawasan Kumuh
Pemkab Sleman Bentuk Relawan Tangani Ratusan Ha Kawasan Kumuh
A
A
A
SLEMAN - Pemkab Sleman membentuk Relawan Pencegahan dan Penanganan Kumuh Sleman (P2KS) untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh di wilayah tersebut. Sleman bertekad mengimplementasikan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dan mewujudkan Sleman terbebas dari kawasan kumuh pada tahun 2020 mendatang.
Dari data Pemkab Sleman, luas kawasan kumuh di Sleman mencapai 162,93 hektare (ha). Lokasinya di 17 desa dari 86 desa se-Kota Sleman yang tersebar di 45 titik. Padatnya penduduk dan urbanisasi diduga menjadi penyebabnya. Jumlah tersebut juga kemungkinan bertambah mengingat pertumbuhan jumlah penduduk di Sleman cukup tinggi.
“Pengentasan kawasan kumuh ini memang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2015-2019,” kata Bupati Sleman Sri Purnomo saat pengukuhan Relawan P2KS di Hotel Prima SR Jalan Magelang, Beran, Sleman, Selasa (5/9/2017).
Penanganan kawasan kumuh akan dilakukan bertahap. Pada tahun 2017, luas kawasan kumuh ditargetkan berkurang 68,25 ha dan tahun 2018 berkurang 35,5 ha. Selanjutnya pada tahun 2019 ditargetkan berkurang 58,63 ha sehingga pada tahun 2020 tidak ada lagi kawasan kumuh di Sleman.
Menurut Sri Purnomo, untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur dan akses masyarakat terhadap infastruktur dan pelayanan. Selain itu, perlu sinergisitas dan kolaborasi dalam penanganan kawasan kumuh dari semua pihak serta. Hal ini juga harus diimbangi dengan perubahan sikap dan perilaku masyarakat.
“Karena itu, perlu kita sepakati bersama pencapaian target 0% kumuh di Kabupaten Sleman bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Ini menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai mitra pemerintah,” tandasnya.
Sri Purnomo berharap Relawan P2KS dapat memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku masyarakat di wilayah masing-masing, termasuk komitmen dalam menyukseskan program tersebut. Dengan begitu, tujuan pencanangan program Kotaku tercapai dan menjadi solusi permasalahan kawasan kumuh di Sleman. “Relawan P2KS harus dapat seoptimal mungkin membekali diri dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh,” ujarnya.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Setiantono menambahkan, relawan P2KS akan memberikan sosialiasi tentang penanganan kawasan kumuh kepada masyarakat dan menguatkan kapasitas masyarakat. Selanjutnya, membangun perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam penataan permukiman.
“Ke-45 lokasi tersebut terbagi dalam tiga prioritas kawasan permukiman kumuh. Prioritas tinggi terdapat di 19 lokasi, prioritas sedang di 25 lokasi, dan prioritas rendah terdapat di satu lokasi. Sementara permukiman kumuh di enam kecamatan meliputi Kecamatan Depok, Mlati, Gamping, Ngemplak, Ngaglik, dan Godean,” tambahnya.
Dari data Pemkab Sleman, luas kawasan kumuh di Sleman mencapai 162,93 hektare (ha). Lokasinya di 17 desa dari 86 desa se-Kota Sleman yang tersebar di 45 titik. Padatnya penduduk dan urbanisasi diduga menjadi penyebabnya. Jumlah tersebut juga kemungkinan bertambah mengingat pertumbuhan jumlah penduduk di Sleman cukup tinggi.
“Pengentasan kawasan kumuh ini memang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2015-2019,” kata Bupati Sleman Sri Purnomo saat pengukuhan Relawan P2KS di Hotel Prima SR Jalan Magelang, Beran, Sleman, Selasa (5/9/2017).
Penanganan kawasan kumuh akan dilakukan bertahap. Pada tahun 2017, luas kawasan kumuh ditargetkan berkurang 68,25 ha dan tahun 2018 berkurang 35,5 ha. Selanjutnya pada tahun 2019 ditargetkan berkurang 58,63 ha sehingga pada tahun 2020 tidak ada lagi kawasan kumuh di Sleman.
Menurut Sri Purnomo, untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur dan akses masyarakat terhadap infastruktur dan pelayanan. Selain itu, perlu sinergisitas dan kolaborasi dalam penanganan kawasan kumuh dari semua pihak serta. Hal ini juga harus diimbangi dengan perubahan sikap dan perilaku masyarakat.
“Karena itu, perlu kita sepakati bersama pencapaian target 0% kumuh di Kabupaten Sleman bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Ini menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai mitra pemerintah,” tandasnya.
Sri Purnomo berharap Relawan P2KS dapat memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku masyarakat di wilayah masing-masing, termasuk komitmen dalam menyukseskan program tersebut. Dengan begitu, tujuan pencanangan program Kotaku tercapai dan menjadi solusi permasalahan kawasan kumuh di Sleman. “Relawan P2KS harus dapat seoptimal mungkin membekali diri dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh,” ujarnya.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Setiantono menambahkan, relawan P2KS akan memberikan sosialiasi tentang penanganan kawasan kumuh kepada masyarakat dan menguatkan kapasitas masyarakat. Selanjutnya, membangun perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam penataan permukiman.
“Ke-45 lokasi tersebut terbagi dalam tiga prioritas kawasan permukiman kumuh. Prioritas tinggi terdapat di 19 lokasi, prioritas sedang di 25 lokasi, dan prioritas rendah terdapat di satu lokasi. Sementara permukiman kumuh di enam kecamatan meliputi Kecamatan Depok, Mlati, Gamping, Ngemplak, Ngaglik, dan Godean,” tambahnya.
(mcm)
Explore More