Kader Banteng Kepung Kantor PDIP

JEMBER - PDIP Jember kembali bergolak. Menjelang turunnya surat rekomendasi bacabup menghadapi Pemilihan Bupati (Pilbup) Jember 2015, Forum Silaturahmi Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP mendatangi Kantor DPC PDIP Jember.

Massa meminta DPC memperjuangkan agar rekomendasi dari DPP tidak diberikan kepada orang dari luar partai, melainkan kepada kader terbaik PDIP Jember. Seperti diketahui, selain Kusen Andalas yang kader PDIP, ada nama dr Faida selaku CEO Rumah Sakit Bina Sehat yang ikut calon kepala daerah di DPP PDIP. Unjuk rasa kader banteng ini dipicu beredarnya kabar bahwa DPP PDIP telah mengeluarkan rekomendasi kandidat Bupati Jember kepada nama dari luar kader partai.

Massa juga menyampaikan pernyataan sikap mendukung penuh dan mendesak DPP PDIP di Jakarta agar segera menerbitkan rekomendasi kepada Kusen Andalas. “DPP harus melihat ke bawah. Jangan asal terima laporan saja kondisi di bawah. Jadi, kami mendesak DPP melalui DPC agar memberikan rekomendasi kepada kader terbaik PDIP. Semua tahu kader terbaik itu Pak Kusen Andalas. Sudah terbukti dan teruji,” ujar koordinator aksi, Supardi yang juga Ketua PAC Mumbulsari, kemarin.

Ketua DPC PDIP Tabroni yang menemui demonstran menyatakan akan menyampaikan aspirasi mereka pada DPP dan DPD PDIP Jatim. Menurut Tabroni, semua kader partai tahu bahwa rekomendasi nama yang akan dicalonkan sebagai bupati atau wali kota merupakan urusan DPP melalui DPD Jatim. Selain PDIP, sejumlah partai juga belum memastikan nama yang akan diusung meski pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati dibuka pada 26 Juli. Salah satunya PKB.

Rekomendasi partai berlambang bola dunia ini belum terbit karena belum terbentuknya koalisi dengan partai lain. Ketua DPC PKB Kabupaten Jember ini menjelaskan, saat ini persoalan rekomendasi telah berada di tangan DPP PKB. Namun hingga kini, DPP masih menimbang teman koalisi yang akan digandeng. Sebab tidak ada satu pun parpol di Kabupaten Jember bisa mengusung calon sendiri.

Apalagi, kata Ulum, pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati harus satu paket dengan koalisi partai pengusungnya.

P juliatmoko