Rawan Bencana, Salatiga Tak Punya Anggaran Khusus Penanggulangan

SALATIGA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Salatiga selaku organisasi perangkat daerah yang membidangi penanganan bencana alam, ternyata tidak memiliki pos anggaran penanggulangan bencana. Dalam menangani bencana, selama ini Satpol PP mengajukan nota dinas ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Salatiga untuk meminta anggaran sesuai yang dibutuhkan.

Kepala Satpol PP Kota Salatiga Kusumo Aji mengatakan, meski tidak memiliki pos anggaran khusus penanganan bencana, Satpol PP tetap melakukan langkah tanggap darurat jika terjadi bencana alam. “Terkait dana yang dibutuhkan dalam penanganan bencana, Satpol PP bisa mengajukan anggaran ke BKD dengan nota dinas. Anggarannya menyesuaikan kebutuhan,” katanya di Salatiga, Jumat (4/8/2017).

Menurut dia, anggaran penanganan bencana akan dialokasikan setelah Pemkot Salatiga membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Saat ini, pembentukan BPBD masih dibahas.

Kusumo Aji mengatakan, Salatiga memang daerah rawan bencana, terutama longsor dan angin kencang. Adapun daerah yang rawan longsor antara lain, Kelurahan Sidorejo Kidul, Sidorejo, dan Kutowinangun, Tingkir.

Dua daerah yang pernah mengalami longsor di dua wilayah kelurahan tersebut, yaitu Kampung Gunungsari dan Nanggulan. Daerah tersebut rawan bencana tanah longsor karena saluran pembuangan airnya kurang baik. “Daerah permukiman penduduk yang tidak memiliki drainase yang baik dan berada di sekitar tebing sangat rawan banjir. Ini bisa menimbulkan tanah longsor,” katanya.

Lebih jauh dia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan langkah antisipasi guna mencegah bencana dan timbulnya korban jiwa. “Kami sangat tanggap dan responsif terhadap ancaman bencana yang setiap saat bisa terjadi. Kami telah membuat program langkah antisipasi yang tepat sasaran. Kami minta semua pihak merespons upaya yang kami lakukan agar pelaksanaannya maksimal,” tandasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Salatiga Marto Kemat meminta eksekutif untuk mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang layak. Setidaknya, Pemkot Salatiga mengalokasikan anggaran tersebut minimal Rp1 miliar.

“Agar pengalokasian anggaran penanggulangan bencana bisa maksimal, kami minta pemkot segera membentuk BPBD. Itu penting agar jika suatu saat terjadi bencana bisa tertangani secara maksimal,” ucapnya.