PT SSL Diadukan Warga Padang Lawas ke DPR
A
A
A
JAKARTA - Perwakilan tokoh masyarakat yang berasal dari Padang Lawas, Sumatera Utara mengadukan nasib mereka ke DPR RI untuk melaporkan perbuatan PT Sumatera Sylva Lestari (SSL) atas dugaan penyerobotan lahan. masyarakat di Padang Lawas.
Salah satu tokoh masyarakat Padang Lawas, Haris Simbolon mengatakan, PT SSL milik salah satu pengusaha terkenal tersebut dinilai telah melakukan perusakan terhadap kebun kelapa sawit dan tanaman karet warga sewenang-wenang dengan menggunakan alat berat.
"Kami sudah melaporkan PT SSL ke pemerintah daerah dan kepolisian setempat, tetapi mereka tidak ada respon sama sekali atas pelaporan kami. Oleh karena itu kami mengadu ke pemerintah pusat di Jakarta," tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (16/12/2016).
Dia menuntut, pemerintah melalui DPR agar izin PT SSL tersebut dicabut dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan tanah adat yang seharusnya menjadi milik warga Padang Lawas saat ini.
"Sampai titik darah penghabisan, kami akan tetap mempertahankan tanah adat kami ini," tegasnya.
Sementara itu, salah satu tokoh pemuda Risman Hasibuan mengungkapkan kehadiran PT SSL itu dinilai lebih banyak keburukan daripada manfaat yang didatangkan, karena itu dia mendesak agar pemerintah pusat turun tangan dan mencabut izin PT SSL di Padang Lawas.
"Kami bersama masyarakat Padang Lawas minta pemerintah untuk mencabut izin tersebut agar mereka PT SSL segera hengkang, dan kami tidak ingin kasus Mesuji, Lampung terjadi di daerah kami," katanya.
Secara terpisah, Anggota Komisi IV DPR Mindo Sianipar menegaskan, pihaknya telah menerima keluhan masyarakat Padang Lawas, selanjutnya akan mendesak pemerintah untuk melawan penindasan yang diduga telah dilakukan oleh PT SSL tersebut. Dia menilai, selama ini pengusaha telah bertindak sewenang-wenang kepada warga.
"Kami akan mendesak Kementerian Kehutanan untuk segera menyelesaikan masalah ini, kami akan hadir bersama rakyat," tukasnya.
Salah satu tokoh masyarakat Padang Lawas, Haris Simbolon mengatakan, PT SSL milik salah satu pengusaha terkenal tersebut dinilai telah melakukan perusakan terhadap kebun kelapa sawit dan tanaman karet warga sewenang-wenang dengan menggunakan alat berat.
"Kami sudah melaporkan PT SSL ke pemerintah daerah dan kepolisian setempat, tetapi mereka tidak ada respon sama sekali atas pelaporan kami. Oleh karena itu kami mengadu ke pemerintah pusat di Jakarta," tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (16/12/2016).
Dia menuntut, pemerintah melalui DPR agar izin PT SSL tersebut dicabut dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan tanah adat yang seharusnya menjadi milik warga Padang Lawas saat ini.
"Sampai titik darah penghabisan, kami akan tetap mempertahankan tanah adat kami ini," tegasnya.
Sementara itu, salah satu tokoh pemuda Risman Hasibuan mengungkapkan kehadiran PT SSL itu dinilai lebih banyak keburukan daripada manfaat yang didatangkan, karena itu dia mendesak agar pemerintah pusat turun tangan dan mencabut izin PT SSL di Padang Lawas.
"Kami bersama masyarakat Padang Lawas minta pemerintah untuk mencabut izin tersebut agar mereka PT SSL segera hengkang, dan kami tidak ingin kasus Mesuji, Lampung terjadi di daerah kami," katanya.
Secara terpisah, Anggota Komisi IV DPR Mindo Sianipar menegaskan, pihaknya telah menerima keluhan masyarakat Padang Lawas, selanjutnya akan mendesak pemerintah untuk melawan penindasan yang diduga telah dilakukan oleh PT SSL tersebut. Dia menilai, selama ini pengusaha telah bertindak sewenang-wenang kepada warga.
"Kami akan mendesak Kementerian Kehutanan untuk segera menyelesaikan masalah ini, kami akan hadir bersama rakyat," tukasnya.
(sms)