Takut Sawah Dicaplok, Petani Bangkalan Demo Perhutani
Takut Sawah Dicaplok, Petani Bangkalan Demo Perhutani
A
A
A
BANGKALAN - Puluhan petani di Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menggelar unjuk rasa di atas lahannya. Mereka menolak rencana perhutani yang ingin memasang patok pada lahan tersebut.
"Petani khawatir dengan rencana pematokan dari perhutani. Sawah yang sudah digarap sejak puluhan tahun silam ikut dipatok juga. Jika sudah begitu, maka petani akan kehilangan sawahnya," terang Mantan Kades Lajing H Moh Timan, Kamis (27/8/2015).
Menurut Timan, lahan yang diklaim milik perhutani belum jelas batasnya. Namun, mereka sudah berencana melakukan pematokan lahan milik sejumlah petani. Kondisi tersebut memancing emosi dari masyarakat.
"Seharusnya sebelum memasang patok, perhutani harus tahu letak pasti lahan milik negara tersebut. Awal puasa lalu, perhutani sudah memasang tanda dari bambu pada lahannya yang rencananya akan dipatok," jelasnya.
Dia menambahkan, sebagian lahan yang ditandai seluas 3 hektare itu adalah milik masyarakat dan bukti kepemilikannya juga jelas. Untuk mencegah terjadinya bentrok, pihaknya mengundang perhutani untuk berbicara dengan warga.
Namun, pihak perhutani tidak datang. Hal ini kontan membuat warga yang mengundang menjadi sangat kecewa. "Masyarakat menuduh yang mengambil tanahnya adalah saya. Padahal, perhutani yang ingin mematok tanah itu," tambahnya.
Dia melanjutkan, di lahan tersebut ada 75 hektare tanah negara yang dikerjakan masyarakat. Namun, lokasi lahan perhutani sebelah mana sampai sekarang masih belum jelas, karena banyak lahan yang ada di tepi pantai terkena abrasi.
Sementara itu, Asper Madura Barat (Bangkalan dan Sampang) Perhutani Hariyanto menyatakan, pimpinannya tidak bisa menghadiri undangan karena ada keperluan. Namun, dalam persoalan pemasangan patok perhutani mempunyai bukti yang kuat.
"Karena diukur oleh biro pengukur yang ada di Malang. Kami melakukan ini karena memang banyak patok yang hilang, sehingga dilakukan rekonstruksi. Di sini tanah negara yang dikelola perhutani seluas 150 hektare," pungkasnya.
"Petani khawatir dengan rencana pematokan dari perhutani. Sawah yang sudah digarap sejak puluhan tahun silam ikut dipatok juga. Jika sudah begitu, maka petani akan kehilangan sawahnya," terang Mantan Kades Lajing H Moh Timan, Kamis (27/8/2015).
Menurut Timan, lahan yang diklaim milik perhutani belum jelas batasnya. Namun, mereka sudah berencana melakukan pematokan lahan milik sejumlah petani. Kondisi tersebut memancing emosi dari masyarakat.
"Seharusnya sebelum memasang patok, perhutani harus tahu letak pasti lahan milik negara tersebut. Awal puasa lalu, perhutani sudah memasang tanda dari bambu pada lahannya yang rencananya akan dipatok," jelasnya.
Dia menambahkan, sebagian lahan yang ditandai seluas 3 hektare itu adalah milik masyarakat dan bukti kepemilikannya juga jelas. Untuk mencegah terjadinya bentrok, pihaknya mengundang perhutani untuk berbicara dengan warga.
Namun, pihak perhutani tidak datang. Hal ini kontan membuat warga yang mengundang menjadi sangat kecewa. "Masyarakat menuduh yang mengambil tanahnya adalah saya. Padahal, perhutani yang ingin mematok tanah itu," tambahnya.
Dia melanjutkan, di lahan tersebut ada 75 hektare tanah negara yang dikerjakan masyarakat. Namun, lokasi lahan perhutani sebelah mana sampai sekarang masih belum jelas, karena banyak lahan yang ada di tepi pantai terkena abrasi.
Sementara itu, Asper Madura Barat (Bangkalan dan Sampang) Perhutani Hariyanto menyatakan, pimpinannya tidak bisa menghadiri undangan karena ada keperluan. Namun, dalam persoalan pemasangan patok perhutani mempunyai bukti yang kuat.
"Karena diukur oleh biro pengukur yang ada di Malang. Kami melakukan ini karena memang banyak patok yang hilang, sehingga dilakukan rekonstruksi. Di sini tanah negara yang dikelola perhutani seluas 150 hektare," pungkasnya.
(san)
Explore More