Balon Bupati KBB Ini Janjikan Gaji Kepala Desa Rp6 Juta per Bulan
Balon Bupati KBB Ini Janjikan Gaji Kepala Desa Rp6 Juta per Bulan
A
A
A
BANDUNG - Bakal calon bupati yang mendaftar ke DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kosasih, menjanjikan kenaikan honor atau gaji aparat kewilayahan.
Dia menilai honor aparat wilayah seperti RT, RW, aparat desa, termasuk kepala desa, masih kecil jika dibandingkan dengan upah minimum kota (UMK) KBB. Menurutnya saat ini aparat wilayah tingkat RT hanya mendapat honor Rp75.000, RW Rp100.000, aparat desa Rp1,8 juta, dan kepala desa Rp3 juta.
“Saya menjanjikan nanti honor RT menjadi Rp300.000, RW jadi Rp500.000, aparat desa Rp3 juta, dan kepala desa jadi Rp6 juta,” kata Kosasih saat mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati di kantor DPC Partai Demokrat KBB, Rabu (19/7/2017).
Menurutnya tidak hanya aparat kewilayahan, kesejahteraan guru honorer dan juga guru ngaji akan menjadi perhatiannya juga. Sebab saat ini nasib mereka masih termarjinalkan dan belum diperhatikan oleh pemerintah daerah.
Kosasih mengatakan, dirinya ikut proses penjaringan ini karena melihat sejak dimekarkan 10 tahun lalu, di KBB tidak ada perubahan yang berarti. Dia ingin membawa perubahan dengan memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat.
“Kesejahteraan masyarakat dan perangkat di tingkat bawah harus diperhatikan seperti di Purwakarta. Jika dilakukan, maka APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) KBB bisa untuk itu,” pungkasnya.
Dia menilai honor aparat wilayah seperti RT, RW, aparat desa, termasuk kepala desa, masih kecil jika dibandingkan dengan upah minimum kota (UMK) KBB. Menurutnya saat ini aparat wilayah tingkat RT hanya mendapat honor Rp75.000, RW Rp100.000, aparat desa Rp1,8 juta, dan kepala desa Rp3 juta.
“Saya menjanjikan nanti honor RT menjadi Rp300.000, RW jadi Rp500.000, aparat desa Rp3 juta, dan kepala desa jadi Rp6 juta,” kata Kosasih saat mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati di kantor DPC Partai Demokrat KBB, Rabu (19/7/2017).
Menurutnya tidak hanya aparat kewilayahan, kesejahteraan guru honorer dan juga guru ngaji akan menjadi perhatiannya juga. Sebab saat ini nasib mereka masih termarjinalkan dan belum diperhatikan oleh pemerintah daerah.
Kosasih mengatakan, dirinya ikut proses penjaringan ini karena melihat sejak dimekarkan 10 tahun lalu, di KBB tidak ada perubahan yang berarti. Dia ingin membawa perubahan dengan memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat.
“Kesejahteraan masyarakat dan perangkat di tingkat bawah harus diperhatikan seperti di Purwakarta. Jika dilakukan, maka APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) KBB bisa untuk itu,” pungkasnya.
(mcm)
Explore More