Desak Penuntasan Konflik Lahan, Puluhan Petani Menginap di DPRD Sumut
loading...
A
A
A
MEDAN - Puluhan petani asal Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Senin (19/9/2022).
Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) itu bahkan mengancam akan menginap jika tak segera dimediasi untuk penuntasan konflik lahan yang mereka klaim dengan PT Sumatera Syilva Lestari (SSL).
Massa aksi yang didominasi perempuan itu sudah memasang tenda serta alas tidur di sisi pintu masuk utama Kantor DPRD Sumut. Bahkan ada yang sudah membawa peralatan mandi tanda keseriusan akan menginap di gedung dewan.
Sebelumnya pada Juli lalu, para petani ini telah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Sumatera Utara. Dalam rapat itu, pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas dan PT SSL diundang dalam RDP tersebut, namun mereka tidak hadir.
Para petani pun lantas meminta agar RDP dijadwalkan ulang. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan RDP lanjutan tersebut akan dilaksanakan.
"Kalau tidak ada kepastian, kita akan menginap di sini sampai ada kepastian kapan RDP akan dilaksanakan," teriak Ronald Syafriansyah, orator aksi.
Para petani mendesak penyelesaian konflik lahan itu karena saat ini ada 4 anggota mereka yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan perambahan hutan. "Kami sudah dikriminalisasi. Kami diancam. Pemerintah harus bertanggung jawab atas munculnya konflik ini," tambah Ronald.
Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) itu bahkan mengancam akan menginap jika tak segera dimediasi untuk penuntasan konflik lahan yang mereka klaim dengan PT Sumatera Syilva Lestari (SSL).
Massa aksi yang didominasi perempuan itu sudah memasang tenda serta alas tidur di sisi pintu masuk utama Kantor DPRD Sumut. Bahkan ada yang sudah membawa peralatan mandi tanda keseriusan akan menginap di gedung dewan.
Sebelumnya pada Juli lalu, para petani ini telah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Sumatera Utara. Dalam rapat itu, pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas dan PT SSL diundang dalam RDP tersebut, namun mereka tidak hadir.
Para petani pun lantas meminta agar RDP dijadwalkan ulang. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan RDP lanjutan tersebut akan dilaksanakan.
"Kalau tidak ada kepastian, kita akan menginap di sini sampai ada kepastian kapan RDP akan dilaksanakan," teriak Ronald Syafriansyah, orator aksi.
Para petani mendesak penyelesaian konflik lahan itu karena saat ini ada 4 anggota mereka yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan perambahan hutan. "Kami sudah dikriminalisasi. Kami diancam. Pemerintah harus bertanggung jawab atas munculnya konflik ini," tambah Ronald.
(don)