Di Tangan Danny, Makassar Siap Setara dengan Kota Dunia
Selasa, 14 Februari 2017 - 14:09 WIB
Di Tangan Danny, Makassar Siap Setara dengan Kota Dunia
A
A
A
MAKASSAR - Nama Mohammad Ramdhan Pomanto kini tengah menjadi buah bibir. Ia adalah salah satu kepala daerah yang terbilang sukses mengembangkan Makkasar. Sebagai wali kota, pria yang akrab disapa Danny berhasil membuat Makassar setara dengan kota di dunia.
Saat ini Danny memasuki tahun ketiga mengabdi ke masyarakat Kota Anging Mamiri. Tapi, beberapa program kerjanya mampu menorehkan prestasi membanggakan dan menjadi percontohan tingkat nasional.
Danny merencanakan sejumlah fasilitas di Makassar berkelas dunia yang berbintang lima. Mulai perencanaan tempat pembuangan akhir (TPA), jalan, jalur pedestrian, transportasi, hingga layanan kesehatan.
Danny menganggap apa yang telah dilakukan selama ini semata untuk masyarakat Kota Makassar. "Fasilitas yang berkelas dunia akan menaikkan pendapatan masyarakat dan pemerintah," katanya saat ditemui di kediamannya di Makassar, Sulawesi Selatan.
Untuk mempercepat sejumlah program, Danny telah mengumpulkan seluruh pejabatnya. Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) yang mengangkat tema Sombere dan Smart Bureaucracy, Birokrasi Sombere’, Birokrasi Profesional dibahas di sebuah hotel.
Menurutnya, Rakorsus itu bukan hanya pejabat teras yang dihadirkan, namun seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), camat, lurah, serta seluruh perusahaan daerah (Perusda) se-Kota Makassar. Bahasannya mengenai realisasi 19 program unggulan Pemkot Makassar yang dihadiri 1.000 lebih pejabat se- Kota Makassar, antara lain kepala dinas, badan, kepala bagian, kasubbag, kepala seksi.
Danny menjelaskan 19 program yang menjadi konsentrasinya sebagai dasar untuk mewujudkan Kota Makassar setara dengan kota dunia lainnya, antara lain Coffee & Coto Culinary Corridor 'Nusantara', Kaki Limata, UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) untuk Event.
Program tersebut melibatkan 27 SKPD, di antaranya Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Penataan Ruang (DPR), Dinas Perhubungan (Dishub), kecamatan dan kelurahan, PDAM, dan PD Parkir. Untuk program Jalan Bintang Lima di Jalan Landak, 'Bundaratta' Pedestrian Bintang Lima, dan New Water Front City dikaji oleh 16 SKPD, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dispar, Dishub, Dinas Perikanan dan Pertanian (DPP), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), Dinas Pertanahan, Satpol PP, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Sementara itu, program Badan Usaha Lorong (BULo) juga dikupas tuntas oleh 19 SKPD di antaranya Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) ditambah Tim Pro dan Tim Pokja BULo. "Setiap SKPD memilikitanggungjawabuntukmembangun Makassar," kata Danny.
Dia menganggap Pemerintahan Kota Makassar melibatkan semua pihak untuk membangun bersama-sama. Danny menambahkan, untuk Program Uji Perwali dan Nama Baru Jalan ditangani 12 SKPD, dan program Sombere & Smart City, Total CCTV, New Traffic Management, dan Smart RT/RW oleh 22 SKPD ditambah PD Parkir, dan Tim Pro. "Untuk Program PTSP Bintang Lima dipresentasikan oleh 19 SKPD, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Pendapatan Daerah, Bappeda, dan Inspektorat Daerah," katanya.
Program unggulan TPA Bintang 5 dan Sircuit Waste to Energy dibahas oleh 16 SKPD bersama Tim Pro, dan kecamatan serta kelurahan. Program Kantongisasi Sampah, dan Bank Sampah dipresentasikan oleh 13 SKPD, kecamatan, kelurahan, dan Tim Pro. Program Pendapatan dipresentasikan oleh 20 SKPD, kecamatan, kelurahan, Perusda, dan Tim Pro.
"Inti lain dari Rakorsus yang kami setia enam bulan ini untuk mempertemukan seluruh SKPD, camat, lurah, Perusda, Tim Pro, dan Tim Pokja untuk mendiskusikan program strategis pemerintah kota,"tutur Danny.
Wali Kota yang berlatar belakang arsitek itu mengatakan bertemunya seluruh pemangku kebijakan lingkup Pemkot Makassar dalam satu forum, dapat memudahkan komunikasi dan koordinasi lintas sektoral, sehingga program dan kebijakan pemerintah dapat terealisasi sesuai target yang telah ditentukan. Rakorsus tersebut diharapkan akan memiliki dampak besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar. Jika saat ini kata dia ditargetkan Rp1,6 triliun lebih maka dengan kekompakan ini dapat mencapai Rp2 triliun bahkan lebih besar lagi. "Kenaikan Rp500 miliar ini akan mudah dicapai, jadi Rakorsus ini benar-benar untuk perubahan," katanya.
Sumber pendapatan dari pajak dan retribusi yang yang akan dikerjakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BPD) beserta 20 SKPD serta Perusahaan daerah (Perusda), akan mampu mendongkrak pendapatannya."Kita telah gunakan Smart Touch, dan Smart Tax sebagai jurus pamungkas dalam mendongkrak pendapatan Pemkot Makassar dalam mencapai target yang ditetapkan,"katanya.
Smart Touch, lanjut Danny, akan menempatkan pemerintah dan masyarakat sebagai subjek perputaran ekonomi di Makassar. Ada enam bagian dalam Smart Touch ini.
Pertama, efektivitas pelaksanaan kegiatan yang menunjang pelayanan administrasi pengelolaan pendapatan, dan keuangan daerah secara optimal. Kedua, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pendapatan dan keuangan daerah. Ketiga, KISS (Koordinasi, Integrasi, Simplikasi, dan Sinkronisasi). Keempat, peningkatan kapasitas dan pengembangan SDM. Sedangkan kelima, optimalisasi pemanfaatan sumber pendapatan dan penguatan kelembagaan pendapatan daerah. Bagian keenam adalah laskar peduli pajak. (Anwar Majid)
![Di Tangan Danny, Makassar Siap Setara dengan Kota Dunia]()
Saat ini Danny memasuki tahun ketiga mengabdi ke masyarakat Kota Anging Mamiri. Tapi, beberapa program kerjanya mampu menorehkan prestasi membanggakan dan menjadi percontohan tingkat nasional.
Danny merencanakan sejumlah fasilitas di Makassar berkelas dunia yang berbintang lima. Mulai perencanaan tempat pembuangan akhir (TPA), jalan, jalur pedestrian, transportasi, hingga layanan kesehatan.
Danny menganggap apa yang telah dilakukan selama ini semata untuk masyarakat Kota Makassar. "Fasilitas yang berkelas dunia akan menaikkan pendapatan masyarakat dan pemerintah," katanya saat ditemui di kediamannya di Makassar, Sulawesi Selatan.
Untuk mempercepat sejumlah program, Danny telah mengumpulkan seluruh pejabatnya. Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) yang mengangkat tema Sombere dan Smart Bureaucracy, Birokrasi Sombere’, Birokrasi Profesional dibahas di sebuah hotel.
Menurutnya, Rakorsus itu bukan hanya pejabat teras yang dihadirkan, namun seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), camat, lurah, serta seluruh perusahaan daerah (Perusda) se-Kota Makassar. Bahasannya mengenai realisasi 19 program unggulan Pemkot Makassar yang dihadiri 1.000 lebih pejabat se- Kota Makassar, antara lain kepala dinas, badan, kepala bagian, kasubbag, kepala seksi.
Danny menjelaskan 19 program yang menjadi konsentrasinya sebagai dasar untuk mewujudkan Kota Makassar setara dengan kota dunia lainnya, antara lain Coffee & Coto Culinary Corridor 'Nusantara', Kaki Limata, UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) untuk Event.
Program tersebut melibatkan 27 SKPD, di antaranya Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Penataan Ruang (DPR), Dinas Perhubungan (Dishub), kecamatan dan kelurahan, PDAM, dan PD Parkir. Untuk program Jalan Bintang Lima di Jalan Landak, 'Bundaratta' Pedestrian Bintang Lima, dan New Water Front City dikaji oleh 16 SKPD, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dispar, Dishub, Dinas Perikanan dan Pertanian (DPP), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), Dinas Pertanahan, Satpol PP, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Sementara itu, program Badan Usaha Lorong (BULo) juga dikupas tuntas oleh 19 SKPD di antaranya Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) ditambah Tim Pro dan Tim Pokja BULo. "Setiap SKPD memilikitanggungjawabuntukmembangun Makassar," kata Danny.
Dia menganggap Pemerintahan Kota Makassar melibatkan semua pihak untuk membangun bersama-sama. Danny menambahkan, untuk Program Uji Perwali dan Nama Baru Jalan ditangani 12 SKPD, dan program Sombere & Smart City, Total CCTV, New Traffic Management, dan Smart RT/RW oleh 22 SKPD ditambah PD Parkir, dan Tim Pro. "Untuk Program PTSP Bintang Lima dipresentasikan oleh 19 SKPD, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Pendapatan Daerah, Bappeda, dan Inspektorat Daerah," katanya.
Program unggulan TPA Bintang 5 dan Sircuit Waste to Energy dibahas oleh 16 SKPD bersama Tim Pro, dan kecamatan serta kelurahan. Program Kantongisasi Sampah, dan Bank Sampah dipresentasikan oleh 13 SKPD, kecamatan, kelurahan, dan Tim Pro. Program Pendapatan dipresentasikan oleh 20 SKPD, kecamatan, kelurahan, Perusda, dan Tim Pro.
"Inti lain dari Rakorsus yang kami setia enam bulan ini untuk mempertemukan seluruh SKPD, camat, lurah, Perusda, Tim Pro, dan Tim Pokja untuk mendiskusikan program strategis pemerintah kota,"tutur Danny.
Wali Kota yang berlatar belakang arsitek itu mengatakan bertemunya seluruh pemangku kebijakan lingkup Pemkot Makassar dalam satu forum, dapat memudahkan komunikasi dan koordinasi lintas sektoral, sehingga program dan kebijakan pemerintah dapat terealisasi sesuai target yang telah ditentukan. Rakorsus tersebut diharapkan akan memiliki dampak besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar. Jika saat ini kata dia ditargetkan Rp1,6 triliun lebih maka dengan kekompakan ini dapat mencapai Rp2 triliun bahkan lebih besar lagi. "Kenaikan Rp500 miliar ini akan mudah dicapai, jadi Rakorsus ini benar-benar untuk perubahan," katanya.
Sumber pendapatan dari pajak dan retribusi yang yang akan dikerjakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BPD) beserta 20 SKPD serta Perusahaan daerah (Perusda), akan mampu mendongkrak pendapatannya."Kita telah gunakan Smart Touch, dan Smart Tax sebagai jurus pamungkas dalam mendongkrak pendapatan Pemkot Makassar dalam mencapai target yang ditetapkan,"katanya.
Smart Touch, lanjut Danny, akan menempatkan pemerintah dan masyarakat sebagai subjek perputaran ekonomi di Makassar. Ada enam bagian dalam Smart Touch ini.
Pertama, efektivitas pelaksanaan kegiatan yang menunjang pelayanan administrasi pengelolaan pendapatan, dan keuangan daerah secara optimal. Kedua, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pendapatan dan keuangan daerah. Ketiga, KISS (Koordinasi, Integrasi, Simplikasi, dan Sinkronisasi). Keempat, peningkatan kapasitas dan pengembangan SDM. Sedangkan kelima, optimalisasi pemanfaatan sumber pendapatan dan penguatan kelembagaan pendapatan daerah. Bagian keenam adalah laskar peduli pajak. (Anwar Majid)
(bbk)
