Jangan Rusak Pilkada dengan Politik Uang
Jangan Rusak Pilkada dengan Politik Uang
A
A
A
MALANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Malang mengingatkan Bupati Malang Rendra Kresna agar menghindari praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang.
Hal itu disampaikan GMNI Komisariat Al-Qolam saat berunjuk rasa di Gedung Dewan, Kepanjen, Kabupaten Malang, kemarin. Koordinator lapangan Ahmad Rudyansah mengatakan, pilkada harus dijadikan momentum pendidikan demokrasi. “Saat ini di Kabupaten Malang akan dilaksanakan pilkada. Karena itu, mahasiswa GMNI meminta agar pilkada bebas politik uang,” kata dia.
Penyampaian aspirasi itu tidak berjalan mulus karena sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian di depan pintu gerbang masuk gedung anggota Dewan. Mahasiswa memaksa masuk dan bertemu anggota Dewan. Namun, niat mereka dihadang puluhan anggota Polres Malang. Lantaran tidak diizinkan, mahasiswa yang menuntut untuk berdialog dengan wakil rakyat itu lalu membentuk lingkaran di tengah jalan sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan.
Situasi ini praktis membuat arus lalu lintas Malang menuju Lumajang dan sekitarnya mengalami kemacetan. Terkait pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Malang, GMNI menuntut agar pelaksanaannya berjalan demokratis tanpa intimidasi kepada rakyat. “Pemerintah Kabupaten Malang harus ikut menciptakan mekanisme politik sehat dan memberantas sistem politik uang,” ujar Rudiyansah.
Selain itu, GMNI menilai kebijakan Pemerintahan Jokowi dan Bupati Malang saat ini sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat. Di mana-mana, rakyat menderita sebagai imbas dari penerapan ekonomi liberal. Jokowi dituduh sebagai antek penguasa. Mahasiswa juga menilai pencabutan subsidi bahan bakar minyak, turut menambah daftar panjang penderitaan rakyat.
Hingga mahasiswa membubarkan diri, tidak ada satu pun wakil rakyat yang menemui mahasiswa. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Abdurrahim mengatakan, semua anggota Dewan tengah berdinas ke luar daerah. “Semua anggota Dewan tidak berada di tempat,” kata Abdurrahman saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Terpisah, Ketua Panwas Kabupaten Malang Wahyudi optimistis mampu mengatasi praktik politik uang. Hal itu disebabkan cukup memadainya personel panwas. “Personal kami sangat banyak. Terdapat 99 panwas kecamatan, sementara untuk tiap tempat pemungutan suara (TPS), terdapat 3.700,” kata dia.
Dengan jumlah ini, menurut Wahyudi, pihaknya akan melakukan dua hal. Pertama, pengawasan melekat terhadap aktor- aktor yang dicurigai akan melakukan praktik kotor yang menyimpang ini.
Hal lainnya yaitu dengan melakukan pendekatan personal terhadap aktor- aktor dimaksud. Aktor yang patut dicurigai antara lain perangkat desa, tim sukses, dan tokoh masyarakat.
Yosef naiobe
Hal itu disampaikan GMNI Komisariat Al-Qolam saat berunjuk rasa di Gedung Dewan, Kepanjen, Kabupaten Malang, kemarin. Koordinator lapangan Ahmad Rudyansah mengatakan, pilkada harus dijadikan momentum pendidikan demokrasi. “Saat ini di Kabupaten Malang akan dilaksanakan pilkada. Karena itu, mahasiswa GMNI meminta agar pilkada bebas politik uang,” kata dia.
Penyampaian aspirasi itu tidak berjalan mulus karena sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian di depan pintu gerbang masuk gedung anggota Dewan. Mahasiswa memaksa masuk dan bertemu anggota Dewan. Namun, niat mereka dihadang puluhan anggota Polres Malang. Lantaran tidak diizinkan, mahasiswa yang menuntut untuk berdialog dengan wakil rakyat itu lalu membentuk lingkaran di tengah jalan sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan.
Situasi ini praktis membuat arus lalu lintas Malang menuju Lumajang dan sekitarnya mengalami kemacetan. Terkait pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Malang, GMNI menuntut agar pelaksanaannya berjalan demokratis tanpa intimidasi kepada rakyat. “Pemerintah Kabupaten Malang harus ikut menciptakan mekanisme politik sehat dan memberantas sistem politik uang,” ujar Rudiyansah.
Selain itu, GMNI menilai kebijakan Pemerintahan Jokowi dan Bupati Malang saat ini sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat. Di mana-mana, rakyat menderita sebagai imbas dari penerapan ekonomi liberal. Jokowi dituduh sebagai antek penguasa. Mahasiswa juga menilai pencabutan subsidi bahan bakar minyak, turut menambah daftar panjang penderitaan rakyat.
Hingga mahasiswa membubarkan diri, tidak ada satu pun wakil rakyat yang menemui mahasiswa. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Abdurrahim mengatakan, semua anggota Dewan tengah berdinas ke luar daerah. “Semua anggota Dewan tidak berada di tempat,” kata Abdurrahman saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Terpisah, Ketua Panwas Kabupaten Malang Wahyudi optimistis mampu mengatasi praktik politik uang. Hal itu disebabkan cukup memadainya personel panwas. “Personal kami sangat banyak. Terdapat 99 panwas kecamatan, sementara untuk tiap tempat pemungutan suara (TPS), terdapat 3.700,” kata dia.
Dengan jumlah ini, menurut Wahyudi, pihaknya akan melakukan dua hal. Pertama, pengawasan melekat terhadap aktor- aktor yang dicurigai akan melakukan praktik kotor yang menyimpang ini.
Hal lainnya yaitu dengan melakukan pendekatan personal terhadap aktor- aktor dimaksud. Aktor yang patut dicurigai antara lain perangkat desa, tim sukses, dan tokoh masyarakat.
Yosef naiobe
(ftr)
Explore More