Anggota DPRD Gunungkidul Enggan Ikut BPJS Kesehatan
Kamis, 07 Januari 2016 - 17:49 WIB
Anggota DPRD Gunungkidul Enggan Ikut BPJS Kesehatan
A
A
A
GUNUNGKIDUL - Kewajiban para wakil rakyat masuk dalam jaminan asuransi kesehatan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) ternyata tidak diindahkan.
Hingga saat ini, para wakil rakyat di Gunungkidul masih enggan ikut dalam jaminan dari pemerintah tersebut.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Gunungkidul Sumarno mengatakan, semua anggota DPRD sudah mendapatkan sosialisasi kewajiban masuk dalam kepesertaan BPJS.
Apalagi, setelah kerjasama asuransi swasta tidak bisa digunakan lagi karena menabrak aturan. Secara otomatis semua masuk dalam kepesertaan BPJS.
”Namun ternyata para wakil rakyat belum mengembalikan formulir pendaftaran kepesertaan,” terangnya kepada wartawan, Kamis (7/1/2016).
Berdasarkan catatannya, dari 45 wakil rakyat, baru tujuh yang mengembalikan formulir tersebut. Dengan demikian pihak BPJS belum bisa memproses asuransi tersebut sebelum jumlah minimal 25 orang.
”Jadi memang ini juga menjadi persoalan, karena yang sudah mengembalikan juga belum bisa diproses ke BPJS,” imbuhnya.
Saat ini, pihaknya hanya bisa memfasilitasi saja. Selebihnya menjadi kewenangan para anggota dewan untuk masuk atau tidaknya. Yang jelas, apabila para wakil rakyat tidak bisa lagi dicover jaminan asuransi yang sebelumnya menggunakan pihak ketiga. ”Kalau belum masuk BPJS, ya terpaksa membayar sendiri,” beber Sumarno.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Supriyadi mengungkapkan, sebenarnya para wakil rakyat bukan tidak mau mendaftarkan diri. Namun dia berharap BPJS juga aktif dengan kedatangan di DPRD.
”Maksud kami biar bisa kolektif, kalau kemarin terus terang agenda DPRD banyak, nah sekarang sudah longgar,” ucapnya.
Tidak hanya itu, diapun juga mengkritik kebijakan mewajibkan masuk JKN BPJS tersebut. Realita di lapangan, pelayanan jaminan kesehatan melalui BPJS masih mengejar kuantitas saja.
”Jadi kadang kami juga enggan karena kami sakit masih direpotkan. Kalau suruh memilih jelas kami memilih pihak ketiga non BPJS, karena prosedurnya cepat, meskipun tidak bisa penuh membackup penyakit,” ucap politikus PAN ini.
Dia juga berharap BPJS juga meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga warga bisa memahami secara jelas.
”Jangan sampai kami sudah sakit kemudian prosedurnya terlalu rumit, ini bisa membuat sakit tidak sembuh-sembuh, sudah sakit masih dipusingkan urusan administrasi,” timpalnya.
Untuk itu, diperlukan juga sosialisasi jelas kepada masyarakt desa. Karena banyak warga kesulitan mengakses BPJS kesehatan tersebut.
“Padahal mereka masuk kategori warga msikin dan belum bisa tersentuh layanan. Kalau memang harus mandiri, semestinya sosialisasi dilakukan sampai desa,” pungkasnya.
Hingga saat ini, para wakil rakyat di Gunungkidul masih enggan ikut dalam jaminan dari pemerintah tersebut.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Gunungkidul Sumarno mengatakan, semua anggota DPRD sudah mendapatkan sosialisasi kewajiban masuk dalam kepesertaan BPJS.
Apalagi, setelah kerjasama asuransi swasta tidak bisa digunakan lagi karena menabrak aturan. Secara otomatis semua masuk dalam kepesertaan BPJS.
”Namun ternyata para wakil rakyat belum mengembalikan formulir pendaftaran kepesertaan,” terangnya kepada wartawan, Kamis (7/1/2016).
Berdasarkan catatannya, dari 45 wakil rakyat, baru tujuh yang mengembalikan formulir tersebut. Dengan demikian pihak BPJS belum bisa memproses asuransi tersebut sebelum jumlah minimal 25 orang.
”Jadi memang ini juga menjadi persoalan, karena yang sudah mengembalikan juga belum bisa diproses ke BPJS,” imbuhnya.
Saat ini, pihaknya hanya bisa memfasilitasi saja. Selebihnya menjadi kewenangan para anggota dewan untuk masuk atau tidaknya. Yang jelas, apabila para wakil rakyat tidak bisa lagi dicover jaminan asuransi yang sebelumnya menggunakan pihak ketiga. ”Kalau belum masuk BPJS, ya terpaksa membayar sendiri,” beber Sumarno.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Supriyadi mengungkapkan, sebenarnya para wakil rakyat bukan tidak mau mendaftarkan diri. Namun dia berharap BPJS juga aktif dengan kedatangan di DPRD.
”Maksud kami biar bisa kolektif, kalau kemarin terus terang agenda DPRD banyak, nah sekarang sudah longgar,” ucapnya.
Tidak hanya itu, diapun juga mengkritik kebijakan mewajibkan masuk JKN BPJS tersebut. Realita di lapangan, pelayanan jaminan kesehatan melalui BPJS masih mengejar kuantitas saja.
”Jadi kadang kami juga enggan karena kami sakit masih direpotkan. Kalau suruh memilih jelas kami memilih pihak ketiga non BPJS, karena prosedurnya cepat, meskipun tidak bisa penuh membackup penyakit,” ucap politikus PAN ini.
Dia juga berharap BPJS juga meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga warga bisa memahami secara jelas.
”Jangan sampai kami sudah sakit kemudian prosedurnya terlalu rumit, ini bisa membuat sakit tidak sembuh-sembuh, sudah sakit masih dipusingkan urusan administrasi,” timpalnya.
Untuk itu, diperlukan juga sosialisasi jelas kepada masyarakt desa. Karena banyak warga kesulitan mengakses BPJS kesehatan tersebut.
“Padahal mereka masuk kategori warga msikin dan belum bisa tersentuh layanan. Kalau memang harus mandiri, semestinya sosialisasi dilakukan sampai desa,” pungkasnya.
(san)
