Komisi 1 DPRD Jambi Pelajari Pengelolaan Pemerintahan di Tanah Jawara
Senin, 20 Juni 2016 - 18:41 WIB
Komisi 1 DPRD Jambi Pelajari Pengelolaan Pemerintahan di Tanah Jawara
A
A
A
SERANG - Komisi I DPRD Provinsi Jambi mengujungi DPRD Banten dalam rangka mempelajari pengelolaan pemerintahan di tanah jawara yang saat ini tengah diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
"Kegiatan ini dalam rangka sharing bagaimana pengelolaan pemerintahan yang ada di Provinsi Banten dengan Jambi, jadi kita ingin tahu bagaimana pengelolaan administrasinya, pengelolaan pegawainya," kata anggota komisi I DPRD Provinsi Jambi A. Salam, Senin (20/6/2016).
Ia menjelaskan, dipilihnya Provinsi Banten menjadi tujuan studi banding ingin mengetahui guna dijadikan perbandingan dalam pengawasan bidang pemerintahan dan hukum yang dilakukan oleh komisi I DPRD Provinsi Banten dengan Jambi.
"Banten saat ini sudah berubah, jadi kita ingin sharing, saling memberikan masukan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Banten, Zaid Elhabib mengatakan, pihaknya yang mempunyai tugas mengawasi bidang pemerintaha memberikan penjelasan kepada anggota Komisi I DPRD Jambi yang saat ini terjadi, seperti rasionalisasi pegawai dan pegelolaan aset negara.
"Kita sekarang lebih hati-hati karena diawasi oleh KPK, mobil dinas yang ada masih dilakukan pendataan, aset-aset yang ada kita data kembali," Pungkasnya.
"Kegiatan ini dalam rangka sharing bagaimana pengelolaan pemerintahan yang ada di Provinsi Banten dengan Jambi, jadi kita ingin tahu bagaimana pengelolaan administrasinya, pengelolaan pegawainya," kata anggota komisi I DPRD Provinsi Jambi A. Salam, Senin (20/6/2016).
Ia menjelaskan, dipilihnya Provinsi Banten menjadi tujuan studi banding ingin mengetahui guna dijadikan perbandingan dalam pengawasan bidang pemerintahan dan hukum yang dilakukan oleh komisi I DPRD Provinsi Banten dengan Jambi.
"Banten saat ini sudah berubah, jadi kita ingin sharing, saling memberikan masukan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Banten, Zaid Elhabib mengatakan, pihaknya yang mempunyai tugas mengawasi bidang pemerintaha memberikan penjelasan kepada anggota Komisi I DPRD Jambi yang saat ini terjadi, seperti rasionalisasi pegawai dan pegelolaan aset negara.
"Kita sekarang lebih hati-hati karena diawasi oleh KPK, mobil dinas yang ada masih dilakukan pendataan, aset-aset yang ada kita data kembali," Pungkasnya.
(nag)
