Simbol PKI Gegerkan Pawai HUT RI
Minggu, 16 Agustus 2015 - 11:29 WIB
Simbol PKI Gegerkan Pawai HUT RI
A
A
A
PAMEKASAN - Pawai peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Ke-70 Republik Indonesia di Pamekasan kemarin geger. Ada puluhan atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) terlihat dalam iring-iringan peserta karnaval.
Akibat kejadian ini Polres Pamekasan memeriksa Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Alwi Beiq dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab kegiatan dan ketua panitia HUT Ke-70 RI. Hingga malam kemarin pemeriksaan diinformasikan masih berlangsung.
“Pemeriksaan ketua panitia karnaval ini untuk mengetahui secara langsung terkait maraknya atribut PKI pada karnaval Agustusan Sabtu (15/8) pagi itu,” kata Kapolres Pamekasan AKBP Sugeng Muntaha di Pamekasan tadi malam. Karnaval kirab budaya yang digelar Pemkab Pamekasan berlangsung mulai pukul 07.30 WIB dengan rute dari depan Kantor Wakil Bupati di Jalan Jokotole menuju depan SMA Negeri 2 yang berjarak tempuh sekitar dua kilometer.
Acara ini disaksikan Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Wakil Bupati Halil, pimpinan Polres Pamekasan dan Kodim, serta pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pamekasan. Awalnya tidak ada yang menyadari “keanehan” dalam acara ini. Namun, warga yang menyaksikan pawai menjadi geger salah satu kelompok mengusung umbul-umbul bergambar wajah tokoh PKI seperti DN Aidit dan Chaerul Saleh.
Wajah tokoh-tokoh itu digambar dengan warna dasar merah lengkap dengan simbol palu arit di sudut kanan atas. Umbul-umbul dibawa kelompok peserta karnaval dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) gabungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Pamekasan. Selain itu, terdapat kelompok pemuda berpakaian putihputih dengan selempang “Anggota PKI”.
Bersatu dengan sejumlah barisan lain yang memperagakan para tokoh maupun dari berbagai profesi lain. Namun, kelompok yang membawa umbul-umbul PKI ini bisa lolos bahkan ada peserta karnaval yang tetap membawanya sampai garis finis, meskipun sudah diamankan petugas saat akan melakukan start .
Kejadian ini membuat para pejabat yang menyaksikan pawai secara langsung kebakaran jenggot dan buru-buru membuat klarifikasi. Kapoles Pamekasan Sugeng mengaku telah menyita sejumlah atribut PKI seperti gambar palu dan arit, serta tokoh-tokoh PKI yang dipajang dalam karnaval budaya tersebut. Polisi juga telah menyita surat panitia HUT RI.
“Suratnya juga sudah kami sita dan sudah dipegang tim penyidik Polres Pamekasan,” katanya. Menurut Sugeng, dalam surat yang ditujukan kepada masing-masing SKPD dan berbagai sekolah di Pamekasan itu tertulis imbauan agar peserta karnaval mengusung tema pahlawan revolusi dan kekejaman PKI di masa lalu. Sejatinya tema itu diusung demi mengingatkan masyarakat mengenai bahaya PKI dan kekejaman yang sudah dilakukannya.
Hanya, dalam praktiknya nyaris tidak ada peserta karnaval yang mengesankan penampilan seperti yang diinginkan panitia. Yang terjadi justru sebaliknya, membesarkan dan menonjolkan simbol-simbol dan lambang PKI. “Kami akan terus dalami, dengan memeriksa pihak-pihak lain, apakah ada unsur kesengajaan, atau pembiaran terkait maraknya simbol PKI saat karnaval Agustusan di Pamekasan ini,” kata Sugeng.
Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengaku tidak tahu atas munculnya simbol-simbol PKI dalam karnaval yang disaksikannya itu. “Saya baru tahu tadi ternyata ada simbol-simbol PKI,” ujar Bupati. Komandan Kodim (Dandim) 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi menyatakan, personel TNI telah membakar atribut PKI yang banyak dibawa peserta karnaval kirab budaya.
Dia mengatakan, pembakaran itu dilakukan karena PKI sudah dinyatakan sebagai kelompok atau organisasi terlarang yang tidak boleh ada di Indonesia. “Kami merasa kecolongan, karena saat karnaval tadi banyak bertebaran gambar lambang PKI. Ini sangat memprihatinkan,” kata Mawardi dalam keterangan pers kepada media. Dia juga telah memerintahkan jajaran intel untuk mendalami maksud dan tujuan pemasangan simbol dan gambar PKI pada karnaval 17 Agustus di Pamekasan itu.
Mawardi pun memerintahkan agar kepala satuan untuk memanggil kepala sekolah dan panitia pelaksana kegiatan karnaval 17 Agustus itu guna meminta keterangan terkait maraknya atribut PKI dalam kegiatan karnaval. “Kami meminta agar Danramil di semua jajaran serta staf intel mendalami hal itu,” kata Mawardi.
Maraknya atribut PKI pada kegiatan karnaval Kemerdekaan RI yang digelar Pemkab Pamekasan ini juga diprotes berbagai kalangan, baik dari organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, maupun penggiat LSM di wilayah itu, termasuk kalangan DPRD Pamekasan.
Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maskur Rasid menyesalkan, tidak seharusnya lambat PKI ada dalam kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati kemerdekaan bangsa ini, karena organisasi itu merupakan organisasi yang terbukti berupaya memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menampilkan simbol dan lambang serta tokoh PKI pada perayaan kemerdekaan sama dengan mengampanyekan keberadaan dan peran PKI. “Ini tentu tidak boleh dibiarkan, karena kita tahu bersama seperti apa bahaya laten PKI di masa lalu,” katanya. Karenanya, anggotaKomisiI DPRD Pamekasan itu meminta agar kasus penyebaran gambar dan lambang PKI pada karnaval HUT Kemerdekaan RI yang Sabtu (15/8) itu harus diusut.
Subairi/okezone/ sindonews/ant
Akibat kejadian ini Polres Pamekasan memeriksa Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Alwi Beiq dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab kegiatan dan ketua panitia HUT Ke-70 RI. Hingga malam kemarin pemeriksaan diinformasikan masih berlangsung.
“Pemeriksaan ketua panitia karnaval ini untuk mengetahui secara langsung terkait maraknya atribut PKI pada karnaval Agustusan Sabtu (15/8) pagi itu,” kata Kapolres Pamekasan AKBP Sugeng Muntaha di Pamekasan tadi malam. Karnaval kirab budaya yang digelar Pemkab Pamekasan berlangsung mulai pukul 07.30 WIB dengan rute dari depan Kantor Wakil Bupati di Jalan Jokotole menuju depan SMA Negeri 2 yang berjarak tempuh sekitar dua kilometer.
Acara ini disaksikan Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Wakil Bupati Halil, pimpinan Polres Pamekasan dan Kodim, serta pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pamekasan. Awalnya tidak ada yang menyadari “keanehan” dalam acara ini. Namun, warga yang menyaksikan pawai menjadi geger salah satu kelompok mengusung umbul-umbul bergambar wajah tokoh PKI seperti DN Aidit dan Chaerul Saleh.
Wajah tokoh-tokoh itu digambar dengan warna dasar merah lengkap dengan simbol palu arit di sudut kanan atas. Umbul-umbul dibawa kelompok peserta karnaval dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) gabungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Pamekasan. Selain itu, terdapat kelompok pemuda berpakaian putihputih dengan selempang “Anggota PKI”.
Bersatu dengan sejumlah barisan lain yang memperagakan para tokoh maupun dari berbagai profesi lain. Namun, kelompok yang membawa umbul-umbul PKI ini bisa lolos bahkan ada peserta karnaval yang tetap membawanya sampai garis finis, meskipun sudah diamankan petugas saat akan melakukan start .
Kejadian ini membuat para pejabat yang menyaksikan pawai secara langsung kebakaran jenggot dan buru-buru membuat klarifikasi. Kapoles Pamekasan Sugeng mengaku telah menyita sejumlah atribut PKI seperti gambar palu dan arit, serta tokoh-tokoh PKI yang dipajang dalam karnaval budaya tersebut. Polisi juga telah menyita surat panitia HUT RI.
“Suratnya juga sudah kami sita dan sudah dipegang tim penyidik Polres Pamekasan,” katanya. Menurut Sugeng, dalam surat yang ditujukan kepada masing-masing SKPD dan berbagai sekolah di Pamekasan itu tertulis imbauan agar peserta karnaval mengusung tema pahlawan revolusi dan kekejaman PKI di masa lalu. Sejatinya tema itu diusung demi mengingatkan masyarakat mengenai bahaya PKI dan kekejaman yang sudah dilakukannya.
Hanya, dalam praktiknya nyaris tidak ada peserta karnaval yang mengesankan penampilan seperti yang diinginkan panitia. Yang terjadi justru sebaliknya, membesarkan dan menonjolkan simbol-simbol dan lambang PKI. “Kami akan terus dalami, dengan memeriksa pihak-pihak lain, apakah ada unsur kesengajaan, atau pembiaran terkait maraknya simbol PKI saat karnaval Agustusan di Pamekasan ini,” kata Sugeng.
Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengaku tidak tahu atas munculnya simbol-simbol PKI dalam karnaval yang disaksikannya itu. “Saya baru tahu tadi ternyata ada simbol-simbol PKI,” ujar Bupati. Komandan Kodim (Dandim) 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi menyatakan, personel TNI telah membakar atribut PKI yang banyak dibawa peserta karnaval kirab budaya.
Dia mengatakan, pembakaran itu dilakukan karena PKI sudah dinyatakan sebagai kelompok atau organisasi terlarang yang tidak boleh ada di Indonesia. “Kami merasa kecolongan, karena saat karnaval tadi banyak bertebaran gambar lambang PKI. Ini sangat memprihatinkan,” kata Mawardi dalam keterangan pers kepada media. Dia juga telah memerintahkan jajaran intel untuk mendalami maksud dan tujuan pemasangan simbol dan gambar PKI pada karnaval 17 Agustus di Pamekasan itu.
Mawardi pun memerintahkan agar kepala satuan untuk memanggil kepala sekolah dan panitia pelaksana kegiatan karnaval 17 Agustus itu guna meminta keterangan terkait maraknya atribut PKI dalam kegiatan karnaval. “Kami meminta agar Danramil di semua jajaran serta staf intel mendalami hal itu,” kata Mawardi.
Maraknya atribut PKI pada kegiatan karnaval Kemerdekaan RI yang digelar Pemkab Pamekasan ini juga diprotes berbagai kalangan, baik dari organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, maupun penggiat LSM di wilayah itu, termasuk kalangan DPRD Pamekasan.
Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maskur Rasid menyesalkan, tidak seharusnya lambat PKI ada dalam kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati kemerdekaan bangsa ini, karena organisasi itu merupakan organisasi yang terbukti berupaya memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menampilkan simbol dan lambang serta tokoh PKI pada perayaan kemerdekaan sama dengan mengampanyekan keberadaan dan peran PKI. “Ini tentu tidak boleh dibiarkan, karena kita tahu bersama seperti apa bahaya laten PKI di masa lalu,” katanya. Karenanya, anggotaKomisiI DPRD Pamekasan itu meminta agar kasus penyebaran gambar dan lambang PKI pada karnaval HUT Kemerdekaan RI yang Sabtu (15/8) itu harus diusut.
Subairi/okezone/ sindonews/ant
(bbg)
