Penelantaran Anak, Komisi VIII Diminta Panggil Menteri Yohana
Senin, 18 Mei 2015 - 16:46 WIB
Penelantaran Anak, Komisi VIII Diminta Panggil Menteri Yohana
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Dessy Ratnasari meminta agar Komisi VIII memanggil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise dalam rapat kerja (raker).
Hal ini disampaikannya mengomentari kasus penelantaran anak yang dilakukan Utomo Permono bersama istrinya, Nurindria Sari dan kini ditangani Polda Metro Jaya.
"Saya akan sampaikan ke pimpinan Komisi VIII dan bisa mengundang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (untuk) mengetahui bagaimana kinerja beliau," kata Dessy dalam sebuah diskusi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2015).
Dessy mengaku, ingin menanyakan kepada Yohana mengenai aksi-aksi nyata yang bersangkutan dalam memberikan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. "Upaya yang dilakukan upaya real," ujarnya.
Selain itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga ingin mengetahui bagaimana pemerintah mengantisipasi, dan menyelesaikan persoalan serupa di berbagai daerah.
"Anak-anak yang kena kasus atau mengalami penelantaran (bagaimana) mengakses konseling yang harus mereka dapatkan, lalu bagaimana safe house bisa disediakan di daerah terpencil," pungkasnya.
Hal ini disampaikannya mengomentari kasus penelantaran anak yang dilakukan Utomo Permono bersama istrinya, Nurindria Sari dan kini ditangani Polda Metro Jaya.
"Saya akan sampaikan ke pimpinan Komisi VIII dan bisa mengundang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (untuk) mengetahui bagaimana kinerja beliau," kata Dessy dalam sebuah diskusi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2015).
Dessy mengaku, ingin menanyakan kepada Yohana mengenai aksi-aksi nyata yang bersangkutan dalam memberikan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. "Upaya yang dilakukan upaya real," ujarnya.
Selain itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga ingin mengetahui bagaimana pemerintah mengantisipasi, dan menyelesaikan persoalan serupa di berbagai daerah.
"Anak-anak yang kena kasus atau mengalami penelantaran (bagaimana) mengakses konseling yang harus mereka dapatkan, lalu bagaimana safe house bisa disediakan di daerah terpencil," pungkasnya.
(mhd)
