Serapan Anggaran Baru 34%, Ahok Diminta Introspeksi Diri
Kamis, 12 November 2015 - 00:20 WIB
Serapan Anggaran Baru 34%, Ahok Diminta Introspeksi Diri
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyayangkan serapan anggaran APBD DKI 2015 baru mencapai 34% atau sekitar Rp23,5 triliun. Ini membuktikan Pemprov DKI tidak mampu melakukan penyerapan anggaran dengan maksimal.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, minimnya penyerapan anggaran berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Karena porsi anggaran terbesar berada dalam belanja langsung atau belanja publik yang peruntukannya untuk masyarakat sebagai wajib pajak.
Seperti misalnya pendidikan, kesehatan, kemacetan, banjir dan sebagainya. Taufik memperkirakan, penyerapan anggaran yang hingga saat ini baru sekitar 34% hanyalah penyerapan belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, iuran rutin listrik dan air, alat tulis kantor.
"Prediksi kami penyerapan tahun ini di bawah 40%. Sisa waktu hanya sekitar satu setengah bulan terhitung dari sekarang hingga 15 Desember mendatang. Penyerapan itu berhubungan langsung dengan kesejahteraan," kata Muhammad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 11 November 2015.
Taufik menjelaskan, rendahnya penyerapan anggaran khususnya belanja langsung itu terjadi akibat manajemen yang buruk. Apabila manajemen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik, lanjut Taufik, para pejabat atau pengguna anggaran mampu merealisasikan rencana kegiatan yang disusunnya sendiri.
Untuk itu, Ketua DPD Partai Gerindra itu menyarankan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berintropeksi agar disisa kepemimpinannya mampu mensejaterahkan masyarakat melalui penyerapan anggaran yang maksimal.
"Belanja langsung itu kan disusun masing-masing SKPD. Masa kegiatan yang disusun sendiri enggak bisa dikerjakan. Ada masalah manajemen dong. Ahok sebagai top manajemen harus mengubah sikapnya, buat suasana kerja nyaman, evaluasi proses perombakan, dan terpenting komunikasi yang baik dengan masyarakat," jelasnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, minimnya penyerapan anggaran berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Karena porsi anggaran terbesar berada dalam belanja langsung atau belanja publik yang peruntukannya untuk masyarakat sebagai wajib pajak.
Seperti misalnya pendidikan, kesehatan, kemacetan, banjir dan sebagainya. Taufik memperkirakan, penyerapan anggaran yang hingga saat ini baru sekitar 34% hanyalah penyerapan belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, iuran rutin listrik dan air, alat tulis kantor.
"Prediksi kami penyerapan tahun ini di bawah 40%. Sisa waktu hanya sekitar satu setengah bulan terhitung dari sekarang hingga 15 Desember mendatang. Penyerapan itu berhubungan langsung dengan kesejahteraan," kata Muhammad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 11 November 2015.
Taufik menjelaskan, rendahnya penyerapan anggaran khususnya belanja langsung itu terjadi akibat manajemen yang buruk. Apabila manajemen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik, lanjut Taufik, para pejabat atau pengguna anggaran mampu merealisasikan rencana kegiatan yang disusunnya sendiri.
Untuk itu, Ketua DPD Partai Gerindra itu menyarankan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berintropeksi agar disisa kepemimpinannya mampu mensejaterahkan masyarakat melalui penyerapan anggaran yang maksimal.
"Belanja langsung itu kan disusun masing-masing SKPD. Masa kegiatan yang disusun sendiri enggak bisa dikerjakan. Ada masalah manajemen dong. Ahok sebagai top manajemen harus mengubah sikapnya, buat suasana kerja nyaman, evaluasi proses perombakan, dan terpenting komunikasi yang baik dengan masyarakat," jelasnya.
(ysw,ars)
