9 Bulan Tak Digaji, TKW Blitar Sobek Perut Majikan

BLITAR - Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Dusun Jagoan, RT 04/03, Desa/Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Indayani (30), dikabarkan membunuh majikannya di Taiwan, karena sembilan bulan bekerja gajinya tidak pernah dibayar.

Berdasarkan informasi yang terhimpun, pembunuhan itu dilakukan dengan sebilah pisau dapur. Begitu tahu haknya tidak juga diberikan, Indayani sontak naik pitam. Dia lalu mengambil pisau dapur dan menikam perut majikan hingga tewas.

Saat ini kasus pembunuhan TKW itu telah ditangani kepolisian Taiwan. Kabar pembunuhan itu telah sampai ke Dusun Jagoan, kampung halaman Indayani. "Hampir semua warga mendengar," kata Anjar, tetangga Indayani, Senin (25/5/2015).

Dia menambahkan, warga mengetahui kabar itu dari jejaring sosial melalui akun Facebook milik Komunitas Buruh Migran Indonesia di Taiwan. Forum ini bahkan membahasnya secara intens, dan mendoakan Indayani bisa terlepas hukuman.

"Di Dusun Jagoan, nama Indayani cukup familiar. Dia merupakan janda satu anak. Pernikahannya dengan Budi, seorang pedagang sayur asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kandas di tengah jalan," terangnya.

Warga dusun mengenal Indayani sebagai pemberani dan temperamental. Namun, mereka tidak pernah menyangka jika Indayani berani melakukan upaya pembunuhan terhadap majikannya. Tetapi, warga memaklumi tindakan TKW itu.

Terpisah, mantan Kepala Desa Ponggok Supriyadi mengatakan, Indayani bersangkutan sudah empat tahun menjadi pembantu rumah tangga di Taiwan. Hanya saja, belum diketahui secara pasti apakah dia menjadi TKW legal atau ilegal.

"Memang orangnya dikenal pemberani. Kalau memang itu benar, semoga kasusnya bisa segera selesai," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar Herman mengaku, pihaknya hingga kini masih belum menerima kabar tersebut. Bahkan, pihak KBRI di Taiwan masih belum menghubungi pihaknya.

Namun, untuk memastikan kebenaran itu, Herman proaktif menghubungi pihak Provinsi Jawa Timur. "Tidak ada informasi dari KBRI. Dan kami sudah menghubungi provinsi dan jawabanya juga belum tahu," jelasnya.

Lebih jauh, Herman mengaku akan menggali informasi dari pemerintah pusat. Sebab hal itu terkait dengan langkah yang akan diambil pemerintah. "Kalau memang itu benar, kami akan persiapkan langkah. Bila perlu advokasi," pungkasnya.