KPU Gresik Dinilai Tak Siap Gelar Pilbup

GRESIK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik dinilai tidak siap menggelar pemilihan bupati (pilbup) 9 Desember 2015 nanti. Selain pemutakhiran data pemilih yang amburadul, sampai dua pekan masa kampanye alat peraga kampanye (APK) belum terpasang.

“Ini sama saja KPU Gresik tidak siap menggelar pilbup serentak. Masak pemutakhiran data pemilihamburadul. Belumlagi sampai saat ini APK belum terpasang,” ujar Al Ushudi dari LSM Forum Kota (Forkot). Pantauan lapangan, sampai kemarin belum tampak APK produk KPU Gresik terpasang. Justru yang masih terpasang APK dari pasangan nomor urut satu Sambari Halim Radianto-M Qosim (SQ) yang terlihat di beberapa titik.

Diantaranya diJalan Tridharma dan Jalan KH Syafii Dahanrejo, Kebomas. Kondisi itulah yang juga disayangkan Ketua Bappilu DPC NasdemSulaiman. Menurutnya, biaya APK yang diajukan KPU Gresik dalam APBD cukup besar. Dia menyebut, bila biaya pembuatan alat peraga kampanye tiga pasangan calon (paslon) mencapai Rp6,5 miliar.

“Bila sampai pekan kedua masa kampanye belum terpasang, terus buat apa pengajuan anggaran. Ini sangat merugikan tiga paslon. Ini samasaja, KPU Gresik belum siap menggelar pilbup serentak untuk Kabupaten Gresik,” katanya berapi-api.

Menyikapi hal itu, Komisioner KPU Divisi Pengawasan, Hukum dan SDM M Choiruz Zimam mengatakan, pihaknya segera menyelesaikan APK calon bupati dan wakil bupati. KPU memang sudah menerima APK dari masing-masing paslon. Kemudian sudah dilakukan pencetakan APK.

“Saat ini sudah kami terima APK dari masing-masing paslon dan kami akan segera menuntaskan. Jika tidak ada kendala, penyelesaian APK kami prediksi selesai pekan depan,” tukas guru nonaktif SMA Muhammadiyah 1 Gresik itu.

Dijelaskan, saat ini pihaknya masih meneliti materi atau design APK yang telah dikirim dari masing-masing tim. Karena ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pembuatan APK. Berdasarkan PKPU 7/2015 tentang kampanye pilkada, yang disebutkan dalam pasal 24, dijelaskannya, bahwa desaign dan materi bahan kampanye harus mencakup visi dan misi calon.

Selain itu, juga memuat tentang program serta foto paslon. Terdapat tiga jenis APK yang dicetak KPU. Antara lainnya baliho, umbul-umbul dan spanduk. “Kemudian untuk bahan kampanye yang juga dicetak dari KPU adalah pamflet dan poster,” terangnya seraya menambahkan, jumlah APK yang akan dicetak bervariasi. Misalnya jenis baliho, akan dicetak berjumlah 5 buah setiap paslon; umbul-umbul, 20 buah per paslon; dan spanduk, 2 buah masing-masing calon.

Mendagri: Data Pemilih Ditarget Selesai November

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap data pemilih ganda dan pemilih ‘siluman’ bisa diselesaikan pada awal November tahun ini. Dengan begitu, potensi kecurangan dengan cara menggelembungkan suara dari daftar pemilih yang tidak jelas tersebut bisa dihindari pada pelaksanaan Pilkada Serentak, 9 Desember 2015 nanti.

“Selambat-lambatnya pada awal November 2015, persoalan data sudah teratasi sedetail mungkin,” kata Tjahjo Kumolo, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Tjahjo mengatakan, pihaknya telah menyerahkan data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang mencakup 102.068.130 jiwa kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi acuan dalam menetapkan daftar pemilih untuk Pilkada Serentak.

Namun, kata dia, dari datapemilihtesebutmasihterdapat data yang perlu divalidasi, termasuk karena masih adanya data orang gila dan orang yang sudah meninggal tetapi masih masuk dalam data pemilih. Karenaitu, katadia, pihaknya saat ini tengah mendata ulang DP4 tersebut agar daftar pemilih Pilkada Serentak berkualitas dan tidak ada lagi pemilih ganda maupun pemilih siluman yang bisa jadi pintu masuk untuk memanipulasi suara.

“Tidak banyak itu kan, yang mulai disisir, yang hari Hnya, paling tidak pertengahan atau awal November sudah clean andclear, sudahbaik,” ungkapnya. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengungkapkan, validasi data pemilih juga tidak hanya untuk menekan peluang terjadinya kecurangan dalam praktik berdemokrasi.

Melainkan juga bisa jadi langkah awal untuk menyiapkan sistem pemilihan melalui e-votinguntuk pilkada berikutnya. Bahkan jika memungkinkan, lanjut Tjahjo, Pemilu dan Pilpres 2019 bisa saja menggunakan e-Voting jika tingkat validitas data pemilihnya sudah dianggap sempurna. “Kalau ini berhasil baik pendataannya baik, kami akan mengajak DPR untuk mempertimbangkan 2019 sudah e-Voting, gitu saja. Ini kan masih 2017, kita manfaatkan situasi. Kita ingin mengecek,” ujarnya.

Dia pun meyakini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara sanggup mengantisipasi persoalan KTP ganda sehingga upaya mewujudkan daftar pemilih yang valid demi demokrasi yang semakin berkualitas akan bisa terwujud.

Apalagi, pihaknya juga terus melakukan update atas program KTP-el sebagai upaya menciptakan identitas tunggal bagi warga. “Sampai sekarang ini baru 172 juta KTP-el. Selama saya menjadi menteri, mengupdate hampir 8 juta KTP ganda, sekarang sudah mulai dikurangi,” tukasnya.

Sementara itu, Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan bahwa data pemilih yang divalidasi sudah hampir 100%. Karena itu, dia optimistis pada hajatan Pilkada Serentak nanti tidak akan terjadi persoalan menyangkut daftar pemilih. “Sudah sekitar 94 juta orang atau 91%. Mudah-mudahan tiga hari ini datanya dari daerah sudah masuk semua,” katanya.

ashadi ik/ rahmat sahid